KRITIK TERHADAP SKB NO.1 TAHUN 1979

KAPITA SELEKTA HUKUM ISLAM
KRITIK TERHADAP SKB NO.1 TAHUN 1979

Oleh: MOCHAMAD SOEF, SH, S.HI

I. Pokok-Pokok Bahasan Materi Pembelajaran Dan Kajian:

Analisa isi Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979, sebagai berikut;
a) Syarat-syarat; tentang syarat-syarat pendirian ruamah ibadat.
Meskipun demikian diakui pula bahwa di lapangan terkadang ada masalah yang mempengaruhi hubungan antar umat beragama akibat permasalahan rumah ibadat seperti tidak jelasnya syarat-syarat yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB), tidak jelasnya pelayanan terukur yang ditawarkan pemerintah dan kurangnya komunikasi antara pihak-pihak yang hendak mendirikan rumah ibadat dengan umat beragama dan pemeluk-pemeluk agama di sekitar lokasi rumah ibadat yang hendak dibangun. Karena itu perlu ada penyempurnaan terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 1 Tahun 1969 tersebut. Terkait dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka masalah pengaturan pendirian rumah ibadat yang tertuang dalam SKB tersebut perlu diselaraskan agar mengacu pada Undang-Undang tersebut.
Temuan lain adalah bahwa dalam SKB tersebut terdapat kalimat-kalimat yang multitafsir. Di samping itu karena singkatnya SKB, hanya terdiri dari 6 (enam) pasal, maka tidak ada pe

njelasan tentang standar pelayanan terukur untuk meresponi permohonan pendirian rumah ibadat. Sementara itu terdapat kenyataan yang perlu mendapat perhalian kita bersama bahwa ternyata jumlah rumah ibadat semua kelompok agama yang ada di Indonesia setelah SKB Nomor 1 Tahun 1969 diberlakukan, berkembang dengan pesat. Apabila kita bandingkan data keagamaan tahun 1977 dan 2004, ternyata rumah ibadat Islam bertambah jumlahnya dari 392.044 pada tahun 1977 menjadi 643.834 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 64%). Rumah ibadat Kristen bertambah jumlahnya dari 18.977 pada tahun 1977 menjadi 43.909 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 131%). Rumah ibadat Katholik bertambah jumlahnya dari 4.934 pada tahun 1977 bertambah jumlahnya menjadi 12.473 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 153%). Sedangkan rumah ibadat Buddha bertambah jumlahnya dari 1.523 pada tahun 1977 menjadi 7.129 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 368%). Data tersebut telah diverifikasi dengan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katholik, serta Dirjen Bimas Hindu dan Buddha.

b) Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Lembaga Keagamaan di Indonesia.
Sebagaimana tertera pada pasal 3 dan pasal 4 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiran Agama, yaitu sebagai berikut;
• Pasal 3, 4 dan 5 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979, berbunyi;

Pasal 3
Pelaksanaan penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antara sesama umat beragama serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk/menganut dengan melakukan ibadat menurut agamanya.

Pasal 4
Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain dengan cara:
a. Menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan dan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan bentu bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain berpindah dan memeluk/menganut agama yang disiarkan tersebut.
b. Menyebarkan pamflët, majalah, bulletin, buku-buku, dan bentuk bentuk barang penerbitan cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain.
c. Melakukan kunjungan dan rumah ke rumah umat yang telah memeluk/menganut agama yang lain.

Pasal 5
(1). Gubernur/ Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinir kegiatan Kepala Perwakilan Departemen yang Berwenang dalam melakukan bimbingan dan pengawasan atas segala kegiatan pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama oleh Lembaga Keagamaan sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berlangsung sesuai ketentuan pasal Keputusan Bersama mi, serta lebih menumbuhkan kerukunan hidup antara sesama umat beragama.
(2). Gubernur/ Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinir kegiatan Kepala Perwakilan Departemen yang berwenang dalam melakukan bimbingan terhadap kehidupan Lembaga Keagamaan dengan mengikut sertakan Majelis-Majelis Agama di daerah tersebut.

c) Penetapan Presiden Tentang Pencegahan dan Penodaan Agama No 1 Tahun 1965.
Seperti diketahui, sekitar akhir 2004 atau awal 2005 mencuat kembali pendapat¬pendapat dalam masyarakat yang menganjurkan untuk mencabut atau mempertahankan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya. Meresponi perkembangan tersebut, Pemerintah melalui Departemen Agama melakukan kajian ulang terhadap SKB tersebut. Pada tanggal 31 Maret 2005, pengkajian telah selesai. Diantara hasil kajian tersebut adalah bahwa kehadiran SKB relevan karena masalah pendirian rumah ibadat menjadi salah satu sebab yang dapat mengganggu hubungan antar umat beragama sehingga perlu diatur.
Selanjutnya, pada tanggal 7 September 2005 telah dilakukan rapat bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, dan sejumlah pejabat lainnya untuk membahas penyempurnaan SKB tersebut. Rapat menyimpulkan bahwa SKB tersebut perlu disempurnakan supaya mengacu kepada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Kemudian mulai tanggal 12 September 2005 diadakan rapat-rapat setingkat Eselon I pada Departemen Agama dan Menteri Dalam Negeri untuk menyusun draf penyempurnaan. Di lingkungan internal Departemen Agama sendiri telah dilakukan sejumlah pertemuan dengan seluruh pejabat Eselon I khususnya para Dirjen Bimas untuk menyiapkan draf awal tersebut.

Pada awal Oktober 2005, draf penyempurnaan SKB yang dihasilkan Departemen Agama dan Depertemen Dalam Negeri telah siap untuk dibahas dengan majelis-majelis agama. Adapun pembahasan draf tersebut dengan wakil majelis agama sendiri berlangsung sebanyak sebelas kali, sepuluh kali diantaranya berlangsung mulai bulan Oktober 2005 sampai dengan 30 Januari 2006. Sedangkan pembahasan kesebelas (terakhir) dilakukan dengan majelis agama tanggal 21 Maret 2006 dan dihadiri langsung oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.
Secara umum dapat kami katakan bahwa proses pembahasan itu telah berjalan dengan intensif, terbuka, dan bersifat kekeluargaan. Semua rumusan yang dibahas mencapai titik temu sebagai jalan keluar berkat kelapangan dada dan kebesaran jiwa masing-masing pemuka agama yang mewakili majelis-majelis. Perlu kami laporkan bahwa pada pembahasan pertama dan kedua, setiap majelis diwakili oleh 4 orang, sedangkan pada pembahasan ketiga sampai dengan kesebelas setiap majelis diwakili oleh 2 orang sebagai tim perumus. Majelis-majelis agama yang mengirimkan wakilnya untuk merumuskan draf itu adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI). Dapat kami laporkan pula bahwa sekitar 90% dari draf yang disiapkan pemerintah pada bulan September 2005, telah mengalami perubahan yang sangat mendasar, baik dari segi substansi maupun formulasi rumusannya, dibandingkan dengan hasil rumusan akhir yang disepakati tanggal 21 Maret 2006, yang kemudian ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tanggal itu juga.
Berkenaan dengan proses penyusunan Peraturan Bersama Menteri ini, Pemerintah menyadari bahwa dalam era reformasi partisipasi masyarakat sangatlah penting. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara khusus mengatur tentang partisipasi masyarakat. Bab X Pasal 53 Undang-Undang tersebut berbunyi: “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah”. Menurut ketentuan ini, kewajiban Pemerintah untuk menampung masukan secara lisan dan tertulis dari masyarakat, sesungguhnya hanya terhadap kedua bentuk peraturan perundang¬-undangan tersebut. Namun demikian, karena Pemerintah memandang begitu pentingnya materi yang dimuat dalam Peraturan Bersama ini, maka dalam rangka bersama-sama masyarakat luas khususnya pimpinan majelis agama untuk membangun kerukunan nasional sebagaimana dicita-citakan oleh UUD 1945, penyusunan Peraturan Bersama ini telah melibatkan secara penuh majelis-majelis agama bukan hanya dalam memberi masukan tetapi sekaligus menyusun dan menyelesaikan rancangan Peraturan Bersama Menteri ini. Untuk itu dalam kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan majelis agama atas kerjasama yang amat baik yang telah diberikan selama ini. Semoga bangsa Indonesia semakin rukun dan kokoh dalam membangun masa depan.
Sebagian warga masyarakat memang ada yang mempertanyakan mengapa masalah agama diatur oleh pemerintah, bukankah itu merupakan bagian dari kebebasan beragama. Dalam kaitan ini ingin kami jelaskan bahwa yang diatur oleh Peraturan Bersama ini bukanlah aspek doktrin agama yang merupakan kewenangan masing-masing agama, melainkan hal-hal yang terkait dengan lalu lintas para pemeluk agama yang juga warga negara Indonesia ketika mereka bertemu sesama warga negara Indonesia pemeluk agama lain dalam mengamalkan ajaran agama mereka. Karena itu pengaturan ini sama sekali tidak mengurangi kebebasan beragama yang disebut dalam Pasal 29 UUD 1945. Beribadat dan membangun rumah ibadat adalah dua hal yang berbeda. Beribadat adalah ekspresi keagamaan seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan membangun rumah ibadat adalah tindakan yang berhubungan dengan warga negara lainnya karena kepemilikan, kedekatan lokasi, dan sebagainya. Karena itu maka prinsip yang dianut dalam Peraturan Bersama ini ialah bahwa pendirian sebuah rumah ibadat harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang ada, kemudian dalam waktu yang sama harus tetap menjaga kerukunan umat beragama dan menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat. Inilah prinsip sekaligus tujuan dari Peraturan Bersama ini. Tentu saja Peraturan Bersama ini dari segi yuridis formal tidaklah sekuat Undang-Undang, karena setiap peraturan memang pada dasarnya adalah lebih rendah dari pada peraturan perundangan yang ada di atasnya. Tetapi kehadiran sebuah Peraturan Bersama Menteri tidaklah dilarang dalam sistem peraturan perundangan di Indonesia.
Peraturan Bersama ini juga menghilangkan keraguan sementara orang yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah tidak mempunyai kewenangan dan tanggung jawab di bidang kehidupan keagamaan, sebagaimana dipahami sepintas dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Substansi Peraturan Bersama ini secara tersirat menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan pemerintah pusat di bidang agama adalah pada aspek kebijakannya. Sedangkan pada aspek pelaksanaan pembangunan dan kehidupan beragama itu sendiri tentu saja dapat dilakukan oleh semua warga masyarakat Indonesia di seluruh tanah air termasuk oleh pemerintahan daerah. Lebih jauh Peraturan Bersama ini juga menegaskan secara tersurat bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah bagian penting dari pembinaan kerukunan nasional yang menjadi tanggungjawab kita semua.

II. Kerangka Konsep dan Teori
a) Agama dan Problematikanya
Bahwa pluralisme, berdasarkan dasar teologis Alquran, bukan paham penyamarataan yang menjelaskan semua kelompok agama benar, atau semua kelompok agama sama (hlm 23). Tidak! Ada ayat-ayat yang menegaskan bahwa semua golongan agama akan selamat selama mereka beriman kepada Allah, hari akhir, dan beramal saleh (al-Baqarah: 62, al-Maidah: 69, dan al-Hajj: 17).
Bagaimana dengan makna esoteris Islam dan agama ( din )? Dalam pembacaan yang eksklusif atas Ali ‘Imran: 85, “Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”, dan Ali ‘Imran: 19, “Sesungguhnya agama itu di sisi Allah ialah Islam”, keselamatan diperoleh melalui Islam sebagai agama formal.
Namun, menurut telaah berdasarkan makna hakiki dalam tafsir, makna Islam pada ayat tersebut adalah Islam yang umum, yang meliputi semua risalah langit, bukan Islam dalam arti istilah”.
Makna Islam ialah tunduk, patuh, dan pasrah atau berserah diri . Sedangkan pengertian pokok din ialah kepatuhan atau kepasrahan. Berdasarkan kesamaan makna asalnya, din sama saja dengan Islam, sehingga pengertian Ali ‘Imran: 19 ialah: “Sesungguhnya kepatuhan di sisi Allah adalah kepasrahan”.
Penegasan makna dasar ini ialah bentuk penekanan teologis seperti yang dilakukan almarhum Nurcholish Madjid untuk mencari akar pluralisme dalam Islam. Pijakan pada Alquran dan juga hadis beserta ragam tafsirnya, membawa pada pengertian Islam secara umum sebagai “agama penyerahan diri kepada Tuhan”.
Tuhan menurunkan bermacam-macam agama sesuai dengan ajarannya masing-masing ( syir’at-un wa-minhaj ), untuk saling berlomba-lomba mencari kebenaran. Itulah sunnatullah yang menunjukkan bahwa agama-agama merupakan ragam kebenaran secara eksoteris. Adapun secara esoteris agama-agama berporos pada tujuan yang sama, yakni Tuhan itu sendiri yang Maha Benar. Pluralisme ditegaskan melalui iman yang benar kepada Tuhan sebagai kepasrahan total terhadap ajaran-ajarannya. Inilah iman dalam arti fideistik, yang memanifestasikan iman di atas rasionalitas.
Bahwa Islam yang dianut sebagai agama resmi lebih banyak pengertiannya sebagai “Islam geografis”, Islam yang diperoleh karena lingkungan. Sebaliknya, Islam sebagai sebuah ajaran selaku agama yang dijalankan oleh siapa pun untuk memasrahkan diri secara total kepada kebenaran dalam hatinya, ialah Islam aktual ( al-Islam al-waqi’iy ), keberislaman yang diperoleh melalui pengalaman rohani, “yang memikul ruhiyyah samawiyyah” .
Bila ada orang yang telah berusaha mencari kebenaran, lalu ia menerima kebenaran itu dengan sepenuh hati, tetapi ia tidak memeluk agama Islam, Tuhan tidak akan mengazabnya (hlm 50). Akar doktrin autentik pluralisme dalam Islam, oleh karenanya, merupakan sebuah etika moral secara teologis. Inilah bagaimana sesungguhnya kitab suci menjawab ragam pluralitas kebenaran.
Lantas, apakah orang yang beragama selain Islam, seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya akan diterima di sisi Allah? “Sebagai al-Mustanirun (tercerahkan), Anda akan berkata bahwa agama adalah jalan menuju Tuhan seperti dikatakan para sufi, jalan menuju Tuhan sebanyak napas manusia” (hlm 63). Ini menegaskan kasih sayang Tuhan seluas langit dan bumi dan manifestasi-Nya meliputi percik-percik kebenaran yang berbeda.
Konsekuensi logis dari doktrin pluralisme tersebut ialah tampilnya akhlak sebagai cara ungkap kita terhadap realitas the other. Akhlak yang menuntun setiap diri untuk saling menghormati dan menghargai, bukan mencibir dan menghakimi. Akhlak yang tampil dari kesadaran mendalam akan iman, baik secara vertikal terhadap Tuhan maupun secara horizontal dengan sesama. Bahwa yang absolut hanya Tuhan, sedangkan manusia serbanisbi. Oleh karena itu, tidak etis memaksakan kebenaran sebagai sesuatu yang mutlak dan monolitik.
Berkaitan dengan pluralitas dalam agama Islam, mengajak untuk menenggang perbedaan tafsir parsialistik ( zhanniy ), sembari mengedepankan akhlak silaturahmi untuk menjalin ikatan persaudaraan. Inilah keimanan pluralis yang mendahulukan moralitas di atas kemajemukan, dan sesungguhnya menyembunyikan spiritualitas yang amat mendalam.
Sebagai cendekiawan sekaligus kiai, menemukan epifani yang semakin mencerahkan, justru dengan perenungan melalui pemikiran kembali terhadap cara keberagamaan selama hidupnya, yang ia akui sendiri sebagai proses reinventing traditions . Lebih tepatnya, penemuan kembali keimanan pluralis yang autentik dan sejati.

b) Menyikapi Agama lain; Pluralisme dalam Al-Quran; Beriman di tengah plualitas kebenaran.
Perbedaan pendapat merupakan fenomena lazim, atau fenomena alamiah, termasuk perbedaan pendapat baik yang bersifat substantif maupun skriptural. Tatkala substansi yang menjadi landasan perbedaan cara pandang terhadap suatu pendirian atau keyakinan, komitmen terhadap kebenaran atau keyakinan yang dipilih akan (harus) menjadi syarat agar perbedaan itu bisa bersanding dalam kedamaian.
Sedangkan tatkala perbedaan pendapat diakibatkan oleh penggunaan definisi leksikal atau penafsiran kontekstual yang berbeda, upaya mencari titik temunya harus dimulai dari penggunaan dan pemahaman semantik serta rujukannya yang sama. Diskursus yang muncul akhir-akhir ini berkenaan dengan beberapa konsep keagamaan dan pengamalannya bisa diperuncing dengan salah satu atau semua penyebab tersebut termasuk yang menyangkut konsep pluralisme agama baik yang menyangkut masalah antar agama maupun intraagama.

Pengertian pluralisme
Dalam konteks pluralisme agama, dialog yang dilengkapi dengan toleransi tetapi tanpa sikap pluralistik tidak akan menjamin tercapainya kerukunan antarumat beragama yang langgeng. Dalam kaitan dengan itu, secara garis besar pengertian konsep pluralisme dapat diketengahkan dengan uraian sebagai berikut.
Pertama, pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun yang dimaksud adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Pluralisme agama dan budaya dapat kita jumpai di mana-mana. Di dalam masyarakat tertentu, di kantor tempat kita bekerja, di sekolah tempat kita belajar, bahkan di pasar tempat kita berbelanja. Tapi seseorang baru dapat dikatakan menyandang sifat tersebut apabila ia dapat berinteraksi positif dalam lingkungan kemajemukan tersebut. Dengan kata lain, pengertian pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebinekaan.
Kedua, pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme menunjuk kepada suatu realita di mana aneka ragam agama, ras, dan bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi. Ambil misal kota New York. Kota ini adalah kota kosmopolitan. Di kota ini terdapat orang Yahudi, Kristen, Muslim, Hindu, Budha, bahkan atheis. Seakan seluruh penduduk dunia berada di kota ini. Namun interaksi positif antar penduduk ini, khususnya di bidang agama, sangat minimal, kalaupun ada.
Ketiga, konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. Seorang elativis akan berasumsi bahwa hal-hal yang menyangkut ”kebenaran” atau ‘nilai” ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka berpikir seseorang tau masyarakatnya. Sebagai contoh, ”kepercayaan/ kebenaran” yang diyakini leh bangsa Eropa bahwa ”Colombus menemukan Amerika” adalah sama benarnya engan ”kepercayaan/kebenaran” penduduk asli benua tersebut yang menyatakan ahwa ”Colombus mencaplok Amerika.
”Sebagai konsekuensi dari paham relativisme agama, doktrin agama apa pun harus dinyatakan benar. Atau tegasnya ”semua agama adalah sama” karena kebenaran agama-agama, walaupun berbeda-beda dan bertentangan satu dengan lainnya, tetap harus diterima. Untuk itu seorang relativis tidak akan mengenal, apalagi menerima, suatu kebenaran universal yang berlaku untuk semua dan sepanjang masa. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam paham pluralisme terdapat unsur relativisme. Yakni unsur tidak mengklaim pemilikan tunggal (monopoli) atas suatu kebenaran, apalagi memaksakan kebenaran tersebut kepada pihak lain. Paling tidak, seorang pluralis akan menghindari sikap absolutisme yang menonjolkan keunggulannya terhadap pihak lain.Oleh karena itu, banyak orang enggan menggunakan kata pluralisme agama, karena khawatir akan terperangkap dalam lingkaran konsep relativisme agama. Sebagaimana diketahui, konsep relativisme yang berawal pada abad kelima sebelum masehi, yakni di masa Protagoras, seorang sofis Yunani. Konsep tersebut bertahan sampai masa kini, khususnya dalam pendekatan ilmiah yang dipakai oleh para ahli antropologi and sosiologi. Konsep ini menerangkan bahwa apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, adalah relatif, tergantung kepada pendapat tiap individu, keadaan setempat, atau institusi sosial dan agama. Oleh karena itu konsep ini tidak mengenal kebenaran absolut atau kebenaran abadi.
Keempat, pluralisme agama bukanlah sinkretisme, yakni menciptakan suatu agama atau kepercayaan baru dengan memadukan unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dan beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari agama baru tersebut. Dalam sejarah, kita dapati sekian banyak agama sinkretik. Fenomena ini tidak terbatas pada masa lalu. Hingga sekarang hal itu masih kita jumpai.
Dari uraian pengertian dasar tentang pluralisme itu dapatlah digarisbawahi di sini, bahwa apabila konsep pluralisme agama hendak diterapkan di Indonesia maka ia harus bersyaratkan satu hal, yaitu komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing. Seorang pluralis, dalam berinteraksi dengan aneka ragam agama, tidak saja dituntut untuk membuka diri, belajar dan menghormati mitra dialognya. Tapi yang terpenting ia harus committed terhadap agama yang dianutnya. Hanya dengan sikap demikian kita dapat menghindari relativisme agama yang tidak sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Model Tauladan
Model pluralisme yang bersyaratkan komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing telah dicontohkan oleh Rasullah SAW, baik dalam tuturan maupun tindakan yang patut kita tauladani. Dalam meneladani beliau tentu saja kita diharapkan tidak terpaku pada formalitas lahiriah dan apalagi bila karena itu melupakan esensi ajarannya.
Kita, misalnya, harus menyadari bahwa ajaran beliau berorientasi kepada usaha persatuan kemanusiaan, sebagaimana firman Allah: ”Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (berasal) dari seorang lelaki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal (bantu membantu). Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS al-Hujurat [49]:13)
Tentu saja patut dipahami di sini bahwa persatuan yang diajarkan itu tidak melebur perbedaan, tapi tetap menghormati perbedaan: karena setiap kelompok telah memilih jalan dan tatanan hidup mereka, sehingga mereka harus berpacu mencapai prestasi kebajikan. ”Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. (QS al-Ma’idah [5]:48)
Tauladan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW telah tumbuh dalam kehidupan masyarakat kita dan kekaguman terhadap itu diperlihatkan juga oleh pimpinan agama dan kepercayaan lain. Agar tauladan itu berdampak pada kehidupan keagamaan kita, ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, kita harus mampu mensosialisasikan semangat ajaran serta keteladanan Nabi Muhammad SAW.
Toleransi dan moderasi yang beliau ajarkan harus senantiasa menjadi acuan dan pedoman dalam interaksi kita dengan umat agama lain. Kita seyogyanya tidak terpengaruh oleh sikap, pendapat, dan pendekatan umat negara lain yang telah dibebani oleh sejarah konflik dan permusuhan yang ikut mewarnai budaya mereka. Konflik yang berkepanjangan, apalagi kontak fisik yang mengorbankan jiwa, tidak pernah terjadi di negeri kita. Oleh karena itu kedamaian dalam sejarah hubungan antarumat beragama di Indonesia harus tecermin dalam interaksi kita.
Kita tidak saja dituntut untuk bersama-sama mengoreksi citra dan kesan keliru yang boleh jadi tergambar dalam benak masing-masing, tapi lebih dari itu, kita harus memberi contoh dalam upaya menjalin kerja sama konstruktif, jauh dari perdebatan teologis doktrinal yang selalu berakhir dengan jalan buntu. Kerja sama tersebut antara lain adalah penanggulangan aneka ragam eksploitasi, kemerosotan moral, kemiskinan, dan kebodohan yang hanya dapat sukses apabila kita sepakat untuk mencari titik-titik temu dan persamaan.
Dalam wahyu Ilahi yang disampaikan oleh Nabi, titik-titik temu itu dinamakan kalimatun sawa. ”Katakanlah: Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang Muslim yang berserah diri (kepada Allah).” ( QS Ali Imrfn [3]:64)

c) Memahami makna Agama (yg eksklusif tentang Din dan Islam)
Tantangan teologis yang paling besar dalam kehidupan keberagamaan dewasa ini adalah, bagaimana seorang yang beragama bisa mendefiniskan dirinya di tengah-tengah peradaban yang ada, bahwa intelektualitas manusia tetap hadir dan mentransformasikan diri untuk sebuah nilai-nilai universal Islam dan terus berkembang.Persoalan yang mendasar yang terjadi dalam memahami makna agama adalah masalah teologi. Ada kecenderungan berfikir, segala sesuatu yang terjadi dan dialami manusia adalah karena sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, manusia tidak memiliki daya untuk melakukan sesuatu untuk mengubah ketentuan yang sudah ditetapkan Tuhan tersebut alias pasrah tanpa usaha.
Ketentuan Tuhan berlaku secara universal. Tuhan tidak akan memungkiri ketentuan yang dibuat-Nya. Pemahaman yang keliru terhadap teologi, berdampak juga pada penafsiran yang keliru terhadap makna keberagamaan itu sendiri. Bahkan teologi pada hakekatnya bukan bicara tentang ke-esa-an Tuhan dalam arti harfiah. Lebih dari itu, pemaknaan teologi adalah memberikan tafsiran terhadap sifat-sifat ketuhanan itu sendiri.
Kita sepakat bahwa ide sentral dalam teologi Alquran adalah ide tauhid. Pertanyaannya bagaimana sebaiknya kita memahami dan kemudian menghayati ide tauhid itu dalam kehidupan kita sebagai muslim. Konsekuensi pemahaman teologi adalah keluar dari kemiskinan dan kebodohan, karena Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Perlu dipahami, bahwa pembahasan tentang teologi sebagaimana terdapat dalam ilmu tauhid sangat intelektualistik sifatnya.Teologi Alquran tidak sekadar terbatas pada aspek kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa saja, tetapi juga menyangkut pandangan dan sikap kita terhadap manusia, benda dan lembaga. Tidak jarang, persoalan yang dihadapi umat Islam selalu dikaitkan dengan takdir, sehingga manusia sebagai makhluk yang kreatif dan berfikir pun diam. Untuk keluar dari persoalan yang menghimpit maka perlu dipahami sunnahtullah serta nilai-nilai universal yang dimiliki semua umat manusia.
Kalau kita mau membalik-balik surat-surat pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW, boleh dikatakan tidak ada yang mengecam terhadap penyembahan berhala, sebaliknya yang ada adalah kecaman terhadap keserakahan dan ketidakpedulian sosial. Coba kita baca surat pertama sampai ke duabelas yang turun di Makkah, tidak ada yang menyinggung masalah berhala. Enam surat di antaranya justru menyinggung masalah keserakahan terhadap kekayaan dan ketidakpedulian terhadap orang-orang yang menderita.
Surat Al-Lahab, yang turun dalam urutan ketiga disinggung bahwa harta kekayaan dan usaha seseorang sama sekali tidak akan menyelamatkannya dari hukuman di akhirat. ‘’Tidak berguna baginya kekayaannya, dan apa yang dikerjakannya, akan dibakar ia dalam api neraka.”
Islam yang kita pahami sekarang ini, bukanlah sebuah lembaga agama yang sudah mati. Islam lebih tepat disebut sebagai sebuah “proses” yang tak pernah selesai (dinamis), daripada sebuah “lembaga agama” yang jumud.
Komarudin Hidayat mengatakan, kita selalu bicara pada takdir, sesuatu sudah ada ketentuannya-Nya. Perlu diketahui bahwa manusia juga ditakdirkan memiliki daya berfikir yang kreatif, organ tangan yang sangat terampil dan serba bisa, kehendak yang dinamis, maka pada level pemikiran dan kehendak manusia semakin besar wilayah kebebasannya. Di sini jelas bahwa pengertian takdir bukanlah suatu pengertian yang tertutup dan serba final alias pasrah, melainkan justru menunjukkan dinamika dan selalu terbuka bagi kemungkinan-kemungkinan baru.Islam merupakan rahmatan lil alamin dan Nabi Muhammad SAW pun diutus tidak lain kecuali dalam rangka membawa rahmat bagi seluruh alam (QS. 21:107). Dengan kata lain, misi nabi itu adalam mewujudkan tata kehidupan yang disemangati nilai-nilai rahmah.

d) Menyikapi Perbedaan
Telah diakui bahwa setiap agama selalu menawarkan keselamatan dan menjanjikan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Namun, pengakuan yang bersifat normatif itu sering kali tidak didukung oleh kebenaran faktual dan bukti-bukti empiris. Sejarah agama-agama mutakhir justru menyuguhkan suatu realitas yang berbeda. Agama dengan tujuan adiluhung yang diusungnya, sering terperangkap pada kegamangan di dalam menyelesaikan pelbagai masalah kemanusiaan di tangan para penganutnya.
Problem kemanusian yang terus “merajam” umat manusia dari tepi ke tepi, kadang terbiarkan tanpa kehadiran tawaran solutif dari kaum agamawan.
Problem-problem kemanusiaan yang bersifat lintas batas itu sering alpa dari cita keberagamaan. Sementara perbincangan dan orientasi keberagamaan yang berlangsung masih bertendensi pada model keberagamaan yang melangit. Agama telah dimaknakan sebagai institusi pelayanan terhadap Tuhan (teosentris) yang dijauhkan dari orientasi pelayanan terhadap manusia (antroposentris). Agenda utama dari pemaknaan dan pigmen keberagamaan seperti itu adalah memperbanyak jumlah rumah ibadah sembari merayakan ritualisme sebagai persembahan buat Tuhan semata.
Sikap menjunjung tinggi agama ke atas langit hanya akan menjauhkan agama dari realitas kemanusiaan dengan segala problematikanya di bumi. Sekarang, tiba saatnya bagi kita untuk mengonversikan teologi ketuhanan menjadi teologi kemanusiaan, sejenis teologi yang memberikan perhatian lebih besar terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan.
Orientasi keberagamaan dan model pemahaman atas agama sudah semestinya digeser ke arah yang lebih praksis itu. Pemahaman dimaksud adalah pemahaman yang berbasiskan pembebasan dengan kelompok tertindas sebagai fokus perhatiannya. Paradigma ini meniscayakan agar kitab suci tidak diberlakukan sebagai kisi-kisi yang memadati sejumlah kurikulum sekolah dan proposal sebuah penelitian. Melainkan, disikapi sebagai teks yang akan memberikan sinaran etik-moral bagi kerja perubahan di masyarakat. Dengan demikian, agama bukan saja berisi ajaran suci mengenai “mantra” ketuhanan dan pelbagai dimensi ukhrawiyah, melainkan juga berperan untuk menafsirkan realitas sosial secara kritis dan transformatif.
Secara perspektif Islam, jelas kiranya bahwa Alquran datang tidak dengan semangat mengabsahkan realitas, tetapi untuk mengubahnya. Islam yang berlandaskan Alquran adalah sejenis Islam yang memiliki concern pada upaya-upaya penegakan keadilan sosial dengan aksentuasi utama untuk membebaskan kelompok-kelompok yang tertindas, baik di ranah politik, sosial, maupun ekonomi. Islam tidak hanya berupa “karnaval” ibadah personal yang mahdhah, namun juga berupa ekspresi ibadah sosial yang ghairu mahdhah.
Di sini agama bukan hanya bermuatan gugusan simbol-simbol ritus yang beku, melainkan konstruksi kerja perubahan dan pembebasan masyarakat. Terutama mereka yang tertindas secara politik, sosial, budaya, apalagi ekonomi. Agama tidak boleh lagi berfungsi sebagai alat pemberi legitimasi pada struktur masyarakat yang tidak adil.
Akhirnya, beragama secara praksis bukanlah pekerjaan mudah, diperlukan upaya sungguh-sungguh dengan melipatgandakan kerja perubahan dalam terang sinar agama. Beragama secara praksis berarti pendaratan ruh agama pada ‘pangkalan-pangkalan’ masyarakat hingga level bawah. Agama seharusnya ditampilkan dalam sosoknya yang humanis, pluralis, progresif, dan transformatif. Dalam kisahnya yang awal, agama selalu hadir dengan makna-makna praksis tersebut, atau Islam bervisi progresif

KERITIK

Dalam pelaksanaan di lapangan, ternyata SKB tersebut banyak menimbulkan kesulitan, khususnya yang dialami oleh gereja-gereja di Indonesia. Titik pangkal permasalahan terutama sekali oleh karena isi Pasal 4 SKB tersebut yang tanpa Petunjuk Pelaksanaan yang jelas telah membuka kemungkinan interpretasi yang beragam yang justru makin mempersulit izin pembangunan gereja. Pasal 4 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa Kepala Daerah /pejabat memberikan izin setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat, planologi, kondisi dan keadaan setempat bahkan jika dianggap perlu dapat diminta
pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama/rohaniwan setempat.
Dari pengalaman konkret, sulit sekali pejabat memberikan izin oleh karena berbagai hal:
a) Pejabat yang berwenang acapkali tidak mampu memerankan diri sebagai pejabat pemerintah dengan visi kenegaraan yang memadai sehingga bersedia mengayomi warga negara serta membantu perizinan pembangunan rumah ibadah; tapi lebih berfungsi sebagai pejabat yang beragama tertentu dan sebab itu memihak kepada suatu kelompok agama tertentu.
Pejabat yang berwenang acapkali tidak berani/mampu bersikap objektif dan bertindak sebagai pejabat yang arif dalam hal pemberian izin, namun sikapnya amat ditentukan oleh sejumlah tanda tangan dari perorangan/organisasi yang digunakan sebagai syarat untuk memperoleh izin, dan yang sering terjadi adalah masyarakat sekitar menolak pembangunan rumah ibadah (gereja), walaupun mereka tinggal jauh dari tempat pembangunan gedung gereja.

b) Pejabat setempat sering membuat persyaratan lokal (jumlah pemeluk agama, radius dari rumah ibadah agama lain, jumlah rumah ibadah sejenis yang telah ada), yang lebih berat dari isi SKB itu sendiri. l Instruksi Gubernur Jabar, No. 28 Tahun 1990 menetapkan antara lain plafon 40 KK untuk bisa memperoleh izin pembangunan. l Keputusan Walikota Kodya Palembang No. 11/1990 antara lain mensyaratkan penelitian lapangan bagi pejabat pemda untuk mengecek apakah di lokasi pembangunan ada tempat peribadatan lain, atau tempat peribadatan sejenis, fasilitas hiburan.
Beberapa titik lemah yang amat signifikan dari SKB Menag-Mendagri 1969
adalah:
a) Ketentuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena SKB tidak termasuk dalam Tata Urutan Peraturan Perundangan RI (TAP MPR No. III/MPR/2000).

b) Ketentuan tersebut bertolak belakang bahkan menyeleweng dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 walaupun dalam konsiderans SKB tersebut menyebut Pasal 29 UUD 1945.

c) Penyebaran agama dan pelaksanaan ibadah agama diturunkan/direndahkan
derajatnya menjadi kewenangan kepala daerah untuk mengaturnya, membimbing dan mengawasinya sehingga penyebaran tersebut tidak menganggu Ketertiban Umum (Pasal 1,2).

d) Peranan pemerintah/Kepala Perwakilan Departemen Agama amat besar bahkan cenderung dapat mengintervensi khotbah di rumah-rumah ibadah sebagai suatu kegiatan sekuler yang mesti diawasi Pemerintah demi terwujudnya stabilitas keamanan.

e) Pendirian/pebangunan rumah ibadah tidak dipahami sebagai pembangunan sebuah gedung yang tingkat kerawanannya amat tinggi sehingga membutuhkan “rekomendasi” dari berbagai pihak (Pasal 4). Hal yang amat mendasar di sini adalah munculnya interpretasi seolah pembangunan rumah ibadat itu amat tergantung pada rekomendasi/persetujuan/belas kasihan seorang pejabat atau suatu kelompok golongan tertentu.

One Response

  1. wah analisisnya panjang bener, sampe ga kebaca semua waktu blogwalking ini :D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: