Studi Analisis Terhadap Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Imbalan Nadzir Wakaf

ABSTRAK

TEJA SUKMANA, Studi Analisis Terhadap Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Imbalan Nadzir Wakaf, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat sudah lama melembaga di Indonesia. Praktek wakaf dan perwakafan yang terjadi dalam masyarakat belum sepenuhnya tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus banyak harta benda wakaf yang terlantar dan tidak terpelihara sebagaimana mestinya bahkan beralih kepada pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Hal demikian terjadi karena ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf disamping kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan peran harta wakaf. Untuk merealisasi dan merepotensi tujuan wakaf, pemerintah telah memberikan payung hukum di bidang perwakafan ini dengan instrumen Undang-Undang yaitu UU No. 41 Tahun 2004, yang didalamnya lebih menegaskan kedudukan nadzir dalam perwakafan dan adanya batasan imbalan nadzir dalam mengelola harta wakaf selama ini belum jelas batasan imbalan bagi para nadzir baik dalam PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan atas penetapan dari Majelis Ulama Kecamatan dan Kepala Kantor Urusan Agama.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: