“HAKIM hanya sebagai SPEAKER OF LAW bukan SPEAKER OF JUSTICE”

“HAKIM hanya sebagai SPEAKER OF LAW bukan SPEAKER OF JUSTICE”

oleh: Mochamad Soef, SH., S.HI

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Kita mengetahui bahwa dasar filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila yang terdapat di dalam Pembukaan (Preambule) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) terdiri dari empat alinea. Alinea keempat memuat rumusan tujuan negara dan dasar negara. Dasar Negara adalah Pancasila, sedangkan keempat pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya untuk mewujudkan cita hukum (rechtsides) yang menguasai hukum dasar negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

hukum-tidak-adil

Akan tetapi masyarakat pada saat ini sering kecewa atas putusan-putusan hakim yang menyatakan hukuman terlalu ringan dan hakim menerima sogok, terdengar dan terbaca biasa, sederhana, bahkan mungkin akan dinilai oleh para hakim itu sebagai fitnah, tuduhan tidak berdasar dan sebagainya. Tetapi itulah konstruksi sederhana mereka sesuai dengan jangkauan kemampuan melakukan abstraksi terhadap putusan hakim yang mengecewakan. Kasus ini dan mungkin kasus-kasus lain-makin memperkuat fakta tentang kuatnya kerangka berpikir dan cara pandang legalistik formal para hakim kita sehingga kecenderungan model penafsiran hukum yang monopolistik yang berpusat pada penguasa (hakim)-pun begitu menonjol. Penafsiran demikian memang menjamin nilai-nilai kepastian, namun di sisi lain telah menggerogoti nilai-nilai keadilan. Selain itu, putusan hakim tersebut makin membuktikan bahwa peradilan hanya dimaknai sebagai prosedur mekanis dan procedural. Persis seperti yang diungkapkan oleh Daniel S. Lev, yang mengatakan bahwa proses hukum Indonesia hanya ditujukan untuk mengejar nilai hukum procedural yaitu dipenuhinya keadilan-keadilan hukum berdasar prosedur-prosedur formal dari aturan yang ada dan bukan untuk mengejar nilai hukum substantif, yaitu yang berkaitan dengan asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumbersumber di dalam masyarakat, apa yang dianggap adil dan tidak oleh masyarakat dan sebagainya.

Proses hukum yang prosedural tersebut juga akan melahirkan putusan yang mencerminkan keadilan prosedural semata. Meminjam istilah Philip Nonet dan Pilip Selznik bahwa proses hukum dijalankan dengan menganggap hukum hanya sebagai hukum semata yang berupa pasal-pasal kaku dan tidak menyentuh kepentingan masyarakat. Hukum kemudian hanya dilihat sebagai aturan-aturan dan kepantasan prosedural yang akhirnya mendorong; “suatu konsep yang sempit tentang peranan hukum”. Hukum bertujuan untuk memunculkan legalisme dan formalism birokratis. Oleh karenanya hukum kemudian bersifat legalisme, fokus aturan-aturan, dan cenderung untuk mempersempit lingkup dari fakta yang mempunyai relevansi hukum. Konsekuensi legalisme ini, putusan pengadilan dianggap benar secara in abstracto jika prosedur formal terpenuhi tanpa memandang keadilan substantif.

Model-model penafsiran monopolistik menjadi satu-satunya cara menafsir hukum dan memutus perkara. Kaum posmodernis telah lama mengajukan kritik keras terhadap kerangka berpikir dan cara pandang hukum hakim demikian itu dengan menyatakan bahwa tafsir monopoli itu cermin hukum telah berpihak, yang menggerogoti konsep “equality before the law” yang begitu dihormati dan dibanggakan oleh negaranegara yang mengaku demokratis. Konsep tersebut dikritik telah direduksi sekadar retorika yang menyesatkan dalam kehidupan sehari-hari. Putusan-putusan pengadilan menjadi ajang “sandiwara” yang mahal, sementara kebenaran yang dikejar adalah formal-prosedural belaka. Sosiologi hukum, sebagai salah satu perspektif eksternal yang sangat berpengaruh, membuka mata para teoretisi dan filsuf hukum tentang dimensi hukum yang hidup (living law), sehingga nilai-nilai kemanfaatan menjadi penting untuk diakomodasi ke dalam putusan-putusan hakim. Putusan pengadilan oleh karenanya mestinya mencerminkan keadilan masyarakat terutama yang dapat diambil dari sumber hukum tidak tertulis dan mempunyai nilai lokalitas yang khas. Di samping itu, putusan pengadilan juga harus memberikan kepastian hukum dan nilai kegunaan yang memadai.

Kasus besar dan kasus kecil hanyalah kuantitas yang diukur berdasarkan nilai kerugian materiil dan publisitas media atas kasus tersebut. Mencuri uang negara atau sejatinya uang rakyat seratus rupiah atau 1 milyar pada hakekatnya sama, yaitu: sama-sama mencuri, sama melanggar hukum, sama-sama melanggar nilai-nilai kejujuran, dan sama-sama membahayakan masa depan peradaban manusia. Oleh sebab itulah, sebelum memutus suatu perkara, para hakim harus menakar rencana putusannya dengan perbagai dimensi di atas.

Seringkali di ungkapkan oleh banyak pakar hukum (Akademisi hukum) adalah hukum; sebuah pernyataan yang benar dan mendasar dari seorang hakim yang mengerti substansi seorang hakim (Judge), yang tidak sekadar corong undang-undang; bukan speaker of law (corong hukum), tetapi speaker of justice (sepeker keadilan). Vonis Majelis hakim Pengadilan Negeri Kediri seharusnya bertanya kepada kami, menerima tidaknya putusan 15 hari sebulan percobaan yang dijatuhkan Kholil dan Basar perkara pencurian semangka. Maka menarik benang merah dalam sebuah judul; “HAKIM hanya sebagai SPEAKER OF LAW bukan SPEAKER OF JUSTICE”. Dalam rumusan Masalah:Apakah Hakim di Indonesia sudah mencerminkan keadilan dalam putusannya?

BAB II

ANALISA

I. Pembahasan

Bertolak dari realitas tersebut di atas, untuk agar dapat hakim bisa adil dalam putusannya maka perlu kiranya hakim tidak sekedar menjadi Speaker of law tetapi speaker of justice, sekaligus menggali hukum dalam living law dan memperhatikan social-kultur masyarakat dimana hukum itu bekerja.

Dalam hal kasus pencurian semangka oleh Kholil dan Basar, seharusnya kasus ini di prapradilankan tidak perlu mempersidangkan dikarenakan kasus tersebut adalah merupakan kasus kecil. Wewenang prapradilan yang diberikan Pengadilan Negeri, untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHP tentang:

a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan.

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (pasal 77 huruf a KUHP).

c. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau pada tingkat penuntutan (pasal 77 huruf b KUHP).

Dapat disimpulkan dilakukannya praperadilan berkaitan dengan perlindungan hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secarahorizontal atau sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa, maka dapat di ketahui masalah tersebut bisa diberhentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan sehingga para tersengka mungkin untuk membayar uang ganti rugi seharga semangka yang dicuri.

Akan tetapi lembaga prapradilan tersebut sampai saat ini disayangkan telah berusia lebih dari dua puluh tahun ternyata dalam praktiknya hukum selama ini masyarakat pencari keadilan yang berupaya memohon perlindungan hukum kepada lembaga prapradilan sebagaian besar belum mencapai keberhasilan sebagaimana diharapkan bersama.

Dan Sayang sekali, hakim dalam perkara ini tidak bisa menjelma menjadi hukum, menjadi speaker of justice, tetapi sekadar pengeras suara dari undang-undang. Bangsa ini butuh hakim-hakim progresif, meminjam terminologi Prof. Satjipto Rahardjo, yang berjalan di atas dua dimensi, yakni: Pertama, bahwa fungsionaris hukumnya harus berpandangan komunalistik ketimbang liberal. Selain itu juga harus memperhatikan kepentingan dan keutuhan bangsa ketimbang bermain-main dengan pasal, doktrin dan prosedur, dan Kedua, kebangunan kalangan akademisi, ilmuan dan teoritisi yang mampu membebaskan diri dari doktrin filsafat hukum liberal.

Hakim dalam kasus pencurian semangka dilakukan oleh Kholil dan Basar ini sangat kurang mengindahkan nilai-nilai keadilan sebagaimna dipaparkan oleh Nonet dan Selznick, tujuan utama hukum adalah ketentraman umum, ”untuk menjaga kedamaian dalam setiap peristiwa dan dengan resiko apa pun.”

”Terpuaskannya keinginan masyarakat akan keamanan umum” adalah ”tujuan dari tatanan hukum.”

Putusan tersebut telah meletakkan kepentingan umum sebagai sebuah dasar dari pertimbangan amarnya.

Dalam kenyataan yang terjadi selama ini bahwa penegak hukum (termasuk majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini) didalam melaksanakan tugas penegakan hukum lebih mengutamakan kemerdekaan individu (pemikiran liberal) dengan mengenyampingkan keadilan yang luas bagi masyarakat sebagaimana kasus diatas. Dan hakin terkesan mempertahankan status quo, dalam artian menerima normativitas dan system yang ada tanpa ada usaha melihat kelemahan di dalam kasus tersebut. Kemerdekaan individu itu senjata utamanya adalah mewujudkan kepastian hukum. Paradigma positivism berpandangan demi kepastian, maka keadilan dan kemanfaatan boleh dikorbankan.

Dengan ini Satjipto Rahardjo sebagai penganut faham hukum progresif di negeri ini dengan penuh harap meminta Hakim untuk berani meninggalkan cara-cara konvensional dengan penegakan hukum progresif yang penuh greget. Namun demikian, menurut Romli Atmasasmita pemberantasan korupsi bukanlah perkara yang mudah dan segera dapat diatasi karena:

“Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mentabukan transparansi dan mengedepankan kerahasiaan dan ketertutupan; dengan menepiskan akuntabilitas publik dan mengedepankan pertanggungjawaban vertikal yang dilandaskan pada primordialisme; yang menggunakan sistem rekruitmen dan mutasi atas dasar koncoisme baik yang didasarkan kesamaan etnis, latar belakang politik, atau politik balas jasa”.

Dengan paradigma demikian itu, para hakim dalam memutus suatu perkara memiliki rasa hayat historis (historisch levengevoel), yaitu putusan yang bernilai sejarah. Di mata Soedjatmoko, kekinian memang ditentukan oleh kelampauan. Seharusnya hakim mempunyai semangat memberikan keadilan kepada rakyat (bringing justice to the people), sehingga memunculkan putusan-putusan hakim atas dasar keadilan rakyat yang bersifat progresif.

Akan tetapi, ia juga menyadari bahwa manusia pada hakikatnya mahluk yang bebas, sehingga iapun bertanggung jawab langsung dalam menentukan masa depan. Oleh sebab itu, para pengambil kebijakan sepatutnya sadar akan kelampauan, dilandasi kebebasan dalam kekinian, dan bertanggung jawab untuk turut menentukan keakanan.

Dalam meningkatkan profesinalitas kinerja penegakan hukum telah ditetapkan rumusan terakhir terakhir berkaitan dengan rencana rencara pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2004-2009) berdasarkan Perpres No.7/2005 tentang pembenahan system politik-hukum dalam lima tahun, diarahkan atas perbaikan subtansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum dan kultur (budaya) hukum. Sehingga agar hakim arif dalam memutus perkara atas keadilan masyarakat.

BAB III

PENUTUP

I. Simpulan

Ketidak percayaan masyarakat, khususnya pencari keadilan kepada pengadilan (hakim) sudah sangat tinggi. Karena itu, berakhirnya Orde Baru pada Mei 1998, atau 9 tahun otoritarian yang berkuasa 32 tahun, tetapi juga awal dari terbitnya harapan akan masa depan tegaknya nilai-nilai dan prinsip-prinsip negara hukum sehingga terdapat kepastian dan keadilan hukum bagi semua (justice for all), sebagaimana termaktub dalam UUD’45 Pasal 1 ayat (3) Bab I adanya kesamaan di hadapah hukum dan tidak melihat status sosial. Tetapi setelah hampir sepuluh tahun Orde Baru berakhir, harapan pada pengadilan, khususnya pada integritas moral dan intlektual hakim yang tangguh dan bermutu masih jauh panggang dari api. Isu mafi a peradilan, khususnya perilaku buruk hakim masih terjadi. Kepercayaan public (masyarakat) kepada hakim tidak membaik sama sekali. Bahkan ada kesan bahwa kebebasan dan kemerdekaan hakim yang diberikan UU di era pemerintahan pasca Orde Baru, apalagi setelah kewenangan KY diberangus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat hakim ”merdeka kembali” dan bertindak tidak terkontrol.

Apa yang harus dilakukan dalam rangka membangun peradilan yang seadil-adilnya secara materiil atau formil, adalah sebagai berikut:

Pertama, pembenahan pendidikan tinggi hukum mutlak dilakukan karena sumber daya hakim berasal dari sana. Pembenahan utama ditujukan kepada kurikulum, paradigma pengajaran dan metode pengajaran. Keseimbangan antara pendekatan normatif dan empiris harus dilakukan.

Kedua, putusan-putusan hakim harus terbuka dan dapat diakses seluas mungkin oleh masyarakat.

Ketiga, program-program eksaminasi terhadap putusan-putusan hakim oleh terutama KY bersama Perguruan Tinggi, kelompok profesi, dan LSM harus terus dilakukan untuk kemudian dipublikasi secara luas.

Keempat, UU tentang KY harus memberi kewenangan yang lebih tegas dan jelas dalam fungsinya sebagai institusi yang menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

II. Saran

Dalam kajian Sosiologi agama, maka hakim sangat perlu sekali dalam putusannya memerlukan institusi “istikharah” (berdo’a untuk meminta ketetapan hati untuk memilih satu di antara berbagai pilihan) setiap kali dia akan mengambil keputusan agar ia tidak salah dalam memutus, karena ia sadar benar bahwa setiap putusannya memiliki implikasi dan pertanggungjawaban vertikal dan horizontal. Secara vertikal, sebagai manusia, seorang hakim Bismar yakin benar bahwa ada hidup setelah mati, dan ada pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sebagai hakim. Secara horizontal, ia paham dan sadar benar dampak moril, sosial, dan psikologis dari putusan-putusannya. Maka Hakim perlu kiranya adanya penguatan nilai-nilai agama karena sangat berpengaruh dalam memutuskan suatu perkara.

Daftar Pustaka

Ali, Achmad (2002), Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya), Jakarta: Ghalia Indonesia.

H.M.A. Kuffal (2004), Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, Malang: UMM Press

Philippe Nonet dan Philip Selznick (2003), Hukum Responsif; Pilihan di Masa Transisi, Jakarta: HuMa.

Romli Atamasasmita (2004), Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Bandung: Mandar Maju.

Satjipto Rahardjo (2007), Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas.

Soetandyo Wignjosoebroto (2008), Hukum dan Masyarakat (Perkembangan dan Masalah sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum), Malang: Bayumedia Punlishing

UUD 1945

KUHP

KUHAP

UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

http://www.Beritajatim.com, Kecewa, Putusan PN Kota Kediri Abaikan JPU, Rabu, 16 Desember 2009. Diakses, tanggal 26 Desember 2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: