Perdagangan ABG yang hendak dikirim ke Malaysia atau Kalimantan

Perdagangan ABG yang hendak dikirim ke Malaysia atau Kalimantan

Oleh: MOCHAMAD SOEF, SH, S.HI

KASUS POSISI

Perdagangan ABG yang hendak dikirim ke malaysia atau kalimantan

Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) Surabaya – bahwa pada hari rabu 19 desember 2007 (Kompas) telah dimuat dibongkarnya perdagangan ABG yang hendak dikirim ke malaysia atau kalimantan, yang rencananya 6 (enam) anak tersebut akan dikirim ke Malaysia atau Kalimantan dipekerjakan sebagai pekerjaan seks komersial (PSK). Dan adapun tersangka yang masuk dalam komplotan  adalah Abdul Kadir (39) dan Suwardi (28) warga Makassar, Nurlailiah atau Lilik (48) warga Surabaya, serta Hariyanto (46) warga Tarakan, Kalimantan Timur. Adapun keenam korban tersebut adalah berinisial NM (20), BR (15), MQ (14), RA (20), MU (14), dan RI (14) akan dijual  oleh Lilik kepada Hariyanto dengan harga 1 (satu) juta rupiyah perorang dan dengan iming-iming dari Lilik dengan uang banyak serta telepon seluler baru. Bahwa Hariyanto menceritakan kepada korban dendak dipekerjakan sebagai PSK di Kalimantan, yang bertugas melayani tamu di bar dengan biaya Rp 500.000,00 sekali menuangkan minuman tetapi tidak diajak kencan.

ANALISIS KASUS

Perdagangan orang (Trafficking in Persons) yang dilakukan oleh Hariyanto dan Lilik,dkk terhadap 6 anak ABG tersebut telah melakukan tindak pidana sebagaimana tertera pada Pasal 1 (2) jo pasal 2 ayat (1) jo pasal 4 dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dan kedua tersangka tersebut dapat dijerat pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dikarenakan menjanjikan sesuatu sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi seksual.

Bahwa pelaku sindikat perdagangan orang tersebut telah melakukan pelanggaran tindak pidana perdagangan orang dibawah umur pada pasal 1 (5) Undang-undang no 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan para tersangka juga melanggar hak-hak dan norma-norma kemanusiaan dikarenakan melakukan eksploitasi seksual yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual dari calon korban untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk dijual pada lelaki hidung belang, sebagaimana tertera pada pasal 1 (8) Undang-undang no 21 tahun 2007 Para tersangka Abdul Kadir, Suwardi, dan Nurlailiah dapat dijerat pasal 10 jo pasal 11 Undang-undang no 21 tahun 2007 dikarenakan mereka terlibat membantu dan atau melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang dan melakukan perencanaan serta permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pasal yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Pasal 11

“Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Hukum bagi orang terhadap perdagangan manusia di Indonesia sendiri pada dasarnya telah dijumpai dalam KUHP, yang mulai berlaku sejak tahun 1918. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa penjajahanpun perdagangan manusia (khususnya perbudakan) sudah dianggap sebagai tindakan tidak manusiawi yang layak mendapatkan sanksi pidana. Selain KUHP, perlindungan terhadap perdagangan manusia juga dijumpai dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi undang-undang payung (umbrella act) bagi perlindungan HAM setiap orang yang berada di Indonesia, khususnya Pasal 3 yang menekankan bahwa setiap orang dilahirkan dengan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta hak setiap orang atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia,tanpa diskriminasi.

Dilihat dari perspektif Hukum Pidana, perilaku memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki, telah dilarang oleh Pasal 297 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun. Dalam hal ini Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum tidak memberikan penjelasan mengenai makna ‘perniagaan.’ Dapat disimpulkanbahwa:

“…yang dimaksudkan dengan ‘perniagaan atau perdagangan perempuan’ ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula di sini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirmkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran…”

KERITIK DAN SARAN

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat telah mengeluarkan Laporan Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) di Indonesia Tahun 2004-2005. Laporan tersebut menghimpun berbagai permasalahan perdagangan orang atau trafficking di berbagai provinsi yang merupakan daerah pengirim, transit, atau penerima korban trafficking. Semakin memprihatinkan praktik perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak sesungguhnya bukan ‘barang baru’ di Indonesia. Jumlah korban sulit dipastikan, namun berbagai survei, penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah, organisasi nonpemerintah, media massa, maupun kepolisian, menunjukkan kecenderungan trafficking semakin meningkatkan dan memprihatinkan.

Komnas Perlindungan Anak menyatakan bahwa perdagangan anak balita yang melibatkan sindikat internasional menunjukkan peningkatan. Pada 2003, ada 102 kasus yang terbongkar, tahun 2004 bertambah menjadi 192 kasus. Jumlah anak korban untuk tujuan prostitusi meningkat, dari berbagai rumah bordil di Indonesia, 30 persen atau sekira 200-300 ribu perempuan yang dilacurkan adalah anak (Maret 2005). Catatan Tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada tahun 2004 teridentifikasi 562 kasus perdagangan perempuan.

Faktor kemiskinan di pedesaan, besarnya angka pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri dilaporkan telah mendorong perempuan dan anak meninggalkan kampung halaman untuk bekerja di luar negeri demi mendapatkan kehidupan yang layak bagi diri sendiri dan keluarganya. Menurut data Depnakertrans, tenaga kerja Indonesia (TKI) tersebar di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, Amerika dan Eropa. Sepanjang tahun 2001 sekurang-kurangnya mencapai 81.305 orang, tahun 2002 jumlah TKI bahkan mencapai 480.393 orang. Jumlah TKI hingga September 2003 mencapai 178.872 orang dan penempatan tenaga kerja keluar negeri merupakan proses yang sangat rawan akan terjadinya perdagangan orang. Diperkirakan 20 persen dari TKI terjebak dalam jalur ilegal dan 2 persen mengalami kekerasan.

Undang-undang no 21 tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, cukup progresif dalam mengatur jumlah saksi dan barang bukti, dan secara tegas mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, dan perwakilan pemerintah RI di luar negeri membuat program dengan dukungan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.

Namun ada sejumlah pasal di undang-undang tersebut yang masih lemah, yang jika implementornya tidak mempunyai komitmen yang kuat untuk menegakkan hukum dan melindungi korban, implementasi di lapangan diperkirakan akan lemah.

a)      Undang-undang ini mempunyai beberapa pasal karet, misalnya hukuman bagi pelaku perdagangan mempunyai range sangat panjang, 3-15 tahun, atau dapat ditambah menjadi hukuman maksimal seumur hidup jika korban kehilangan jiwanya. Hukuman bagi pelaku dapat keras jika hakim memberi hukuman maksimal, tetapi menjadi ringan jika yang diambil adalah hukuman minimal. Kita tahu sebagian pelaku perdagangan adalah jaringan berskala internasional, acapkali mempunyai link dengan oknum-oknum di kantor imigrasi, Depnaker, Kedutaan Besar dan konsulat Jendral RI, kantor kepolisian, kejaksaan atau pengadilan. Jaringan seperti ini akan mudah membeli hukum untuk meringankan atau bahkan membebaskan terdakwa dari jeratan hukum.

b)      Undang-undang ini kurang jelas dalam mengatur anggaran. Pasal 57 ayat (2): ”Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang”. Tetapi seberapa banyak anggaran yang harus disediakan? Undang-undang ini tidak mengaturnya secara eksplisit. Dalam praktik anggaran daerah (nyaris) habis untuk ongkos overhead eksekutif daerah dan DPRD. Undang-undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberi sanksi kepada Pemda yang tidak serius tersebut.

c)      Undang-undang ini memberi keharusan kepada perwakilan pemerintah RI di Luar Negeri untuk melindungi korban, tetapi ketentuan dalam undang-undang ini masih lemah.

Agar undang-undang tersebut dapat terimplementasi secara efektif, pemerintah perlu menerbitkan peraturan pemerintah untuk mengoperasionalkan lebih rinci. Tentu dengan memperkuat pasal-pasal yang masih lemah dari undang-undang dan Pemda di seluruh Indonesia perlu menyusun Perda untuk menjabarkan undang-undang tersebut ke dalam peraturan daerah yang sesuai. Dengan demikian undang-undang tersebut dapat berlaku efektif di daerah dan dapat melindungi warga negara Indonesia, khususnya perempuan dan anak dari kemungkinan menjadi korban perdagangan orang yang jelas-jelas bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

PENCEGAHAN (Perdagangan Orang)

Berbagai upaya, mulai dari pencegahan, penanganan kasus, pemulihan, dan reintegrasi korban sendiri masih menghadapi berbagai persoalan. Seperti yang diketahui, dalam penanganan kasus, hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur mengenai perdagangan orang. Selain itu, belum adanya perlindungan khusus bagi saksi juga mengakibatkan sulitnya penegakan hukum. Tidak jarang kasus yang justru mengkriminalisasi korban. Dalam hal pemulihan dan reintegrasi, ditemukan masih belum adanya jaminan layanan yang difasilitasi pemerintah. Ini semua berujung pada belum adanya keseriusan pemerintah (pusat/ daerah) dalam memberantas perdagangan orang.

Paparan di atas sesungguhnya memperlihatkan bahwa pemerintah perlu segera mengambil langkah serius dalam memberantas perdagangan orang, termasuk bersama legislatif mengesahkan peraturan perundang-undangan yang mampu melindungi khususnya perempuan dan anak dari ancaman diperdagangkan. Untuk itu, undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang saat ini berada di urutan ke-9 Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2005, seharusnya segera menjadi prioritas pembahasan DPR dan pemerintah agar segera dapat disahkan. Pengesahan undang-undang ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum kasus-kasus perdagangan orang. Substansi undang-undang tersebut mesti memuat semangat Protokol untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Orang (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia pada 12 Desember 2002. Sebagai contoh, Pasal 3 Protokol ini (tentang definisi) menekankan: pertama, diabaikannya consent atau persetujuan dari korban; kedua, adanya pengakuan hak korban yang wajib dipenuhi oleh negara; ketiga, adanya pengakuan pada kerentanan anak dan dengan demikian wajib mendapatkan perlakukan khusus. Semangat Protokol ini telah dimasukkan dalam Keppres RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A).

Hukuman bagi pelaku dapat keras jika hakim memberi hukuman maksimal, tetapi menjadi ringan jika yang diambil adalah hukuman minimal. Kita tahu sebagian pelaku perdagangan adalah jaringan berskala internasional, acapkali mempunyai link dengan oknum-oknum di kantor imigrasi, Depnaker, Kedutaan Besar dan konsulat Jendral RI, kantor kepolisian, kejaksaan atau pengadilan. Jaringan seperti ini akan mudah membeli hukum untuk meringankan atau bahkan membebaskan terdakwa dari jeratan hukum.

Bahwa, Undang-udang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang rumusan perbuatan pidana dan unsur perbuatan pidananya terlalu luas dan tidak jelas sehingga penerapannya akan menyulitkan dan membuka peluang terjadinya pelanggaran dan/ atau pemanfaatan oknum berwenang untuk memeras, sebagai contoh :

  1. Kalimat :”memanfaatkan tenaga” sepengetahuan saya pada TKI dan atau buruh sektor informal yang di manfaatkan oleh pengguna tenaga kerja hanyalah tenaga karena tenaga kerja yang tidak mempunyai skill atau pemberi kerja hanya hendak menggunakan tenaganya untuk kerja dan untuk itu tenaga kerja mendapat gaji dan si pemberi kerja mendapat keuntungan dari hasil kerja si tenaga kerja (prinsip ekonomi).
  2. Bagaimana dengan buruh yang volunteer/ atas inisiatif sendiri karena mempunyai rekan di luar negeri yg bekerja dan rekannya tersebut dpt meminta kepada Pengusaha ut memberi rekomendasi ut kerja di tempat rekannya bekerja, apakah rekan si calon TKI dapat dikatakan telah melanggar Undang-undang ini karena dia bukanlah Pengusaha/ badan hukum yg berhak utuk mengirim dan atau menempatkan tenaga kerja di luar negeri. Hal seperti ini sudah memenuhi rumusan pasal pidana pada satu sisi akan tetapi pada sisi yang lain si rekan calon TKI sudah membantu pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran dengan membuka peluang bekerja dan tentunya tambahan devisa bagi negara.
  3. Pada pasal 8 ayat 2 pada kata “dapat’ menunjukkan pembuat Undang-undang tidak berani tegas dan terkesan menganak emaskan pejabat. Hal seperti ini umum terdapat dalam rumusan Undang-undang di negara kita. Menurut hemat saya justru kepada pejabat terlebih penegak hukum harus diberikan sanksi lebih keras dan tegas jadi tidak perlu kata”dapat” dimasukkan dalam rumusan pasal melainkan kata “harus/ wajib” sehingga Undang-undang ini memiliki ketegasan sekaligus peringatan kepada pejabat untuk tidak menjadi beking atau pelaku pidana.

KESIMPULAN

Kegiatan perdagangan orang meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan negara, penampungan sementara, pengiriman, pemindahan, penerimaan yang mengakibatkan orang lain tereksploitasi akan mendapat ancaman tindak pidana penjara minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun dengan denda Rp 120 juta-Rp 600 juta. Sebagaimanan tertera pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sejumlah upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menganggulangi terjadinya perdagangan orang (anak dan perempuan) secara lebih meluas, misalnya:

  1. Perubahan terhadap ketentuan yang berkenaan dengan perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  2. Peningkatan kinerja aparat hukum untuk mendeteksi dan memproses kasuskasus perdagangan perempuan dan anak;
  3. Pemberlakuan ketentuan hukum yang memberi perlindungan khusus terhadap perempuan yang menjadi korban, yang minimal bermuatan:

a)      Hak untuk mendapat perlindungan dari aparat yang berwenang, yakkni atas perilaku yang mungkin akan dilakukan si pelaku yang dilaporkan oleh korban. Jaminan perlindungan semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban tersebut diperlakukan dengan simpatik dan hati-hati oleh penegak hukum, keselamatan dirinya dijamin, sehingga kesaksian yang diberikannya dipastikan akan diperoleh untuk menghukum pelaku;

b)      Hak untuk mendapat bantuan medis, psikologis, hukum dan sosial, terutama untuk mengembalikan kepercayaan pada dirinya serta mengembalikannya ke keluarga atau komunitasnya semula;

c)      Hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya, baik dari pemerintah, maupun dari pelaku kejahatan yang telah menyebabkan kerugian yang luar biasa pada korban.

2 Responses

  1. Awesome blog!

    I thought about starting my own blog too but I’m just too lazy so, I guess Ill just have to keep checking yours out.
    LOL,

    • maybe you should learn to hold on your blog, so they can get maximum of your blog. My experience with self-taught blog … good luck

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: