Observasi Tentang Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak

Observasi Tentang Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak

Oleh: Mochamad Soef

Pak Ahmad adalah tetangga saya dia, kurang lebih berumur 57 tahun dan mempunyai istri yang bernama Wardah kira-kira berumur 49 tahun, mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Fitri kira-kira berumuh 15 tahun, dia bersekolah di SLTP tidak jauh dari rumahnya kira-rira 2 km jauhnya, mereka bertempat tinggal di Jln. kembang Desa Plosokuning Kecamatan Pelemahan Kabupaten Kediri. Fitri setiap hari bangun pagi-pagi untuk membantu ibunya masak di dapur rumahnya dan membereskan tempat tidur. Wardah adalah sesosok Ibu rumah tangga yang patut ditiru dikarenakan dia bertanggung jawab atas kerjaan-kerjaan yang diimbannya sebagai ibu rumah tangga. Pak Ahmad adalah seorang kuli pembengkel yang mana dia setiap hari pergi kebengkel untuk bekerja dibengkelnya Pak Ali, setiap bulan Pak Ahmah mendapatkan gaji dari hasil bekerjanya. Gaji pak Ahmah cukup untuk menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anaknya. Keluarga mereka saling berkecukupan, di karenakan Pak Ahmad masih numpang rumahnya dirumah Ibunya. Setelah berselang kira-kira lima tahun hidup bersamanya, Ibunya jahuh sakit dan dirawat dirumah sakit yang memburtuhkan banyak pengeluaran uang untuk membiayainya, harta ibunya habis dikarenakan dalam pembiayaan. Maka Pak Ahmad berjuang keras agar dapat tetap bisa membiayai walaupun dirasakannya sangat sulit sekali, dia pagi sampai siang hari bekerja dibengkelnya Pak Ali dan sore harinya dia mencoba bekerja menjadi kuli digudang disalah satu pasar didekat rumahnya kurang lebih satu kilo meter jauhnya. Ibu pak Ahmad sudah dirawat dirumah sakit selama dua bulan lamanya tetapi tidak kunjung sembuh-sembuh, maka Pak Ahmad berfikiran untuk membawa pulang Ibunya dari rumah sakit tersebut untuk menjalani rawat jalan “Observasi tentang tindak pidana pencurian hewan ternak” dirumahnya.

Semakin hari semakin parah penyakitnya dan meninggallah dia, pak Ahmad panik karena ditinggal ibunya dan dia sangat terpukul sekali. Pak Ahmad mengadakan ritual genduri atas meninggalnya Ibunya tersebut, maklum hidup berada dikalangan masyarakat Nahdiyyin yang membutuhkan tidak sedikit uang untuk membiayai acara tersebut, maka sesudah acara ritual tersebut dia ditambah bingung dikarenakan minimnya keuangan yang tersisa, meskipun dia disumbang oleh Pak Ali akan tetapi cukup untuk buat makan saja. Pada suatu hari pak Ahmad bertemu teman lamanya kira-kira enam tahun tidak ketemu dikarenakan temannya tersebut bekerja di luar kota. Teman tersebut menanyakan pada Pak Ahmad tentang pekerjaannya . Ahmad kerja apa kamu sekarang ? jawab, Pak Ahmad aku masih tetap kerja dibengkelnya pak Ali. Maka teman tersebut tersebut mengajak dia untuk ikut bekerja dengannya diluar kota yaitu bekerja di salah satu pabrik tahu, tawaran tersebut tanggapinya dan berangkatlah dia ke kota dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak dan dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan menyekolahkan anaknya tersebut. Tetapi selang setengah tahun kurang lebih dia diberhentikan dikarenakan pabrik tahu yang di tempatinya bekerja mengurangi kariawannya dikarenakan omsetnya menurun kalah saing dengan pabrik-pabrik yang lebih besar, maklum pabrik dia kerja didalamnya dikelola masih dikelola dengan menggunakan system tradisional yaitu dengan menggunakan alat-alat manual. Maka pulanglah dia ketempat tinggalnya, dan sekembalinya dia dari kota malahan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dikarenakan bengkel tempat dia bekerja semula digantikan oleh orang lain. Pak Ahmad sepulangnya dari kota berubah yang sebelumnya “Observasi tentang tindak pidana pencurian hewan ternak” dia selalu mengerjaka sholat lima waktu dalam sehari, dikarenakan terbawa teman-temannya dikota yang suka mabuk-mabukan dan suka main judi. Hari-hari Pak Ahmad dihabiskan dengan mabuk-mabukan yaitu dengan cara patungan dengan temen-temennya sekampung. Pada suatu hari Pak Ahmad ketahuan istrinya, bahwa dia berkumpul-kumpul dan bergaul dengan teman-temannya yang mayoritas pemabuk dan setiap hari pulang larut malam. Maka istrinya mengomelinnya dikarenakan tingkah lakunya yang semakin hari semakin menjadi-jadi.

Akan tetapi dia tidak memperhatikan omelan-omelan yang dilontarkan isterinya tersebut. Pada suatu hari Pak Ahmad pusing karena tidak ada uang sepeserpun untuk patungan lagi atau iuran yang mana dibelikan minuman, dan anaknya menuntut untuk bayar SPP dikarenakan sudah menunggak sekitar dua bulan lamanya belum bayar, dan memdapatkan teguran dari Kepala Sekolah ataupun guru wali kelasnya, dimana dia bersekolah. Pada suatu malam Pak Ahmad dengan Karim yaitu dia kawan karib lama, jalan-jalan yang bermaksud untuk menonton dan atau mengunjungi pasar malam yang tidak jauh dari rumah tempat tiggalnya. Dengan memakai motor buntut yang kira-kira motor tahun tujuh puluhan, mereka melewati persawahan yang luamayan luas, yang berdekatan dengan Desa Ngadirejo. Dan sepulangnya mereka dari melihat pasar malam mereka berdua melewati desa tersebut lagi tapi sesampainya dipinggiran desa mereka melihat rumah yang agak terpencil dari perumahan penduduk kampong tersebut dan setahu mereka pemilik rumah tersebut mempunyai hewan ternak sapi, maka ada niatan untuk mencuri hewan tersebut dengan pertimbangan jalan yang sepi dan tidak ada orang yang melihatnya. Dan selanjutnya mereka berdua masuk perkarangan tersebut dan “Observasi tentang tindak pidana pencurian hewan ternak” membongkar sebuah pagar yang terbuat dari bamboo yang cukup kuat, untuk membuat jalan hewan yang dicurinya. Dengan membuka tali sapi tersebut yang mana diikatkan pada sebuah tiang dan setelah tali tersebut terbuka, maka mereka bergegas untuk membawa lari sapi tersebut keluar dari pekarangan. Untungnya ada seseorang yang melintas di jalan tersebut yang mana mereka membawa sapi curian tersebut. Pada keesokan harinya ada orang yang mengaku kehilangan sapinya pada malam itu, dan dia mengadukan kekantor desa ngadirejo.

Sehingga polisi datang dan memerisa di TKP dan mencari saksi-saksi yang ada kebetulan pak suroso yang melintas pada malam tersebut menonton pada pemeriksaan TKP, maka dia memberi keterangan pada polisi bahwa dia melihat dua orang pada malam tersebut yang membawa sapi dijalan yang mana dilewatinya. Dan seterusnya polisi mengadakan pengembangan atas pernyataan pak suroso tersebut dengan mengintrogasi, dengan menanyakan ciri-ciri orang tersebut, sehingga ketemulah orang yang dimaksud dengan penyelidikan selama dua hari lamanya terhadap pak Ahmah dan karim. Ditemukan di rumahnya terdapat sebuah tali yang digunakan untuk mengikat sapi tersebut, dan dibenarkan oleh pemilik sapi tersebut bahwa tali tersebut benar-benar miliknya yang mana dinuat untuk mengikat sapinya. Maka polisi mengintrogasi kedua orang tersebut, tapi mula-mula tidak mengaku berusaha mengalihkan pembicaraan dan polisi tetap menekan dalam pengintrogasian tersebut dengan bukti-bukti yang ada, maka mereka mengakui atas perbuatannya yaitu mencuri sapi di tetangga desa.

Polisi segera membawa kedua orang tersebut dan dimasukkan sel dalam kantor polisi. “Observasi tentang tindak pidana pencurian hewan ternak” Dan mereka diadili di Pengadilan Negeri Kediri dengan tuduhan mencuri ternak (sapi) dengan cara merusak pagar, maka mereka dikenakan Pasal 363 ayat 2 yang berbunyi “Jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam No.4 dan 5, dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.” (KUHP 35, 366, 486). Yang bunyinya pada 4e dan ayat 5e pada pasal 363 : (4e) adalah pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. (KUHP 364), dan (5e) adalah pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memenjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu. (KUHP 99s,364s). Maka pengadilan menjatuhkan hukuman kepada kedua orang tersebut dengan hukuman selama 3 tahun penjara lamanya.

Analisa Teori Causa Tindak Kriminal

Adapun teori-teori yang bias dikatagorikan dalam Causa tindak criminal, sebagai berikut: Menurut Teori Causa atau sebab kejahatan yang dilakukan oleh Pak Ahmad dengan kawannya tersebut adalah merupakan termasuk dalam teori sosialis atau teori ekonomi dikarenakan pak Ahmad mencuri dikarenakan himpitan ekonomi yang terjadi dalam keluarganya. Akan tetapi bias juga digolongkan pada teori klasik, dikarenakan dorongan kejahatan yang timbul untuk bertindak jahat dengan begitu saja karena ada kesempatan untuk melakukan tindak pencurian hewan ternak tersebut. Tapi tinakan “Observasi tentang tindak pidana pencurian hewan ternak” yang dilakukan oleh pak Ahmad tersebut dengan temannya, juga dominant dapat digolongkan kedalam teori social dikarenakan melihat kronologis, dan peristiwa-peristiwa yang melatarbelakanginya, serta dengan membaca fenomena-fenomena yang ada pada keluarga Pak Ahmad. Maka dapat disimpulkan pak Ahmad melakukan pencurian tersebut atas dasar himpitan dan tekanan ekonomi yang mana ditekan dari berbagai aspek-aspek tuntutan keluarga dan tuntutan social yang mana dapat dimasukkan dengan teori ekonomi. Yang mana dalam keluarganya sangat kekurangan, untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangganya tersebut.

Pengingkaran Perlindungan Hak-hak Konsumen pada Kasus Bahan Bakar Minyak (BBM)

Pengingkaran Perlindungan Hak-hak Konsumen pada Kasus Bahan Bakar Minyak (BBM)

Oleh: Mochamad Soef, SH., S.HI

Pendahuluan

Konsumen dilindungi haknya untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Banyaknya minyak oplosan yang beredar, harus menjadi perhatian pemerintah, karena hal itu tentu akan merugikan konsumen sebagai pemakai. Pelayanan yang benar dan jujur, serta tidak diskriminatif juga merupakan hak-hak konsumen yang harus diperhatikan.

Pengingkaran Perlindungan Hak-hak Konsumen pada Kasus BBM

Hal ini kasus kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), masyarakat konsumen tetaplah menjadi objek penderita meskipun akan diupayakan adanya subsidi dan kompensasi dalam berbagai bentuk. Ini berarti bahwa produk-produk kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, yang ditandai dengan kenaikan elpiji sebesar 41,6% dan harga BBM yang besarnya direncanakan sebesar 40% semakin memperjelas beban masyarakat sebagai konsumen akan semakin berat.

Apa yang dilakukan pemerintah saat ini sama sekali bertentangan dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 29 UUPK, bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan  penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Secara teknis, kewajiban pemerintah itu dilaksanakan oleh menteri, atau menteri teknis terkait.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mestinya memperjuangkan nasib rakyat, ternyata sekadar stempel pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang diambil dapat memperoleh legitimasi dari masyarakat. Kalaupun terjadi perubahan dalam hal persentase kenaikannya, nilai perubahan itu dapat dipastikan tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang dan tuntutan masyarakat. Rakyat menjerit karena harga-harga sudah telanjur meningkat jauh sebelum kepastian kenaikan harga BBM diputuskan. Meskipun pemerintah secara aktif dan terus-menerus melakukan sosialisasi, kenyataannya upaya tersebut tidak akan mampu mempengaruhi melambungnya harga-harga.

Perlindungan Konsumen Terabaikan

Evaluasi yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebutkan bahwa selama tahun 2004, bidang pengaduan YLKI menerima 457 pengaduan konsumen (melalui surat dan datang langsung). Dari banyaknya kasus tersebut, sepuluh besar komoditas yang diadukan ke YLKI berturut-turut adalah bidang perumahan 76 pengaduan, listrik 67 pengaduan, PDAM 66 pengaduan, jasa telekomunikasi 54 pengaduan, bank 38 pengaduan, produk elektronik 24 pengaduan, jasa transportasi 19 pengaduan, asuransi 18 pengaduan, leasing 15 pengaduan, produk makanan/minuman 10 pengaduan. Pusat data YLKI mencatat kasus keracunan makanan di Indonesia sepanjang tahu 2004 lebih dari 53 kejadian, dengan korban lebih dari 2.000 orang, baik yang dirawat di rumah sakit maupun tidak.

Jumlah pengaduan di atas sebenarnya belum tercakup unit bisnis atau usaha massa, seperti BBM. Bayangkan saja, jika kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Pertamina, jumlah pengaduan mungkin akan bertambah banyak dan tidak terghitung jumlahnya. Pengaduan tersebut bisa secara perseorangan (individu) ataupun organisasi/ lembaga. Tapi yang perlu kita pahami di sini adalah kenyataan bahwa masyarakat, terutama masyarakat kecil tetap menjadi korban. Dengan demikian, eksistensi UUPK tampaknya semakin melenceng tidak sesuai yang sebagaimana seharusnya.

Bila kita tarik ke belakang, secara historis, UUPK lahir dimaksdukan untuk lebih memberdayakan konsumen. Konsumen tidak lagi dijadikan sebagai target pasar semata, melainkan dapat menjadi mitra dan jaminan pasar jangka panjang. Atas dasar itulah, maka pada tanggal 20 April 1999 pemerintahan Habibie mengesahkannya menjadi UU, dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2000. Ini berarti usia UUPK hampir memasuki usia 5 tahun, dan hebatnya, setiap memasuki tahun baru konsumen selalu menyambutnya dengan kenaikan harga-harga, termasuk elpiji dan BBM.

Kenapa UUPK tidak mencapai target yang diharapkan.

Cukup sudah selama lima tahun mungkin untuk proses implementasi sehingga target yang diharapkan dari UUPK dapat tercapai. Akan tetapi apa yang menyebabkan UUPK tidak dapat diimplementasikan sampai saat ini? Dilihat dari perkembangan yang ada, UUPK tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh beberapa hal, adalah sebagai berikut:

  1. UUPK adalah warisan kabinet Habibie. Kebiasaan yang terjadi di negara kita adalah bahwa setiap ada pergantian kepemimpinan (kabinet), maka akan diikuti dengan pergantian kebijakan, sehingga pemerintahan yang baru hanya mengutamakan produk kebijakannya untuk memperoleh popularitas. Kebijakan lama yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya hanya dipandang sebagai suatu proses dan bukan pada nilai kemanfaatannya.
  2. Adanya tarik-menarik kekuasaan. Apa yang tergambarkan saat ini di mana hampir pada setiap partai politik selalu muncul konflik internal. Masing-masing kelompok menginginkan posisi dan kedudukan yang lebih besar. Pada kasus kenaikan harga BBM, orang-orang yang ada di DPR tidak memiliki kemauan kuat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan cara mengkaji lebih mendalam faktor penyebab dan bentuk kompensasi yang efektif atas kenaikan tersebut.
  3. Lemahnya perangkat hokum dan kurang tegasnya aparatur. Kondisi yang terakhir ini memang telah dirasakan jauh sebelum UU itu disahkan. Peta hukum kita yang masih berpihak pada kelompok atau individu yang kuat menjadikan konsumen kita selalu lemah di hadapan hukum.

Adapun contoh-contoh kasus tidak seriusnya pemerintah dalam menangani perlindungan hak-hak konsumen, adalah sebagai berikut:

a)      Kasus Ajinomoto

b)      Kasus Kratingdaeng

c)      Kasus Minuman Tradisional

d)     Kasus Obat nyamuk

e)      Kasus obat-obat impor dan lain-lain

Dan juga belum termasuk masalah-masalah yang terkait dengan pelayanan publik, seperti tarif listrik, telepon dan PDAM. Kasus-kasus tersebut hilang begitu saja, dan bahkan muncul dengan tampilan baru. Kasus-kasus tersebut tidak mampu diselesaikan secara tuntas mengingat masyarakat harus berhadapan dengan para pengusaha besar (konglomerat) yang terkadang ikut menyetir jalannya proses hukum. Dalam istilah yang sederhana bisa dikatakan bahwa konsumen Indonesia telah termakan oleh hukum yang melindungi mereka sendiri.

Solusi perlindungan hak-hak konsumen

Menyikapi kondisi yang terjadi saat ini, pemerintah dan lembaga-lembaga terkait tidak boleh tinggal diam. Kita memang patut mendukung upaya-upaya yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan elemen mahasiswa yang selalu mengkritisi munculnya kebijakan kenaikan harga-harga. Maka untuk menegakkan UUPK dan perlindungan hak-hak konsumen perlu di ingat dan dipertahankan sebagao berikut:

  1. UUPK menjamin hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 04 UUPK bahwa konsumen dilindungi haknya atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (poin c). Dalam hal ini pemerintah harus dapat menjamin bahwa kenaikan harga BBM harus betul-betul didasarkan atas perhitungan untung rugi (matematik), dan barang yang diperjualbelikan benar-benar layak untuk dikonsumsi.
  2. Konsumen juga dilindungi haknya untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan (poin d). Banyaknya minyak oplosan yang beredar, harus menjadi perhatian pemerintah, karena hal itu tentu akan merugikan konsumen sebagai pemakai. Pelayanan yang benar dan jujur, serta tidak diskriminatif juga merupakan hak-hak konsumen yang harus diperhatikan. Apabila ketentuan-ketentuan di atas tidak dipenuhi secara baik oleh badan usaha (pelaku usaha dan lembaga pemerintahan), maka menjadi hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
  3. Peran serta dan keterlibatan pihak-pihak terkait seperti, Badan perlindungan Konsumen Indonesia (BPKN, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), yang diwakili oleh YLKI, serta kelompok-kelompok mahasiswa diharapkan dapat menjadi kontrol utama atas kebijakan-kebijakan pemerintah. Sehingga, UUPK sangat strategis    dalam meningkatkan harkat dan martabat konsumen yang masih sering diabaikan oleh para pelaku bisnis termasuk pemerintah.

Sehingga tercapailah keselarasan dan keseimbangan antara pihak penegak hukum dan konsumen yang mana konsumen adalah salah satu aset yang mana untuk menbantu dan ikut serta dalam pembangunan perekonomian di Indonesia baik secara mikro ataupun secara makro. Di perlukan ketegasan dan konsistensi penegak hokum untuk menjalankan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Maka perlu dan wajib kiranya di lindungi hak-hak konsumen terhadap produk dan jasa selama ini.

Pentingnya Peranan Transportasi Perkotaan dan Lingkungan

Pentingnya Peranan Transportasi Perkotaan dan Lingkungan

Mochamad Soef, SH., S.HI

ABSTRAK

Sistem transportasi dan terutama infrastruktur jalan raya telah merupakan salah satu alat terpenting untuk mencapai standar kehidupan yang tinggi. Ini membawa konsekuensi penggunaan teknologi baru dan lebih canggih, seperti interchanges, jalan-jalan layang (fly overs), jalan bebas hambatan (freeways), jalur kereta layang (elevated railways track), tanda-tanda lalu lintas yang terkoordinasi, dan sebagainya untuk menampung kecepatan yang lebih tinggi dan aliran (jumlah) lalu lintas yang lebih besar, terutama di daerah perkotaan.

Sebaliknya, meningkatnya jumlah lalu lintas kendaraan bermotor meningkatkan pula kemacetan lalu lintas dan pencemaran udara, serta kebisingan. Perlu ada usaha-usaha untukmengatasi masalah tersebut, yang harus dilakukan secara terpadu, seperti penataan ruang kota, pengaturan lalu lintas, pemanfaatan energi alternatif untuk kendaraan bermotor, penggunaan angkutan cepat masal.

PENDAHULUAN

Membicarakan perlunya pembangunan perdesaan memerlukan suatu keberpihakan. Pembangunan perdesaan cenderung bergantung pada pembangunan perkotaan, namun tidak selalu ketergantungan yang sebaliknya. Makalah ini bertujuan mengidentifikasi karakteristik hubungan desa kota yang dapat memfasilitasi pembangunan perdesaan, sehingga perkotaan tidak menjadi titik pusat perhatian dalam penggerakan pembangunan di Indonesia. Penjabaran ini bermula dengan mengenai dukungan dari sisi kebijakan, dan sisi kondisi local mengenai perlunya pembangunan perdesaan, setelah itu dijabarkan mengenai hubungan desa kota yang potensial bagi keperluan pembangunan perdesaan. Secara lebih rinci akan dikemukakan model model hubungan tersebut. Bagian terakhir dinyatakan mengenai implikasi hubungan tersebut terhadap kebijakan yang sudah berjalan selama ini baik di tingkat nasional dan tingkat daerah.

Kata Kunci: pembangunan Perdesaan, Hubungan Desa–kota, kota Kecil dan Menengah

PEMBAHASAN

Transportasi (Perangkutan)

Pengertian Transportasi

Transportasi atau perangkutan adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan (kuda, sapi, kerbau), atau mesin.

Unsur-Unsur Dasar Transportasi

Ada lima unsur pokok transportasi, yaitu:

a) Manusia, yang membutuhkan transportasi

b) Barang, yang diperlukan manusia

c) Kendaraan, sebagai sarana transportasi

d) Jalan, sebagai prasarana transportasi dan

e) Organisasi.

Moda Transportasi

Moda transportasi terbagi atas tiga jenis moda, yaitu:

1. Transportasi darat: kendaraan bermotor, kereta api, gerobak yang ditarik oleh hewan (kuda, sapi, kerbau), atau manusia. Moda transportasi darat dipilih berdasarkan faktor-faktor:

• Jenis dan spesifikasi kendaraan

• Jarak perjalanan

• Tujuan perjalanan

• Ketersediaan moda

• Ukuran kota dan kerapatan permukiman

• Faktor sosial-ekonomi

2. Transportasi air (sungai, danau, laut): kapal, tongkang, perahu, rakit. Dan

3. Transportasi udara

Fungsi dan Manfaat Transportasi

Fungsi Transportasi (Regional dan Lokal) Transportasi perlu untuk mengatasi kesenjangan jarak dan komunikasi antara tempat asal dan tempat tujuan. Untuk itu dikembangkan sistem transportasi dan komunikasi, dalam wujud sarana (kendaraan) dan prasarana (jalan). Dari sini timbul jasa angkutan untuk memenuhi kebutuhan perangkutan (trans-portasi) dari satu tempat ke tempat lain. Di sini terlihat, bahwa transportasi dan tata guna lahan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi salah satu tujuan penting dari perencanaan tata guna lahan atau perencanaan sistem transportasi, adalah menuju ke keseimbangan yang efisien antara potensi tata guna lahan dengan kemampuan transportasi.

Untuk wilayah perkotaan, transportasi memegang peranan yang cukup menentukan. Suatu kota yang baik dapat ditandai, antara lain dengan melihat kondisi transportasinya. Transportasi yang baik, aman, dan lancar selain mencerminkan keteraturan kota, juga memperlihatkan kelancaran kegiatan perekonomian kota. Kebutuhan lahan yang sangat luas untuk sistem transportasi (terutama transportasi darat) ini mempunyai pengaruh besar terhadap pola tata guna lahan, terutama di daerah perkotaan. Di sini masalah lingkungan perlu diperhatikan. Perubahan tata guna lahan akan berpengaruh terhadap kondisi fisik tanah (terutama muka air tanah ).

Manfaat Transportasi :

Meliputi manfaat sosial, ekonomi, politik, dan fisik.

Peranan Transportasi dalam Pengembangan kota dan Wilayah

Perencanaan transportasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan kota dan wilayah. Rencana kota tanpa mempertimbangkan keadaan dan pola transportasi yang akan terjadi sebagai akibat dari rencana itu sendiri, akan menghasilkan kesemrawutan lalu lintas di kemudian hari. Akibat lebih lanjut adalah meningkatnya jumlah kecelakaan, pelanggaran, dan menurunnya sopan-santun berlalu-lintas, serta meningkatnya pencemaran udara.

Transportasi di dalam Lingkungan Perkotaan

Transportasi yang berwawasan lingkungan perlu memikirkan implikasi atau dampak terhadap lingkungan yang mungkin timbul, terutama pencemaran udara dan kebisingan. Ada tiga aspek utama yang menentukan intensitas dampak terhadap lingkungan, khususnya pencemaran udara dan kebisingan, dan penggunaan energi di daerah perkotaan, yaitu:

a) Aspek perencanaan transportasi (barang dan manusia).

b) Aspek rekayasa transportasi, meliputi pola aliran moda transportasi, sarana jalan, sistem lalu lintas, dan faktor transportasi lainnya.

c) Aspek teknik mesin dan sumber energi (bahan bakar) alat transportasi.

Transportasi dan Lingkungan

Pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development) sebagaimana didefinisikan sebagai: pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Sistem Kegiatan Transportasi

Pendekatan secara makro (komprehensif/holistik) mengenai sistem kegiatan transportasi, dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu tentang hubungan kota-kota dan desa, yang dimana semua itu terkait dengan masalah transportasi diantara keduanya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab terdahulu, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengamatan transportasi yang baik, aman, dan lancar selain mencerminkan keteraturan kota, juga memperlihatkan kelancaran kegiatan perekonomian kota.

2. Bahwa guna angkutan adalah untuk memenuhi kebutuhan perangkutan (trans-portasi) dari satu tempat ke tempat lain. Di sini terlihat, bahwa transportasi dan tata guna lahan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam tranportasi perkotaan dan pedesaan.

3. Bahwa pengangkutan yang berkaitan dengan perkotaan dan pedesaan sangat berperan dalam tumbuh kembangnya roda perekomonian pada suatu wilayah.

B. Saran :

Sektor ekonomi rakyat sangat berkaitan dengan pengangkutan kota dan pedesaan telah terbukti mampumengembangkan perekonomian, oleh karena itu pemerintah jangan menganggap remeh akan keberadaan sektor ekonomi rakyat, tapi justru harus diberdayakan sebagai salah satu penyangga perekonomian nasional. Diharapkan sekali kearifan pemerintah agar lebih memperhatikan dan lebih rajin turun melihat kehidupan masyarakat di pedesaan dalam masalah pengangkutan.

Klasifikasi Perbedaan GADAI dan FIDUSIA

PERBEDAAN  GADAI  dan  FIDUSIA
No Uraian Gadai Fidusia

1

Pengertian Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor (si berpiutang) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur (si berutang), atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur kreditur lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya biaya mana harus didahulukan. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada di dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

2

Sumber Hukum Pasal 1150 s.d. Pasal 1160 Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). 1. Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;2. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

3

Unsur-unsur 1.  gadai diberikan hanya atas benda bergerak;2.  jaminan gadai harus dikeluarkan dari penguasaan Pemberi Gadai (Debitor), adanya penyerahan benda gadai secara fisik (lavering);

3.  gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur (droit de preference);

4.  gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului.

1.  fidusia diberikan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek;2.  fidusia merupakan jaminan serah kepemilikan yaitu debitur tidak menyerahkan benda jaminan secara fisik kepada kreditur tetapi tetap berada di bawah kekuasaan debitur (constitutum possessorium), namun pihak debitur tidak diperkenankan mengalihkan benda jaminan tersebut kepada pihak lain (debitur menyerahkan hak kepemilikan atas benda jaminan kepada kreditur);

3.  fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan;

4.  fidusia memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menjual benda jaminan atas;

5.  kekuasaannya sendiri;

4

Sifat 1.  Gadai merupakan perjanjian yang bersifat assesoir (tambahan) terhadap perikatan pokok, yang tanpa adanya keberadaan dari utang pokok, maka hak atas benda yang digadaikan tidak pernah ada. Gadai diberikan setelah adanya perjanjian pokok;2.  Bersifat memaksa, berkaitan dengan adanya penyerahan secara fisik benda gadai dari Debitur/Pemberi Gadai kepada Kreditur/Penerima Gadai;

3.  Dapat beralih atau dipindahkan, benda gadai dapat dialihkan atau dipindahkan oleh Penerima Gadai kepada Kreditur lain namun dengan persetujuan dari Pemberi Gadai;

4.  Bersifat individualiteit, sesuai Pasal 1160 KUH Perdata, bahwa benda gadai melekat secara utuh pada utangnya meskipun karena meninggalnya debitur atau kreditur diwariskan secara terbagi-bagi, namun hak gadai atas benda yang digadaikan tidak dapat hapus dengan begitu saja hingga seluruh utang telah dilunasi;

5.  Bersifat menyeluruh (totaliteit), berarti hak kebendaan atas gadai mengikuti segala ikutannya yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan benda terhadap mana hak kebendaan diberikan;

6.  Tidak dapat dipisah-pisahkan (Onsplitsbaarheid), berarti pemberian gadai hanya dapat diberikan untuk keseluruhan benda yang dijadikan jaminan dan tidak mungkin hanya sebagian saja;

7.  Mengikuti bendanya (Droit de suite),pemegang hak gadai dilindungi hak kebendaannya, ke tangan siapapun kebendaan yang dimiliki dengan hak kebendaan tersebut beralih, pemilik berhak untuk menuntut kembali dengan atau tanpa disertai ganti rugi;

8.  Bersifat mendahulu (droit de preference), bahwa Penerima Gadai mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untukmengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda gadai;

9.  Sebagai Jura in re Aliena (yang terbatas), gadai hanya semata-mata ditujukan bagi pelunasan utang. Gadai tidaklah memberikan hak kepada Pemegang Gadai/Penerima Gadai untuk memanfaatkan benda yang digadaikan, terlebih lagi mengalihkan atau memindahkan penguasaan atas benda yang digadaikan tanpa izin dari Pemberi Gadai.

1.  Fiducia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok, dan bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Perjanjian Fidusia tidak disebut secara khusus dalam KUH Perdata. Karena itu, perjanjian ini tergolong dalam perjanjian tak bernama (Onbenoem De Overeenkomst);2.  Berrsifat memaksa, karena dalam hal ini terjadi penyerahan hak milik atas benda yang dijadikan obyek Jaminan Fidusia, walaupun tanpa penyerahan fisik benda yang dijadikan obyek jaminan;

3.  Dapat digunakan, digabungkan, dicampur atau dialihkan terhadap benda atau hasil dari benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan persetujuan dari Penerima Fidusia;

4.  Bersifat individualiteit, bahwa benda yang dijadikan obyek Jaminan Fidusia melekat secara utuh pada utangnya sehingga meskipun sudah dilunasi sebagian, namun hak fidusia atas benda yang dijadikan obyek jaminan tidak dapat hapus dengan begitu saja hingga seluruh utang telah dilunasi;

5.  Bersifat menyeluruh (totaliteit), fidusia mengikuti segala ikutannya yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan benda terhadap mana hak kebendaan diberikan;

6.  Tidak dapat dipisah-pisahkan (Onsplitsbaarheid), berarti pemberian fidusia hanya dapat diberikan untuk keseluruhan benda yang dijadikan jaminan dan tidak mungkin hanya sebagian saja;

7.  Bersifat mendahulu (droit de preference), bahwa Penerima Fidusia mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang dijadikan obyek Jaminan Fidusia;

8.  Mengikuti bendanya (Droit de suite), pemegang hak fidusia dilindungi hak kebendaannya, Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;

9.  Harus diumumkan (asas  publisitas), benda yang dijadikan obyek Jaminan Fidusia wajib didaftarkan, hal ini merupakan jaminan kepastian terhadap  kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia;

  1. Berjenjang/Prioriteit (ada prioritas yang satu atas yang lainnya), hal ini sebagai akibat dari kewajiban untuk melakukan pendaftaran dalam pembebanan Jaminan Fidusia dan apabila atas benda yang sama menjadi obyek lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia;
  2. Sebagai Jura in re Aliena (yang terbatas), Fidusia adalah hak kebendaan yang bersifat terbatas, yang tidak memberikan hak kebendaan penuh kepada Pemegang atau Penerima Fidusia. Jaminan Fidusia hanya sematamata ditujukan bagi pelunasan utang. Fidusia hanya memberikan hak pelunasan mendahulu, dengan cara menjual sendiri benda yang dijaminkan dengan fidusia.

5

Subyek 1. Dari segi individu (person), yangmenjadi subyek gadai adalah setiap

orang sebagaimana dimaksud Pasal

1329 KUH Perdata;

2. Para Pihak, yang menjadi subyek

gadai adalah :

a. Pemberi Gadai atau Debitur;

b. Penerima Gadai atau Kreditur;

c. Pihak Ketiga yaitu orang yang

disetujui oleh Pemberi Gadai

dan Penerima Gadai untuk

memegang benda gadai

sehingga disebut Pemegang

Gadai

1. Dari segi individu (person), yangmenjadi subyek fidusia adalah :

a. Orang perorangan;

b. Korporasi.

2. Para Pihak, yang menjadi subyek

fidusia adalah :

a. Pemberi Fidusia atau Debitur;

b. Penerima Fidusia atau

Kreditur.

6 Obyek Benda bergerak baik bertubuh maupuntidak bertubuh. 1.  Benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud;2.  Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek, yaitu bangunan di atas tanah milik orang lain, sebagai contoh rumah susun, apartemen.

7

Pembebanan bendajaminan 1.  benda gadai tidak dapat dibebankan berkali-kali kepada kreditur yang berbeda;2.  Tidak ada aturan untuk mendaftarkan benda jaminan yang menjadi obyek gadai. 1.  Benda jaminan fidusia dapat dibebankan berkali-kali kepada kreditur yang berbeda; Catatan : Pasal 17 UU tentang Fidusia mengatur larangan melakukan Fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.2.  Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau Kuasa/Wakil Penerima Fidusia, dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium;

3.  Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dan merupakan akta Jaminan Fidusia;

4.  Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia;

5.  Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia yang di dalamnya dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

8

Kedudukan benda jaminan benda jaminan secara fisik berada di bawah penguasaan Kreditur/Penerima Gadai atau pihak ketiga yang telah disetujui kedua belah pihak. hak kepemilikan atas benda jaminan diserahkan kepada Kreditur/Penerima Fidusia, sedangkan benda jaminansecara fisik masih berada dibawah penguasaan Debitur/Pemberi Fidusia.

9

Kewajiban/Tanggung

Jawab

1.  Penerima Gadai/Kreditur : a. bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya; b. harus memberitahukan Pemberi Gadai, jika benda gadai dijual;c. bertanggungjawab terhadap penjualan benda gadai.

2.  Pemberi Gadai diwajibkan mengganti kepada kreditur segala biaya yang berguna dan perlu, yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan guna keselamatan barang gadainya.

1.  Penerima Fidusia :a. wajib mendaftarkan jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia;

b. wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia;

c. wajib mengembalikan kepada Pemberi Fidusia dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan; d. wajib memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia. Pengecualian: Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

2.  Pemberi Fidusia :

a. dalam hal pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, wajib menggantinya dengan obyek yang setara;

b. wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi;

c. tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayarkan.

10

Hak 1.  Penerima Gadai mempunyai hak:a. penguasaan benda gadai, namun tidak mempunyai hak untuk memiliki benda gadai;

b. dalam hal debitur wanprestasi, untuk menjual dengan kekuasaan sendiri (parate eksekusi), sehingga hak untuk penjualan benda gadai tidak diperlukan adanya title eksekutorial. Penerima Gadai/ Pemegang Gadai dapat melaksanakan penjualan tanpa adanya penetapan Pengadilan, tanpa perlu adanya juru sita ataupun mendahului dengan penyitaan;

c. menjual benda gadai dengan perantaraan hakim, dimana kreditur dapat memohon pada hakim untuk menentukan cara penjualan benda gadai;

d. mendapat ganti rugi berupa biaya yang perlu dan berguna yang telah dikeluarkan guna keselamatan barang gadai; e. retensi (menahan) benda gadai, bilamana selama hutang pokok, bunga, dan ongkos-ongkos yang menjadi tanggungan belum dilunasi maka si berhutang/debitur maka debitur tidak berkuasa menuntut pengembalian benda gadai;

f. untuk didahulukan (kreditur preferen) pelunasan piutangnya terhadap kreditur lainnya, hal tersebut diwujudkan melalui parate eksekusi ataupun dengan permohonan kepada Hakim dalam cara bentuk penjualan barang gadai.

2.  Pemberi Gadai tetap mempunyai hak milik atas Benda Gadai.

1.  Penerima Fidusia mempunyai hak:a. kepemilikan atas benda yang dijadikan obyek fidusia, namun secara fisik benda tersebut tidak di bawah penguasaannya;

b. dalam hal debitur wanprestasi, untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (parate eksekusi), karena dalam Sertifikat Jaminan Fidusia terdapat adanya title eksekutorial, sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

c. yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;

d. memperoleh penggantian benda yang setara yang menjadi obyek jaminan dalam hal pengalihan jaminan fidusia oleh debitur;

e. memperoleh hak terhadap benda yang menjadi obyek  jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi;

f. tetap berhak atas utang yang belum dibayarkan oleh debitur.

2.  Pemberi Fidusia mempunyai hak:

a. tetap menguasai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;

b. dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, atau melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas utang apabila Penerima Fidusia menyetujui.

11

Larangan Penerima Gadai atau kreditur tidak 1.  Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar;2.  Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

12

Eksekusi Apabila debitur atau Pemberi Gadai cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Gadai dapat dilakukan :1. Kreditur diberikan hak untuk

menyuruh jual benda gadai

manakala debitur ingkar janji,

sebelum kreditur menyuruh jual benda yang digadaikan maka ia harus memberitahukan terlebih dahulu mengenai maksudnya tersebut kepada debitur atau Pemberi Gadai;

2. Suatu penjualan benda gadai oleh kreditur berdasarkan perintah pengadilan, maka kreditur wajib segera memberitahukan kepada Pemberi Gadai.

Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :1. pelaksanaan title eksekutorial oleh Penerima Fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut;

2. Penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum

serta mengambil pelunasan

piutangnya dari hasil penjualan;

Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan

kesepakatan bersama jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang

menguntungkan para pihak;

3. Pelaksanaan penjualan dibawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Para Pihak kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar di daerah yang bersangkutan.

13

Hapusnya 1.  Apabila benda gadai dikeluarkan dari kekuasaan Penerima Gadai dan kembali ke tangan Pemberi Gadai;2.  Manakala perikatan pokok telah dilunasi atau jika utang pokok telah dilunasi semuanya atau telah hapus;

3.  Hilangnya atau dicurinya benda gadai dari penguasaan Pemegang Gadai/Penerima Gadai (musnahnya benda gadai);

4.  Dilepaskannya benda gadai secara sukarela oleh Pemegang/Penerima Gadai.

1.  Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;2.  Adanya pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia;

3.  Musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

14

Sanksi Dalam KUH Perdata tidak diatur mengenai sanksi bagi Para Pihak. 1.  Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia;2.  Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tana persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia.

KRITIK TERHADAP SKB NO.1 TAHUN 1979

KAPITA SELEKTA HUKUM ISLAM
KRITIK TERHADAP SKB NO.1 TAHUN 1979

Oleh: MOCHAMAD SOEF, SH, S.HI

I. Pokok-Pokok Bahasan Materi Pembelajaran Dan Kajian:

Analisa isi Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979, sebagai berikut;
a) Syarat-syarat; tentang syarat-syarat pendirian ruamah ibadat.
Meskipun demikian diakui pula bahwa di lapangan terkadang ada masalah yang mempengaruhi hubungan antar umat beragama akibat permasalahan rumah ibadat seperti tidak jelasnya syarat-syarat yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB), tidak jelasnya pelayanan terukur yang ditawarkan pemerintah dan kurangnya komunikasi antara pihak-pihak yang hendak mendirikan rumah ibadat dengan umat beragama dan pemeluk-pemeluk agama di sekitar lokasi rumah ibadat yang hendak dibangun. Karena itu perlu ada penyempurnaan terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 1 Tahun 1969 tersebut. Terkait dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka masalah pengaturan pendirian rumah ibadat yang tertuang dalam SKB tersebut perlu diselaraskan agar mengacu pada Undang-Undang tersebut.
Temuan lain adalah bahwa dalam SKB tersebut terdapat kalimat-kalimat yang multitafsir. Di samping itu karena singkatnya SKB, hanya terdiri dari 6 (enam) pasal, maka tidak ada pe

njelasan tentang standar pelayanan terukur untuk meresponi permohonan pendirian rumah ibadat. Sementara itu terdapat kenyataan yang perlu mendapat perhalian kita bersama bahwa ternyata jumlah rumah ibadat semua kelompok agama yang ada di Indonesia setelah SKB Nomor 1 Tahun 1969 diberlakukan, berkembang dengan pesat. Apabila kita bandingkan data keagamaan tahun 1977 dan 2004, ternyata rumah ibadat Islam bertambah jumlahnya dari 392.044 pada tahun 1977 menjadi 643.834 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 64%). Rumah ibadat Kristen bertambah jumlahnya dari 18.977 pada tahun 1977 menjadi 43.909 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 131%). Rumah ibadat Katholik bertambah jumlahnya dari 4.934 pada tahun 1977 bertambah jumlahnya menjadi 12.473 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 153%). Sedangkan rumah ibadat Buddha bertambah jumlahnya dari 1.523 pada tahun 1977 menjadi 7.129 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 368%). Data tersebut telah diverifikasi dengan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katholik, serta Dirjen Bimas Hindu dan Buddha.

b) Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Lembaga Keagamaan di Indonesia.
Sebagaimana tertera pada pasal 3 dan pasal 4 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiran Agama, yaitu sebagai berikut;
• Pasal 3, 4 dan 5 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979, berbunyi;

Pasal 3
Pelaksanaan penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antara sesama umat beragama serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk/menganut dengan melakukan ibadat menurut agamanya.

Pasal 4
Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain dengan cara:
a. Menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan dan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan bentu bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain berpindah dan memeluk/menganut agama yang disiarkan tersebut.
b. Menyebarkan pamflët, majalah, bulletin, buku-buku, dan bentuk bentuk barang penerbitan cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain.
c. Melakukan kunjungan dan rumah ke rumah umat yang telah memeluk/menganut agama yang lain.

Pasal 5
(1). Gubernur/ Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinir kegiatan Kepala Perwakilan Departemen yang Berwenang dalam melakukan bimbingan dan pengawasan atas segala kegiatan pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama oleh Lembaga Keagamaan sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berlangsung sesuai ketentuan pasal Keputusan Bersama mi, serta lebih menumbuhkan kerukunan hidup antara sesama umat beragama.
(2). Gubernur/ Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinir kegiatan Kepala Perwakilan Departemen yang berwenang dalam melakukan bimbingan terhadap kehidupan Lembaga Keagamaan dengan mengikut sertakan Majelis-Majelis Agama di daerah tersebut.

c) Penetapan Presiden Tentang Pencegahan dan Penodaan Agama No 1 Tahun 1965.
Seperti diketahui, sekitar akhir 2004 atau awal 2005 mencuat kembali pendapat¬pendapat dalam masyarakat yang menganjurkan untuk mencabut atau mempertahankan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya. Meresponi perkembangan tersebut, Pemerintah melalui Departemen Agama melakukan kajian ulang terhadap SKB tersebut. Pada tanggal 31 Maret 2005, pengkajian telah selesai. Diantara hasil kajian tersebut adalah bahwa kehadiran SKB relevan karena masalah pendirian rumah ibadat menjadi salah satu sebab yang dapat mengganggu hubungan antar umat beragama sehingga perlu diatur.
Selanjutnya, pada tanggal 7 September 2005 telah dilakukan rapat bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, dan sejumlah pejabat lainnya untuk membahas penyempurnaan SKB tersebut. Rapat menyimpulkan bahwa SKB tersebut perlu disempurnakan supaya mengacu kepada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Kemudian mulai tanggal 12 September 2005 diadakan rapat-rapat setingkat Eselon I pada Departemen Agama dan Menteri Dalam Negeri untuk menyusun draf penyempurnaan. Di lingkungan internal Departemen Agama sendiri telah dilakukan sejumlah pertemuan dengan seluruh pejabat Eselon I khususnya para Dirjen Bimas untuk menyiapkan draf awal tersebut.

Pada awal Oktober 2005, draf penyempurnaan SKB yang dihasilkan Departemen Agama dan Depertemen Dalam Negeri telah siap untuk dibahas dengan majelis-majelis agama. Adapun pembahasan draf tersebut dengan wakil majelis agama sendiri berlangsung sebanyak sebelas kali, sepuluh kali diantaranya berlangsung mulai bulan Oktober 2005 sampai dengan 30 Januari 2006. Sedangkan pembahasan kesebelas (terakhir) dilakukan dengan majelis agama tanggal 21 Maret 2006 dan dihadiri langsung oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.
Secara umum dapat kami katakan bahwa proses pembahasan itu telah berjalan dengan intensif, terbuka, dan bersifat kekeluargaan. Semua rumusan yang dibahas mencapai titik temu sebagai jalan keluar berkat kelapangan dada dan kebesaran jiwa masing-masing pemuka agama yang mewakili majelis-majelis. Perlu kami laporkan bahwa pada pembahasan pertama dan kedua, setiap majelis diwakili oleh 4 orang, sedangkan pada pembahasan ketiga sampai dengan kesebelas setiap majelis diwakili oleh 2 orang sebagai tim perumus. Majelis-majelis agama yang mengirimkan wakilnya untuk merumuskan draf itu adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI). Dapat kami laporkan pula bahwa sekitar 90% dari draf yang disiapkan pemerintah pada bulan September 2005, telah mengalami perubahan yang sangat mendasar, baik dari segi substansi maupun formulasi rumusannya, dibandingkan dengan hasil rumusan akhir yang disepakati tanggal 21 Maret 2006, yang kemudian ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tanggal itu juga.
Berkenaan dengan proses penyusunan Peraturan Bersama Menteri ini, Pemerintah menyadari bahwa dalam era reformasi partisipasi masyarakat sangatlah penting. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara khusus mengatur tentang partisipasi masyarakat. Bab X Pasal 53 Undang-Undang tersebut berbunyi: "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah". Menurut ketentuan ini, kewajiban Pemerintah untuk menampung masukan secara lisan dan tertulis dari masyarakat, sesungguhnya hanya terhadap kedua bentuk peraturan perundang¬-undangan tersebut. Namun demikian, karena Pemerintah memandang begitu pentingnya materi yang dimuat dalam Peraturan Bersama ini, maka dalam rangka bersama-sama masyarakat luas khususnya pimpinan majelis agama untuk membangun kerukunan nasional sebagaimana dicita-citakan oleh UUD 1945, penyusunan Peraturan Bersama ini telah melibatkan secara penuh majelis-majelis agama bukan hanya dalam memberi masukan tetapi sekaligus menyusun dan menyelesaikan rancangan Peraturan Bersama Menteri ini. Untuk itu dalam kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan majelis agama atas kerjasama yang amat baik yang telah diberikan selama ini. Semoga bangsa Indonesia semakin rukun dan kokoh dalam membangun masa depan.
Sebagian warga masyarakat memang ada yang mempertanyakan mengapa masalah agama diatur oleh pemerintah, bukankah itu merupakan bagian dari kebebasan beragama. Dalam kaitan ini ingin kami jelaskan bahwa yang diatur oleh Peraturan Bersama ini bukanlah aspek doktrin agama yang merupakan kewenangan masing-masing agama, melainkan hal-hal yang terkait dengan lalu lintas para pemeluk agama yang juga warga negara Indonesia ketika mereka bertemu sesama warga negara Indonesia pemeluk agama lain dalam mengamalkan ajaran agama mereka. Karena itu pengaturan ini sama sekali tidak mengurangi kebebasan beragama yang disebut dalam Pasal 29 UUD 1945. Beribadat dan membangun rumah ibadat adalah dua hal yang berbeda. Beribadat adalah ekspresi keagamaan seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan membangun rumah ibadat adalah tindakan yang berhubungan dengan warga negara lainnya karena kepemilikan, kedekatan lokasi, dan sebagainya. Karena itu maka prinsip yang dianut dalam Peraturan Bersama ini ialah bahwa pendirian sebuah rumah ibadat harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang ada, kemudian dalam waktu yang sama harus tetap menjaga kerukunan umat beragama dan menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat. Inilah prinsip sekaligus tujuan dari Peraturan Bersama ini. Tentu saja Peraturan Bersama ini dari segi yuridis formal tidaklah sekuat Undang-Undang, karena setiap peraturan memang pada dasarnya adalah lebih rendah dari pada peraturan perundangan yang ada di atasnya. Tetapi kehadiran sebuah Peraturan Bersama Menteri tidaklah dilarang dalam sistem peraturan perundangan di Indonesia.
Peraturan Bersama ini juga menghilangkan keraguan sementara orang yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah tidak mempunyai kewenangan dan tanggung jawab di bidang kehidupan keagamaan, sebagaimana dipahami sepintas dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Substansi Peraturan Bersama ini secara tersirat menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan pemerintah pusat di bidang agama adalah pada aspek kebijakannya. Sedangkan pada aspek pelaksanaan pembangunan dan kehidupan beragama itu sendiri tentu saja dapat dilakukan oleh semua warga masyarakat Indonesia di seluruh tanah air termasuk oleh pemerintahan daerah. Lebih jauh Peraturan Bersama ini juga menegaskan secara tersurat bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah bagian penting dari pembinaan kerukunan nasional yang menjadi tanggungjawab kita semua.

II. Kerangka Konsep dan Teori
a) Agama dan Problematikanya
Bahwa pluralisme, berdasarkan dasar teologis Alquran, bukan paham penyamarataan yang menjelaskan semua kelompok agama benar, atau semua kelompok agama sama (hlm 23). Tidak! Ada ayat-ayat yang menegaskan bahwa semua golongan agama akan selamat selama mereka beriman kepada Allah, hari akhir, dan beramal saleh (al-Baqarah: 62, al-Maidah: 69, dan al-Hajj: 17).
Bagaimana dengan makna esoteris Islam dan agama ( din )? Dalam pembacaan yang eksklusif atas Ali 'Imran: 85, "Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi", dan Ali 'Imran: 19, "Sesungguhnya agama itu di sisi Allah ialah Islam", keselamatan diperoleh melalui Islam sebagai agama formal.
Namun, menurut telaah berdasarkan makna hakiki dalam tafsir, makna Islam pada ayat tersebut adalah Islam yang umum, yang meliputi semua risalah langit, bukan Islam dalam arti istilah".
Makna Islam ialah tunduk, patuh, dan pasrah atau berserah diri . Sedangkan pengertian pokok din ialah kepatuhan atau kepasrahan. Berdasarkan kesamaan makna asalnya, din sama saja dengan Islam, sehingga pengertian Ali 'Imran: 19 ialah: "Sesungguhnya kepatuhan di sisi Allah adalah kepasrahan".
Penegasan makna dasar ini ialah bentuk penekanan teologis seperti yang dilakukan almarhum Nurcholish Madjid untuk mencari akar pluralisme dalam Islam. Pijakan pada Alquran dan juga hadis beserta ragam tafsirnya, membawa pada pengertian Islam secara umum sebagai "agama penyerahan diri kepada Tuhan".
Tuhan menurunkan bermacam-macam agama sesuai dengan ajarannya masing-masing ( syir'at-un wa-minhaj ), untuk saling berlomba-lomba mencari kebenaran. Itulah sunnatullah yang menunjukkan bahwa agama-agama merupakan ragam kebenaran secara eksoteris. Adapun secara esoteris agama-agama berporos pada tujuan yang sama, yakni Tuhan itu sendiri yang Maha Benar. Pluralisme ditegaskan melalui iman yang benar kepada Tuhan sebagai kepasrahan total terhadap ajaran-ajarannya. Inilah iman dalam arti fideistik, yang memanifestasikan iman di atas rasionalitas.
Bahwa Islam yang dianut sebagai agama resmi lebih banyak pengertiannya sebagai "Islam geografis", Islam yang diperoleh karena lingkungan. Sebaliknya, Islam sebagai sebuah ajaran selaku agama yang dijalankan oleh siapa pun untuk memasrahkan diri secara total kepada kebenaran dalam hatinya, ialah Islam aktual ( al-Islam al-waqi'iy ), keberislaman yang diperoleh melalui pengalaman rohani, "yang memikul ruhiyyah samawiyyah" .
Bila ada orang yang telah berusaha mencari kebenaran, lalu ia menerima kebenaran itu dengan sepenuh hati, tetapi ia tidak memeluk agama Islam, Tuhan tidak akan mengazabnya (hlm 50). Akar doktrin autentik pluralisme dalam Islam, oleh karenanya, merupakan sebuah etika moral secara teologis. Inilah bagaimana sesungguhnya kitab suci menjawab ragam pluralitas kebenaran.
Lantas, apakah orang yang beragama selain Islam, seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya akan diterima di sisi Allah? "Sebagai al-Mustanirun (tercerahkan), Anda akan berkata bahwa agama adalah jalan menuju Tuhan seperti dikatakan para sufi, jalan menuju Tuhan sebanyak napas manusia" (hlm 63). Ini menegaskan kasih sayang Tuhan seluas langit dan bumi dan manifestasi-Nya meliputi percik-percik kebenaran yang berbeda.
Konsekuensi logis dari doktrin pluralisme tersebut ialah tampilnya akhlak sebagai cara ungkap kita terhadap realitas the other. Akhlak yang menuntun setiap diri untuk saling menghormati dan menghargai, bukan mencibir dan menghakimi. Akhlak yang tampil dari kesadaran mendalam akan iman, baik secara vertikal terhadap Tuhan maupun secara horizontal dengan sesama. Bahwa yang absolut hanya Tuhan, sedangkan manusia serbanisbi. Oleh karena itu, tidak etis memaksakan kebenaran sebagai sesuatu yang mutlak dan monolitik.
Berkaitan dengan pluralitas dalam agama Islam, mengajak untuk menenggang perbedaan tafsir parsialistik ( zhanniy ), sembari mengedepankan akhlak silaturahmi untuk menjalin ikatan persaudaraan. Inilah keimanan pluralis yang mendahulukan moralitas di atas kemajemukan, dan sesungguhnya menyembunyikan spiritualitas yang amat mendalam.
Sebagai cendekiawan sekaligus kiai, menemukan epifani yang semakin mencerahkan, justru dengan perenungan melalui pemikiran kembali terhadap cara keberagamaan selama hidupnya, yang ia akui sendiri sebagai proses reinventing traditions . Lebih tepatnya, penemuan kembali keimanan pluralis yang autentik dan sejati.

b) Menyikapi Agama lain; Pluralisme dalam Al-Quran; Beriman di tengah plualitas kebenaran.
Perbedaan pendapat merupakan fenomena lazim, atau fenomena alamiah, termasuk perbedaan pendapat baik yang bersifat substantif maupun skriptural. Tatkala substansi yang menjadi landasan perbedaan cara pandang terhadap suatu pendirian atau keyakinan, komitmen terhadap kebenaran atau keyakinan yang dipilih akan (harus) menjadi syarat agar perbedaan itu bisa bersanding dalam kedamaian.
Sedangkan tatkala perbedaan pendapat diakibatkan oleh penggunaan definisi leksikal atau penafsiran kontekstual yang berbeda, upaya mencari titik temunya harus dimulai dari penggunaan dan pemahaman semantik serta rujukannya yang sama. Diskursus yang muncul akhir-akhir ini berkenaan dengan beberapa konsep keagamaan dan pengamalannya bisa diperuncing dengan salah satu atau semua penyebab tersebut termasuk yang menyangkut konsep pluralisme agama baik yang menyangkut masalah antar agama maupun intraagama.

Pengertian pluralisme
Dalam konteks pluralisme agama, dialog yang dilengkapi dengan toleransi tetapi tanpa sikap pluralistik tidak akan menjamin tercapainya kerukunan antarumat beragama yang langgeng. Dalam kaitan dengan itu, secara garis besar pengertian konsep pluralisme dapat diketengahkan dengan uraian sebagai berikut.
Pertama, pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun yang dimaksud adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Pluralisme agama dan budaya dapat kita jumpai di mana-mana. Di dalam masyarakat tertentu, di kantor tempat kita bekerja, di sekolah tempat kita belajar, bahkan di pasar tempat kita berbelanja. Tapi seseorang baru dapat dikatakan menyandang sifat tersebut apabila ia dapat berinteraksi positif dalam lingkungan kemajemukan tersebut. Dengan kata lain, pengertian pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebinekaan.
Kedua, pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme menunjuk kepada suatu realita di mana aneka ragam agama, ras, dan bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi. Ambil misal kota New York. Kota ini adalah kota kosmopolitan. Di kota ini terdapat orang Yahudi, Kristen, Muslim, Hindu, Budha, bahkan atheis. Seakan seluruh penduduk dunia berada di kota ini. Namun interaksi positif antar penduduk ini, khususnya di bidang agama, sangat minimal, kalaupun ada.
Ketiga, konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. Seorang elativis akan berasumsi bahwa hal-hal yang menyangkut ''kebenaran'' atau 'nilai'' ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka berpikir seseorang tau masyarakatnya. Sebagai contoh, ''kepercayaan/ kebenaran'' yang diyakini leh bangsa Eropa bahwa ''Colombus menemukan Amerika'' adalah sama benarnya engan ''kepercayaan/kebenaran'' penduduk asli benua tersebut yang menyatakan ahwa ''Colombus mencaplok Amerika.
''Sebagai konsekuensi dari paham relativisme agama, doktrin agama apa pun harus dinyatakan benar. Atau tegasnya ''semua agama adalah sama'' karena kebenaran agama-agama, walaupun berbeda-beda dan bertentangan satu dengan lainnya, tetap harus diterima. Untuk itu seorang relativis tidak akan mengenal, apalagi menerima, suatu kebenaran universal yang berlaku untuk semua dan sepanjang masa. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam paham pluralisme terdapat unsur relativisme. Yakni unsur tidak mengklaim pemilikan tunggal (monopoli) atas suatu kebenaran, apalagi memaksakan kebenaran tersebut kepada pihak lain. Paling tidak, seorang pluralis akan menghindari sikap absolutisme yang menonjolkan keunggulannya terhadap pihak lain.Oleh karena itu, banyak orang enggan menggunakan kata pluralisme agama, karena khawatir akan terperangkap dalam lingkaran konsep relativisme agama. Sebagaimana diketahui, konsep relativisme yang berawal pada abad kelima sebelum masehi, yakni di masa Protagoras, seorang sofis Yunani. Konsep tersebut bertahan sampai masa kini, khususnya dalam pendekatan ilmiah yang dipakai oleh para ahli antropologi and sosiologi. Konsep ini menerangkan bahwa apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, adalah relatif, tergantung kepada pendapat tiap individu, keadaan setempat, atau institusi sosial dan agama. Oleh karena itu konsep ini tidak mengenal kebenaran absolut atau kebenaran abadi.
Keempat, pluralisme agama bukanlah sinkretisme, yakni menciptakan suatu agama atau kepercayaan baru dengan memadukan unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dan beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari agama baru tersebut. Dalam sejarah, kita dapati sekian banyak agama sinkretik. Fenomena ini tidak terbatas pada masa lalu. Hingga sekarang hal itu masih kita jumpai.
Dari uraian pengertian dasar tentang pluralisme itu dapatlah digarisbawahi di sini, bahwa apabila konsep pluralisme agama hendak diterapkan di Indonesia maka ia harus bersyaratkan satu hal, yaitu komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing. Seorang pluralis, dalam berinteraksi dengan aneka ragam agama, tidak saja dituntut untuk membuka diri, belajar dan menghormati mitra dialognya. Tapi yang terpenting ia harus committed terhadap agama yang dianutnya. Hanya dengan sikap demikian kita dapat menghindari relativisme agama yang tidak sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Model Tauladan
Model pluralisme yang bersyaratkan komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing telah dicontohkan oleh Rasullah SAW, baik dalam tuturan maupun tindakan yang patut kita tauladani. Dalam meneladani beliau tentu saja kita diharapkan tidak terpaku pada formalitas lahiriah dan apalagi bila karena itu melupakan esensi ajarannya.
Kita, misalnya, harus menyadari bahwa ajaran beliau berorientasi kepada usaha persatuan kemanusiaan, sebagaimana firman Allah: ''Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (berasal) dari seorang lelaki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal (bantu membantu). Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.'' (QS al-Hujurat [49]:13)
Tentu saja patut dipahami di sini bahwa persatuan yang diajarkan itu tidak melebur perbedaan, tapi tetap menghormati perbedaan: karena setiap kelompok telah memilih jalan dan tatanan hidup mereka, sehingga mereka harus berpacu mencapai prestasi kebajikan. ''Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. (QS al-Ma'idah [5]:48)
Tauladan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW telah tumbuh dalam kehidupan masyarakat kita dan kekaguman terhadap itu diperlihatkan juga oleh pimpinan agama dan kepercayaan lain. Agar tauladan itu berdampak pada kehidupan keagamaan kita, ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, kita harus mampu mensosialisasikan semangat ajaran serta keteladanan Nabi Muhammad SAW.
Toleransi dan moderasi yang beliau ajarkan harus senantiasa menjadi acuan dan pedoman dalam interaksi kita dengan umat agama lain. Kita seyogyanya tidak terpengaruh oleh sikap, pendapat, dan pendekatan umat negara lain yang telah dibebani oleh sejarah konflik dan permusuhan yang ikut mewarnai budaya mereka. Konflik yang berkepanjangan, apalagi kontak fisik yang mengorbankan jiwa, tidak pernah terjadi di negeri kita. Oleh karena itu kedamaian dalam sejarah hubungan antarumat beragama di Indonesia harus tecermin dalam interaksi kita.
Kita tidak saja dituntut untuk bersama-sama mengoreksi citra dan kesan keliru yang boleh jadi tergambar dalam benak masing-masing, tapi lebih dari itu, kita harus memberi contoh dalam upaya menjalin kerja sama konstruktif, jauh dari perdebatan teologis doktrinal yang selalu berakhir dengan jalan buntu. Kerja sama tersebut antara lain adalah penanggulangan aneka ragam eksploitasi, kemerosotan moral, kemiskinan, dan kebodohan yang hanya dapat sukses apabila kita sepakat untuk mencari titik-titik temu dan persamaan.
Dalam wahyu Ilahi yang disampaikan oleh Nabi, titik-titik temu itu dinamakan kalimatun sawa. ''Katakanlah: Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang Muslim yang berserah diri (kepada Allah).'' ( QS Ali Imrfn [3]:64)

c) Memahami makna Agama (yg eksklusif tentang Din dan Islam)
Tantangan teologis yang paling besar dalam kehidupan keberagamaan dewasa ini adalah, bagaimana seorang yang beragama bisa mendefiniskan dirinya di tengah-tengah peradaban yang ada, bahwa intelektualitas manusia tetap hadir dan mentransformasikan diri untuk sebuah nilai-nilai universal Islam dan terus berkembang.Persoalan yang mendasar yang terjadi dalam memahami makna agama adalah masalah teologi. Ada kecenderungan berfikir, segala sesuatu yang terjadi dan dialami manusia adalah karena sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, manusia tidak memiliki daya untuk melakukan sesuatu untuk mengubah ketentuan yang sudah ditetapkan Tuhan tersebut alias pasrah tanpa usaha.
Ketentuan Tuhan berlaku secara universal. Tuhan tidak akan memungkiri ketentuan yang dibuat-Nya. Pemahaman yang keliru terhadap teologi, berdampak juga pada penafsiran yang keliru terhadap makna keberagamaan itu sendiri. Bahkan teologi pada hakekatnya bukan bicara tentang ke-esa-an Tuhan dalam arti harfiah. Lebih dari itu, pemaknaan teologi adalah memberikan tafsiran terhadap sifat-sifat ketuhanan itu sendiri.
Kita sepakat bahwa ide sentral dalam teologi Alquran adalah ide tauhid. Pertanyaannya bagaimana sebaiknya kita memahami dan kemudian menghayati ide tauhid itu dalam kehidupan kita sebagai muslim. Konsekuensi pemahaman teologi adalah keluar dari kemiskinan dan kebodohan, karena Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Perlu dipahami, bahwa pembahasan tentang teologi sebagaimana terdapat dalam ilmu tauhid sangat intelektualistik sifatnya.Teologi Alquran tidak sekadar terbatas pada aspek kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa saja, tetapi juga menyangkut pandangan dan sikap kita terhadap manusia, benda dan lembaga. Tidak jarang, persoalan yang dihadapi umat Islam selalu dikaitkan dengan takdir, sehingga manusia sebagai makhluk yang kreatif dan berfikir pun diam. Untuk keluar dari persoalan yang menghimpit maka perlu dipahami sunnahtullah serta nilai-nilai universal yang dimiliki semua umat manusia.
Kalau kita mau membalik-balik surat-surat pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW, boleh dikatakan tidak ada yang mengecam terhadap penyembahan berhala, sebaliknya yang ada adalah kecaman terhadap keserakahan dan ketidakpedulian sosial. Coba kita baca surat pertama sampai ke duabelas yang turun di Makkah, tidak ada yang menyinggung masalah berhala. Enam surat di antaranya justru menyinggung masalah keserakahan terhadap kekayaan dan ketidakpedulian terhadap orang-orang yang menderita.
Surat Al-Lahab, yang turun dalam urutan ketiga disinggung bahwa harta kekayaan dan usaha seseorang sama sekali tidak akan menyelamatkannya dari hukuman di akhirat. ‘’Tidak berguna baginya kekayaannya, dan apa yang dikerjakannya, akan dibakar ia dalam api neraka."
Islam yang kita pahami sekarang ini, bukanlah sebuah lembaga agama yang sudah mati. Islam lebih tepat disebut sebagai sebuah “proses” yang tak pernah selesai (dinamis), daripada sebuah “lembaga agama” yang jumud.
Komarudin Hidayat mengatakan, kita selalu bicara pada takdir, sesuatu sudah ada ketentuannya-Nya. Perlu diketahui bahwa manusia juga ditakdirkan memiliki daya berfikir yang kreatif, organ tangan yang sangat terampil dan serba bisa, kehendak yang dinamis, maka pada level pemikiran dan kehendak manusia semakin besar wilayah kebebasannya. Di sini jelas bahwa pengertian takdir bukanlah suatu pengertian yang tertutup dan serba final alias pasrah, melainkan justru menunjukkan dinamika dan selalu terbuka bagi kemungkinan-kemungkinan baru.Islam merupakan rahmatan lil alamin dan Nabi Muhammad SAW pun diutus tidak lain kecuali dalam rangka membawa rahmat bagi seluruh alam (QS. 21:107). Dengan kata lain, misi nabi itu adalam mewujudkan tata kehidupan yang disemangati nilai-nilai rahmah.

d) Menyikapi Perbedaan
Telah diakui bahwa setiap agama selalu menawarkan keselamatan dan menjanjikan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Namun, pengakuan yang bersifat normatif itu sering kali tidak didukung oleh kebenaran faktual dan bukti-bukti empiris. Sejarah agama-agama mutakhir justru menyuguhkan suatu realitas yang berbeda. Agama dengan tujuan adiluhung yang diusungnya, sering terperangkap pada kegamangan di dalam menyelesaikan pelbagai masalah kemanusiaan di tangan para penganutnya.
Problem kemanusian yang terus “merajam” umat manusia dari tepi ke tepi, kadang terbiarkan tanpa kehadiran tawaran solutif dari kaum agamawan.
Problem-problem kemanusiaan yang bersifat lintas batas itu sering alpa dari cita keberagamaan. Sementara perbincangan dan orientasi keberagamaan yang berlangsung masih bertendensi pada model keberagamaan yang melangit. Agama telah dimaknakan sebagai institusi pelayanan terhadap Tuhan (teosentris) yang dijauhkan dari orientasi pelayanan terhadap manusia (antroposentris). Agenda utama dari pemaknaan dan pigmen keberagamaan seperti itu adalah memperbanyak jumlah rumah ibadah sembari merayakan ritualisme sebagai persembahan buat Tuhan semata.
Sikap menjunjung tinggi agama ke atas langit hanya akan menjauhkan agama dari realitas kemanusiaan dengan segala problematikanya di bumi. Sekarang, tiba saatnya bagi kita untuk mengonversikan teologi ketuhanan menjadi teologi kemanusiaan, sejenis teologi yang memberikan perhatian lebih besar terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan.
Orientasi keberagamaan dan model pemahaman atas agama sudah semestinya digeser ke arah yang lebih praksis itu. Pemahaman dimaksud adalah pemahaman yang berbasiskan pembebasan dengan kelompok tertindas sebagai fokus perhatiannya. Paradigma ini meniscayakan agar kitab suci tidak diberlakukan sebagai kisi-kisi yang memadati sejumlah kurikulum sekolah dan proposal sebuah penelitian. Melainkan, disikapi sebagai teks yang akan memberikan sinaran etik-moral bagi kerja perubahan di masyarakat. Dengan demikian, agama bukan saja berisi ajaran suci mengenai “mantra” ketuhanan dan pelbagai dimensi ukhrawiyah, melainkan juga berperan untuk menafsirkan realitas sosial secara kritis dan transformatif.
Secara perspektif Islam, jelas kiranya bahwa Alquran datang tidak dengan semangat mengabsahkan realitas, tetapi untuk mengubahnya. Islam yang berlandaskan Alquran adalah sejenis Islam yang memiliki concern pada upaya-upaya penegakan keadilan sosial dengan aksentuasi utama untuk membebaskan kelompok-kelompok yang tertindas, baik di ranah politik, sosial, maupun ekonomi. Islam tidak hanya berupa “karnaval” ibadah personal yang mahdhah, namun juga berupa ekspresi ibadah sosial yang ghairu mahdhah.
Di sini agama bukan hanya bermuatan gugusan simbol-simbol ritus yang beku, melainkan konstruksi kerja perubahan dan pembebasan masyarakat. Terutama mereka yang tertindas secara politik, sosial, budaya, apalagi ekonomi. Agama tidak boleh lagi berfungsi sebagai alat pemberi legitimasi pada struktur masyarakat yang tidak adil.
Akhirnya, beragama secara praksis bukanlah pekerjaan mudah, diperlukan upaya sungguh-sungguh dengan melipatgandakan kerja perubahan dalam terang sinar agama. Beragama secara praksis berarti pendaratan ruh agama pada 'pangkalan-pangkalan' masyarakat hingga level bawah. Agama seharusnya ditampilkan dalam sosoknya yang humanis, pluralis, progresif, dan transformatif. Dalam kisahnya yang awal, agama selalu hadir dengan makna-makna praksis tersebut, atau Islam bervisi progresif

KERITIK

Dalam pelaksanaan di lapangan, ternyata SKB tersebut banyak menimbulkan kesulitan, khususnya yang dialami oleh gereja-gereja di Indonesia. Titik pangkal permasalahan terutama sekali oleh karena isi Pasal 4 SKB tersebut yang tanpa Petunjuk Pelaksanaan yang jelas telah membuka kemungkinan interpretasi yang beragam yang justru makin mempersulit izin pembangunan gereja. Pasal 4 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa Kepala Daerah /pejabat memberikan izin setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat, planologi, kondisi dan keadaan setempat bahkan jika dianggap perlu dapat diminta
pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama/rohaniwan setempat.
Dari pengalaman konkret, sulit sekali pejabat memberikan izin oleh karena berbagai hal:
a) Pejabat yang berwenang acapkali tidak mampu memerankan diri sebagai pejabat pemerintah dengan visi kenegaraan yang memadai sehingga bersedia mengayomi warga negara serta membantu perizinan pembangunan rumah ibadah; tapi lebih berfungsi sebagai pejabat yang beragama tertentu dan sebab itu memihak kepada suatu kelompok agama tertentu.
Pejabat yang berwenang acapkali tidak berani/mampu bersikap objektif dan bertindak sebagai pejabat yang arif dalam hal pemberian izin, namun sikapnya amat ditentukan oleh sejumlah tanda tangan dari perorangan/organisasi yang digunakan sebagai syarat untuk memperoleh izin, dan yang sering terjadi adalah masyarakat sekitar menolak pembangunan rumah ibadah (gereja), walaupun mereka tinggal jauh dari tempat pembangunan gedung gereja.

b) Pejabat setempat sering membuat persyaratan lokal (jumlah pemeluk agama, radius dari rumah ibadah agama lain, jumlah rumah ibadah sejenis yang telah ada), yang lebih berat dari isi SKB itu sendiri. l Instruksi Gubernur Jabar, No. 28 Tahun 1990 menetapkan antara lain plafon 40 KK untuk bisa memperoleh izin pembangunan. l Keputusan Walikota Kodya Palembang No. 11/1990 antara lain mensyaratkan penelitian lapangan bagi pejabat pemda untuk mengecek apakah di lokasi pembangunan ada tempat peribadatan lain, atau tempat peribadatan sejenis, fasilitas hiburan.
Beberapa titik lemah yang amat signifikan dari SKB Menag-Mendagri 1969
adalah:
a) Ketentuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena SKB tidak termasuk dalam Tata Urutan Peraturan Perundangan RI (TAP MPR No. III/MPR/2000).

b) Ketentuan tersebut bertolak belakang bahkan menyeleweng dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 walaupun dalam konsiderans SKB tersebut menyebut Pasal 29 UUD 1945.

c) Penyebaran agama dan pelaksanaan ibadah agama diturunkan/direndahkan
derajatnya menjadi kewenangan kepala daerah untuk mengaturnya, membimbing dan mengawasinya sehingga penyebaran tersebut tidak menganggu Ketertiban Umum (Pasal 1,2).

d) Peranan pemerintah/Kepala Perwakilan Departemen Agama amat besar bahkan cenderung dapat mengintervensi khotbah di rumah-rumah ibadah sebagai suatu kegiatan sekuler yang mesti diawasi Pemerintah demi terwujudnya stabilitas keamanan.

e) Pendirian/pebangunan rumah ibadah tidak dipahami sebagai pembangunan sebuah gedung yang tingkat kerawanannya amat tinggi sehingga membutuhkan "rekomendasi" dari berbagai pihak (Pasal 4). Hal yang amat mendasar di sini adalah munculnya interpretasi seolah pembangunan rumah ibadat itu amat tergantung pada rekomendasi/persetujuan/belas kasihan seorang pejabat atau suatu kelompok golongan tertentu.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.