PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM PERPEKTIF POSITIVISME

PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM
PERPEKTIF POSITIVISME
[1]

MOCHAMAD SOEF, SH, S.HI [2]

ABSTRAK

Penulis makalah mencoba membahas tentang perkembangan filsafat hukum menurut perpektif positivise. Sebagaimana positivisme diperkenalkan oleh John Austin dan dipopulerkan serta dikembangkan oleh August Comte (1798-1857). Comte membagi perkembangan pemikiran manusia kedalam tiga fase, yang menurutnya hal tersebut merupakan sebuah rentetan ketentuan umum yang sudah ditetapkan. Tiga tahap tersebut melalui teori comte tentang kemajuan manusia adalah sebagai berikut; Tahap teologis, Tahap metafisis dan Tahap positif/ ilmiah.
Paradigma positivistik berpandangan demi kepastian hukum, maka keadilan dan kemanfaatan boleh diabaikan. Pandangan positivistik juga telah mereduksi hukum dalam kenyataannya sebagai pranata pengaturan yang kompleks menjadi sesuatu yang sederhana, linear, mekanistik dan deterministik. Hukum tidak lagi dilihat sebagai pranata manusia, melainkan hanya sekedar media profesi. Akan tetapi karena sifatnya yang deterministik, aliran ini memberikan suatu jaminan kepastian hukum yang sangat tinggi.
Kata kunci: Perkembangan, filsafat hukum, positivisme.

I. PENDAHULUAN

Pendapat yang menyatakan bahwa induk dari segala macam ilmu pengetahuan adalah Filsafat merupakan argumen yang hampir diterima oleh semua kalangan. Hal ini terbukti dengan adanya hubungan yang erat antara ilmu pengetahuan tertentu dengan filsafat tertentu, seperti filsafat hukum yang melahirkan ilmu hukum dan seterusnya. Filsafat hukum adalah refleksi teoretis (intelektual) tentang hukum yang paling tua, dan dapat dikatakan merupakan induk dari semua refleksi teoretis tentang hukum.[3] Filsafat hukum adalah filsafat atau bagian dari filsafat yang mengarahkan (memusatkan) refleksinya terhadap hukum atau gejala hukum. Sebagai refleksi kefilsafatan, filsafat hukum tidak ditujukan untuk mempersoalkan hukum positif[4] tertentu, melainkan merefleksi hukum dalam keumumannya atau hukum sebagai demikian (law as such). Filsafat hukum berusaha mengungkapkan hakikat hukum dengan menemukan landasan terdalam dari keberadaan hukum sejauh yang mampu dijangkau oleh akal budi manusia.[5]
Gagasan tiga tahap August Comte[6]; menurutnya sejarah pemikiran manusia berevolusi dalam tiga tahap; tahap teologis (mistis) dimana manusia memecahkan berbagai persoalan dengan meminta bantuan kepada Tuhan atau dewa-dewa, yang tidak terjangkau oleh panca indera; tahap falsafi dimana pada tahap ini hakekat benda-benda merupakan keterangan terakhir dari semua; dan tahap positivis, tahap dimana dunia fakta yang dapat diamati dengan panca indera merupakan satu-satunya obyek pengetahuan manusia. Pada tahap terakhir inilah dunia Tuhan dan dunia filsafat telah ditinggalkan. Tulisan sederhana ini tidak bermaksud untuk membahas berbagai persoalan tersebut, hanya untuk mencari jawaban bagaimana pengaruh positivisme dalam pemikiran hukum.

II. PEMBAHASAN
Istilah Positivisme Hukum pertama kali oleh Saint Simon (1760-1825) dari prancis sebagai metode dan sekaligus sebagai perkembangan dalam arah pemikiran filsafat. Positivisme Hukum sebagai sebuah aliran pemikiran filsafat hukum mendasarkan pemikirannya pada pemikiran seorang ahli filsafat Prancis terkemuka yang pertama kali menggunakan istilah Positivisme, yaitu August Comte (1798-1857). Pemikiran Comte merupakan ekspersi suatu periode kultur Eropa yang ditandai dan diwarnai perkembangan pesat ilmu-ilmu eksakta berikut penerapannya. Comte membagi perkembangan pemikiran manusia kedalam tiga taraf/ fase, yang menurutnya hal tersebut merupakan sebuah rentetan ketentuan umum yang sudah ditetapkan. Tiga tahap tersebut melalui teori comte tentang kemajuan manusia adalah sebagai berikut[7] :
1. Tahap teologis (dimana manusia dan alam seisinya di jelaskan oleh supranatural).
2. Tahap metafisis (menjelaskan alam serta gejala didalamnya dengan mengandalkan kemampuan rasio atau akal budi).
3. Tahap positif/ ilmiah (tahapan dimana seluruh pengalaman memberikan inspirasi kepada manusia untuk merumuskan hukum).
Comte menuangkan gagasan positivisnya dalam bukunya the Course of Positivie Philosoph, yang merupakan sebuah ensiklopedi mengenai evolusi filosofis dari semua ilmu dan merupakan suatu pernyataan yang sistematis yang semuanya itu tewujud dalam tahap akhir perkembangan. Perkembangan ini diletakkan dalam hubungan statika dan dinamika, dimana statika yang dimaksud adalah kaitan organis antara gejala-gejala (diinspirasi dari de Bonald), sedangkan dinamika adalah urutan gejala-gejala (diinspirasi dari filsafat sejarah Condorcet).
Bagi Comte untuk menciptakan masyarakat yang adil, diperlukan metode positif yang kepastiannya tidak dapat digugat. Metode positif ini mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu :
a. Metode ini diarahkan pada fakta-fakta
b. Metode ini diarahkan pada perbaikan terus-meneurs dari syarat-syarat hidup
c. Metode ini berusaha ke arah kepastian
d. Metode ini berusaha ke arah kecermatan.
Metode positif juga mempunyai sarana-sarana bantu yaitu pengamatan, perbandingan, eksperimen dan metode historis. Tiga yang pertama itu biasa dilakukan dalam ilmu-ilmu alam, tetapi metode historis khusus berlaku bagi masyarakat yaitu untuk mengungkapkan hukum-hukum yang menguasai perkambangan gagasan-gagasan.
Sehingga positivisme adalah merupakan sebagai ilmu pengetahuan sehingga menurut pandangan para pakar positivism. Tugas pokok filsafat adalah menemukan prinsip umum bagi semua ilmu pengetahuan dan yang selanjutnya digunakan panduan prilaku manusia, sekaligus menjadi basis organisasi sosial.[8]
Pengertian pokok dalam istilah positivisme hukum (Morawetz) dan Legal Positivism (Paul Edwards), adalah sebagi berikut:[9]
1. Positivisme hukum digunakan untuk menunjuk konsep hukum yang mendefinisikan hukum sebagai komando, sebagaimana diperkenalkan oleh pakar filsafat inggris yaitu John Austin. Akan tetapi pemikiran ini ditolak oleh H.L.A Hart, karena definisi Austin tidak cukup memadai dikarenakan mengabaikan peraturan lainnya yang berfungsi sebagai hukum meskipun tidak harus dalam artian komando dari seorang yang berdaulat. Jadi menurut Hart semua undang-undang dan kontitusi serta hukum Internasional dapat dimasukkan dalam kategori positivisme. Dan dapat diperluas meliputi hukum adat dan hukum yang dibuat oleh hakim dalam proses pengadilan (Yurisprudensi).
2. Istilah positivisme digunakan untuk menandai perkembangan penting dalam konsep hukum terdapat dua ciri, yaitu (a). Hukum harus netral dipisahkan dari moral dan politik hukum yang disebut hukum murni dikembangkan oleh Hans Kelsen. Dan (b). Hukum tidak mengenal hukum yang ideal, melainkan hukum denga aktual (hukum yang ada). Pemisahan tersebut positivisme untuk hukum dari pernyataan moral yang tidak ilmiah (konsep fundamental seperti halnya hak, kewajiban, kepemilikan, dan person hukum).
3. Positivisme hukum merupakan cara berfikir dalam proses judisial dimana hakim menasarkan putusannya kepada peraturan yang ada (pengandalan kemanpuan berfikir yang logis).
4. Positivisme hukum juga merupakan cara pandang berfikir penilaian moral kalau dipandang perlu harus didasarkan dengan bukti-bukti faktual atau argument rasional. Sebagaimana pandangan Joseph Raz melalui gagasannya ”mitos moralitas bersama” (the myth of common morality), bahawa kesatuan tercipta karena adanya moralitas yang diterima dalam masyarakat.
5. Positivisme sosiologis, yaitu positivisme menuntuk menunjuk pandangan hukum yang ada bila tidak adil harus dipatuhi. Dengan kata lain validitas hukum tidak tergantung dengan validitas moral sebagaimana yang dituntul oleh hukum kodrat.
Bagi Comte yang penting adalah stadium/ tahap ilmiah, sebagai tahap terakhir dan tertinggi pemikiran manusia, dimana pada tahap ini pemikiran manusia sampai pada suatu pengetahuan yang ultim. Dasar dari pengetahuan adalah fakta-fakta yang dapat diobservasi. Pemikiran Ilmiah berikhtiar untuk mencari dan menelusuri hubungan-hubungan dan ketentuan-ketentuan umum antara fakta-fakta melalui cara yang dapat diawasi, artinya melalui metode eksperimental.
Melalui positivisme, hukum ditinjau dari sudut pandang positivisme yuridis dalam arti yang mutlak. Artinya adalah ilmu pengetahuan hukum adalah undang-undang positif yang diketahui dan disistematikan dalam bentuk kodifikasi-kodifikasi yang ada. Positivisme hukum juga berpandangan bahwa perlu dipisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya / antara das Sollen dan das Sein). Dalam kacamata positivis tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (law is command from the lawgivers). Bahkan bagi sebagian aliran Positivisme Hukum yang disebut juga Legisme, berpendapat bahwa hukum itu identik dengan Undang-undang. Positivisme Hukum juga sangat mengedepankan hukum sebagai pranata pengaturan yang mekanistik dan deterministik.
Salah satu pemikir Positivisme yang terkemuka adalah John Austin (1790-1859). Bagi Austin hukum adalah perintah dari penguasa. Hakikat hukum sendiri menurutnya terletak pada unsur “perintah” (command). Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Austin menyatakan “ a law is a command which obliges a person or person. Laws and other commands are said to proceed from superior, and to bind or oblige inferiors”[10]. Austin pertama-tama membedakan hukum dalam dua jenis :[11]
1. Hukum dari Tuhan untuk manusia (the divine laws), dan
2. Hukum yang dibuat oleh manusia, yang dibagi lagi kedalam dua bagian:
a. hukum yang sebenarnya.
b. hukum yang tidak sebenarnya.
Penjelasan hukum dalam arti yang sebenarnya ini (disebut juga hukum positif) meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum.
Senada dengan Austin, tokoh dari aliran Positivisme Hukum lainnya yaitu Hans Kelsen (1881-1973), mengatakan bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir asing yang non-yuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikirannya ini dikenal sebagai Teori Hukum Murni (the pure theory of law).[12] Bagi Kelsen hukum adalah suatu sollens kategori (kategori keharusan) bukannya sein kategorie (kategori faktual). Hukum dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai mahluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukalah ”bagaimana hukum itu seharusnya“ (what the law ought to be) melainkan “apa hukumnya” (what is the law). Dengan demikian hukum itu merupakan hukum positif an sich.
Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu dijunjung apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut, karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Dari sini nampak bahwa bagi kaum positivistik adalah kepastian hukum yang dijamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi

III. PENUTUP

Dalam paradigma postivistik sistem hukum tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, melainkan sekedar melindungi kemerdekaan individu (person). Kemerdekaan individu tersebut senjata utamanya adalah kepastian hukum. Paradigma positivistik berpandangan demi kepastian, maka keadilan dan kemanfaatan boleh diabaikan. Pandangan positivistik juga telah mereduksi hukum dalam kenyataannya sebagai pranata pengaturan yang kompleks menjadi sesuatu yang sederhana, linear, mekanistik dan deterministik. Hukum tidak lagi dilihat sebagai pranata manusia, melainkan hanya sekedar media profesi. Akan tetapi karena sifatnya yang deterministik, aliran ini memberikan suatu jaminan kepastian hukum yang sangat tinggi. Artinya masyarakat dapat hidup dengan suatu acuan yang jelas dan ketaatan hukum demi tertib masyarakat merupakan suatu keharusan dalam positivisme hukum.

DAFTAR PUSTAKA
Andre Ata Ujan, 2008, Pembangunan Hukum membela keadilan filsafat hukum, Cetakan ke-5, Kanisius: Yogyakarta.

B. Arif Sidharta, 2008, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Cetakan kedua, Refika Aditama: Bandung.

Lili Rasjidi, dalam Bernard Arif Sidharta, 2000, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju: Bandung.

John Austin, The Province Of Jurisprudence, dikutip dari Darji Darmodiharjo, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Gramedia: Jakarta.

J.J. H. Bruggink, Alih bahasa Arif Sidharta, 1999, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Footnotes
1. Makalah untuk dipresentasikan dalam Mata Kuliah Filsafat Hukum Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya tentang Gagasan tujuan hukum: Perkembangan Filsafat Hukum dari Pandangan Positifisme, 19 Oktober 2009, Malang.
2. Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, angkatan 2009.
3. Lili Rasjidi, dalam Bernard Arif Sidharta, 2000, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan lmu hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum nasional Indonesia), Mandar Maju: Bandung, hlm.119.
4. Hukum positif adalah ialah terjemahan dari ius positum dalam bahasa latin, secara harfiah berarti hukum yang ditetapkan (gesteld recht). Jadi, hukum positif adalah hukum yang ditetapkan oleh manusia, karena itu dalam ungkapan kuno disebut “stellig recht”. Lihat J.J. H. Bruggink, Alih bahasa Arif Sidharta, 1999, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm 142.
5. Ibid
6. Ibid, hlm.42.
7. Andre Ata Ujan, 2008, Pembangunan Hukum membela keadilan filsafat hukum, Cet ke-5, Yogyakarta: Kanisius, hlm.64.
8. Ibid., 65
9. Ibid., 66-68.
10. John Austin, The Province Of Jurisprudence, dikutip dari Darji Darmodiharjo, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Gramedia, Jakarta, 2004, hal 114
11. Ibid
12. Andre Ata Ujan, Op.cit., hlm 82

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: