HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Oleh: MOCHAMAD SOEF, SH, S.HI

1. (A) Sanksi-sanksi administrasi dalam Hukum Administrasi Negara sesungguhnya telah diundangkan atau diatur dalam Undang-Undang. Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Perundang-undangan “Lingkungan Hidup” pasal 25 poin (1, 2, 3, 4, dan 5) yaitu pada bagian Ketiga (Sanksi Administrasi). Contoh perundang-undangan yang memuat ketentuan penting yang melarang para warga bertindak tanpa izin, sebagaimana termaktub dalam Pasal 47 ayat 1 woningwet negeri belanda: “Dilarang mendirikan bangunan tanpa atau menyimpang dari izin tertulis walikota dan para anggota dewan perwakilan rakyat kotapraja berkenaan dengan izin mendirikan bangunan”. Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu izin, termasuk sanksi-sanksi administrasi yang khas, antara lain adalah :

1) Bestuurdwang (berbentuk paksaan pemerintahan);

2) Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran subsidi);

3) Pengenaan denda administrative;

4) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom);

(Philipus M. Hadjon dkk,”Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Gadjah Mada Iniversity Press, Yogyakarta : 2002, hlm 245-250)

(B) Sanksi bestuursdwang yang diterapkan pada akhir-akhi ini dibeberapa kota di Indonesia. Bahwasannya penerapannya kurang traparan dikarenakan pihak masyarakat seringkali tidak diikut sertakan dalam pembahasan kebijakan dan sosialisasi yang kuarang mengena pada masyarakat paling bawah. Pemerintah terkesan memihak para pengusaha atau pihak-pihak yang berkepentingan yang menyangkut kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Sanksi bertuursdwang sering kali tidak sesuai dengan sanksi yang sudah diatur atau ditetapkan sebelumnya, yang implikasinya adalah selalu mempersulit dan menafikan masyarakat terhadap hak-haknya. Sebagai telah kita ketahui tentang penggusuran paksa yang dilakukan oleh pemerintah kota, ataupun daerah pada pedagang kaki lima dengan tidak proposional dan procedural, yang seharusnya sebelum dilakukan penggusuran tersebut pemerintah menyiapkan lahan untuk para pedagang kaki lima tersebut, akan tetapi pemerintah tidak menghiraukan tersebut maka akibatnya masyarakat yang dirugikannya.

Oleh karena itu kebijakan yang menyangkut masyarakat luas perlu kiranya peranserta serta dan pelibatan masyarakat sebelum kebijakan-kebijakan tersebut sebelum diundangkan dan ditetapkan oleh pemerintah. Maka perlu adanya koreksi serta pelurusan dalam segi penerapan hukumnya agar terciptanya

(Materi Perkuliahan “Hukum Administrasi Negara”. Ibu Catur Wido Haruni, SH, M.Si. tanggal 19 Desember 2006)

2. (A) Landasan filosofis pembentuksn ombudsman di Negara Indonesia, yatiu untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan Negara dan untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak pada masyarakat. Komisi Ombudsman Nasional lebih banyak berhubungan dengan aparatur penyelenggara Negara, terutama pemarintahan dan peradilan, untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan secara bersih dan mempercepat proses penegakan pemberantasan korupsi sebagaimana termaktub dalam Keppres No 44 tahun 2000, sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan untuk menjamin penyelenggaraan Negara yang jujur, bersih, tranparan, bebas, korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Bahwa pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan Negara.

3. Memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat oleh aparatur pemerintah termasuk peradilan yang merupan bagian tak terpisahkan dari pupaya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan.

4. Memperhatikan atas aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka dipandang sangat perlu dibentuk komisi pengawasan oleh masyarakat yang bersifat mandiri

Maka dapat disimpulkan bahwa miunculnya lembaga Ombudsman ini adalah untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Indonesia pada umumnya.

(Arifin, Firmansyah dkk’Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara”,Konsosium Reformasi Nasional,cet I, 1 Juni 2005.hlm 96)

(B) Adapun kaitannya Ombudsman, dengan masyarakat dan pemerintah adalah sebagai berikut menampung pengaduan-pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan tindakan-tindakan pemerintah, memberikan penjelasan (informasi), kepada masyarakat begaimana mengajukan gugatan untuk meminta ganti kerugian, serta

menjelaskan kepada masyarakat apa yang menjadi hak mereka. Kewenanagan cukup luas, tidak hanya terbatas pada segi hukum dalam bidang tata pemerintahan, tetapi juga aspek-aspek lainnya yang bersangkutan dengan tindakan-tindakan pemerintah. Maka antara Ombudsman, masyarakat, dan pemerintah sebagai kesatuan yang era tidak dapat dipisahkan satu sama yang lainnya. Bahwa pemerintah selaku pembuat kebijakan yang mana diikuti oleh masyarakat luas di Indonesia maka diperlukan badan yang mengangkat pengawasan terhadap penyelenggaraan Negara untuk menjamin perlindungan tehadap hak-hak masyarakat.

(Peradilan Administrasi Negara, Muchsan, SH, Liberty.Yogyakarta.1981,

hlm 25-26).

(C) Perbandingan Lembaga ombudsman dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

(Peradilan Administrasi Negara, Muchsan, SH, Liberty.Yogyakarta.1981,

3. (A) Konsep Beschikking dan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang No.5 tahun 1986, adalah sebagai berikut :

Lembaga Ombudsman Peradilan TUN
- Dibentuk dengan Keppres - Dibentuk dengan Undang-undang
- Bertugas :

 

- menampung aspirasi masyarakat.

- menginformasikan hak-hak kewenangan masyarakat.

- Tidak terbatas dari segi hukum saja tetapi aspek-aspek lainnya yang bersangkutan dgn tindakan pemerintahan.

-Bertugas :

 

- Mengembangkan dan memelihara Administrasi Negara menurut hukum (rechtig).

- Memelihara Administrasi Negara tetap menurut UU (wetmaning).

- Memelihara Administrasi Negara secara fungsional (efektif) dan atau berfungsi efisien.

- Diadakan dlm segala bidang (persengketaan : antara rakyat dan penguasa/ pemerintah daerah dan pusat)
- Susunan Pengadilan TUN bersifat kekeluargaan
About these ads

One Response

  1. Which wordpress theme are you using?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: