Status Anak Hasil Nikah Sirri Dalam Perkawinan Campuran (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Indonesia)

ABSTRAK

Status Anak Hasil Nikah Sirri Dalam Perkawinan Campuran (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Indonesia); Khakim Hendrawan; Jurusan Syari’ah UMM.

Kata kunci:

status anak, nikah sirri.

Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan, apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan orang tuanya tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah Bagaimana status anak hasil nikah sirri dalam perkawinan campuran menurut Hukum Islam dan Hukum Indonesia.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah model kajian pustaka (library research). Kajian kepustakaan adalah pembacaan secara kritis dan mendalam terhadap buku-buku, literature, majalah, surat kabar, karya tulis para sarjana, atau laporan hasil penelitian, yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.

Kesimpulan dari penulisan ini menunjukkan bahwa status hukum anak hasil dari nikah sirri dalam perkawinan campuran menurut hukum Islam adalah anak sah dan dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya. sedangkan menurut hukum positif di Indonesia anak hasil dari nikah sirri dalam perkawinan campurana dalah anak yang tidak sah, dan hanya akan mengikuti kewarganegaraan dari ibunya saja Oleh karena itu perlu efektivitas kerja sama dengan berbagai pihak, seperti LSM, organisasi perempuan dan pemerintah melakukan koordinasi. memberdayakan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan fungsi pengawasan. KUA perlu menyebarkan pengawas guna memantau pasangan yang menikah agar memiliki surat nikah. Apabila tidak ada surat, maka istri dihimbau segera minta surat nikah. Dengan begitu mereka datang mengurusnya ke KUA. Pengawasan ini dilakukan dengan menggerakkan penghulu di desa-desa dan kepala desa, agar setiap perkawinan harus melalui sepengetahuan RT dan RW. Cara ini layak diterapkan sekarang untuk memantau warga yang akan menikah supaya tercatat di kantor KUA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: