Tasawuf Falsafi : Dasar-dasar Teologi dan Historis

Tasawuf Falsafi : Dasar-dasar Teologi dan Historis

Oleh: Mochamad Soef

Latar Belakang

Munculnya konsep tipologi tasawuf antara lain tasawuf akhlaki, amali, dan falsafi. Sesungguhnya tipologi tasawuf memiliki tujuan yang sama yaitu melalui mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan cara membersihkan diri dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela, serta manghasilkan perbuatan terpuji.

Dan adanya anggapan bahwa konsep tasawuf erat kaitannya dengan mistis dengan Tuhan, yaitu seorang sufi merasakan dapat berhubungan langsung dengan Tuhan-Nya, bahkan dapat menyatu secara rahani dengan-Nya.

Tujuan Penelitian

Adanya pemahaman ajaran sufi melahirkan doktrin yang secara literal bertentangan dengan kalangan Islam ortodoks. Maka muncullah pertentangan-pertentangan antara lain adalah : pertentangan Sufi-mistis dengan ahli syari’ah (mengenai konflik antara ahli batin dan ahli dhahir, ahli hakekat dan ahli syari’at, islam heterodoks, dan islam ortodoks).

Dan tidak jarang ajaran tasawuf sering laki dianggap suatu ajaran yang tidak sesuai dengan semangat doktrin dalam al-Qur’an dan al-Hadist.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kajian pustaka (library research), yaitu dengan membaca buku-buku yang relefan terhadap permasalahan dalam penelusuran data. Maka data yang terhimpun dilakukan pengelompokan data tersebut dengan analisis berdasarkan relefentarisas. Selanjutnya menganalisis data yang terhimpun untuk digunakan analisis isi (content analysis) dan analisis perbandingan (comparative analysis), guna menghasilkan makna keseluruhan dari berbagai aspek pembentukan dan perkembangan dalam dunia Islam pada umumnya.

Hasil Penelitian

Perkembangan tasawuf sangat dipengaruhi oleh kondisi social politik pasca fitnah al-kubra, terutama setelah terbunuhnya Uthman bin Affan serta peperangan Ali melawan Mu’awiyah, dilanjutkan dengan peperangan Ali dan Aisyah (mertua Ali dan Istri Nabi Saw), merupakan salah satu factor penting munculnya tasawuf. Maka seketsa perkembangan tasawuf di dunia islam sebagai berikut :

  • Tasawuf Masa Pembentukan (Abad I-II H)

Tasawuf pada masa pembentukan masih bercorak praktis, para sufi belum menaruh perhatian untuk menyusun konsep teoritis atas asketismenya. Pola hidup zuhud dengan menjauhi kesenangan hidup diu dunia, usaha meningkatkan ibadah, tunduk dengan perasaan berdosa yang berlebihan, serta penyerahan penuh kepada kehendak Allah merupakan corak tasawuf yang berkenbang pada abad I-II H.

  • Tasawuf Masa Pengembangan (Abad III-IV H)

Kefanaan (ekstase) yang menjurus kepada ajaran persatuan hamba dengan Tuhan Merupakan tipikal tasawuf abad III-IV H. beberapa ajaran yang berkaitan dengan kefanaan bermunculan, misalnya ; fana’ fi al-mahbub, baqa’ fi al-mahbub, ittihad fi al-mahbub, mushahadah, dan liqa’. Corak tasawuf pada abad ini diwarnai munculnya kecenderungan tasawuf ke arah panteisme (union mystic). Tasawuf pada masa pengembangan dipandang mencapai tingkat tertinggi dan terjernih, diman ajaran-ajaran sifi padfa priode ini dijadikan rujukan ileh para sufi dikemudian hari.

  • Tasawuf Masa Konsolidasi (Abad V H)

Tasawuf pada abad V H dikatakan sebagai masa konsolidasi karena pada periode ini tampak ada kesadaran internal di kalangan sufi untuk memoderasi ajaran tasawuf. Usaha tersebut dilakukan karena adanya pertentangan antara golongan sufi yang dianggap ajran kaum tasawuf telah menyeleweng dan bertentangan dengan prinsip dasar tauhid Islam, dan ahli syari’at juga dianggap keberagamaannya terjebak dalam formalisme ajaran agama dan tidak memiliki makna spiritual.

  • Tasawuf Falsafi (Abad VI H)

Tasawuf pada masa ini ditandai dengan bangkitnya kembali tasawuf falsafi, bahkan konsep-konsep penting muncul pada periode ini. Antara lain pelopor adalah al-Suhrawardi (w 587 H), Ibn ‘Arabi (w 638 H), dan lain sebagainya. Dan kembalinya corak tasawuf falsafi yang bersifat panteistik, tidak dapat dilepaskan dari kelemahan mendasar kompromi tasawuf dan syari’at yang dilakukan oleh al-Ghazali. Ia memandang tentang klasifikasi iman menjadi tiga tingkatan : a) iman orang awam, b) iman mutakalimin (teolog), c) dan iman kaum arifin atau sufi (yang dianggap sebagai peringkat tertinggi).

  • Tasawuf Masa Pemurnian

Seiring tersebarnya tasawuf pada wilayah kekuasaan islam membawa dampak bagi ajaran tasawuf. Maka muncullah gejala-gejala penyelewengan ajaran tasawuf daru syari’at sangat mungkin terjadi. Corak taswuf yang ditawarkan oleh Ibn Taimiyah adalah yang berbasis syari’ah yang sufi sebelum menempuh laku tasawuf terlebih dulu harus memahami dan melaksanakan ajaran islam yang utama yaitu aqidah dan syari’ah.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Biyanto (Tasawuf Falsafi : Dasar-dasar Teologi dan Historis) adalah sebagai berikut :

  1. Pembentukan tasawuf falsafi dipengaruhi oleh factor eksternal ajaran islam dan factor internal ajaran islam. Faktor eksternal ajaran dapat ditemukan  dalam ajaran, pemikiran  (filsafat), dan kepercayaan yang berkembang di daerah-daerah yang ditaklukkan islam.
  2. Mengenai perkembangan paham dalam tasawuf falsafi ditemukan adanya kontinuitas tokoh-tokohnya, seperti konsep fana, baqa’, dan ittihad, selanjutnya menjelma dalam ajaran hulul dan wahdatul wujud.

Saran dan Kritik

Peneliti menggunakan metode penelitian kajian pustaka (library research), yang mana cenderung setatis tidak dinamis. Disamping peneliti melakukan penelitian dengan metode penelitian kajian pustaka (library research), maka perlu kiranya juga peneliti untuk mengadakan konserfasi langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data yang falid seiring dengan perkembangan tasawuf dalam masyarakat pada zaman ini.

“HAKIM hanya sebagai SPEAKER OF LAW bukan SPEAKER OF JUSTICE”

“HAKIM hanya sebagai SPEAKER OF LAW bukan SPEAKER OF JUSTICE”

oleh: Mochamad Soef, SH., S.HI

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Kita mengetahui bahwa dasar filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila yang terdapat di dalam Pembukaan (Preambule) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) terdiri dari empat alinea. Alinea keempat memuat rumusan tujuan negara dan dasar negara. Dasar Negara adalah Pancasila, sedangkan keempat pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya untuk mewujudkan cita hukum (rechtsides) yang menguasai hukum dasar negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

hukum-tidak-adil

Akan tetapi masyarakat pada saat ini sering kecewa atas putusan-putusan hakim yang menyatakan hukuman terlalu ringan dan hakim menerima sogok, terdengar dan terbaca biasa, sederhana, bahkan mungkin akan dinilai oleh para hakim itu sebagai fitnah, tuduhan tidak berdasar dan sebagainya. Tetapi itulah konstruksi sederhana mereka sesuai dengan jangkauan kemampuan melakukan abstraksi terhadap putusan hakim yang mengecewakan. Kasus ini dan mungkin kasus-kasus lain-makin memperkuat fakta tentang kuatnya kerangka berpikir dan cara pandang legalistik formal para hakim kita sehingga kecenderungan model penafsiran hukum yang monopolistik yang berpusat pada penguasa (hakim)-pun begitu menonjol. Penafsiran demikian memang menjamin nilai-nilai kepastian, namun di sisi lain telah menggerogoti nilai-nilai keadilan. Selain itu, putusan hakim tersebut makin membuktikan bahwa peradilan hanya dimaknai sebagai prosedur mekanis dan procedural. Persis seperti yang diungkapkan oleh Daniel S. Lev, yang mengatakan bahwa proses hukum Indonesia hanya ditujukan untuk mengejar nilai hukum procedural yaitu dipenuhinya keadilan-keadilan hukum berdasar prosedur-prosedur formal dari aturan yang ada dan bukan untuk mengejar nilai hukum substantif, yaitu yang berkaitan dengan asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumbersumber di dalam masyarakat, apa yang dianggap adil dan tidak oleh masyarakat dan sebagainya.

Proses hukum yang prosedural tersebut juga akan melahirkan putusan yang mencerminkan keadilan prosedural semata. Meminjam istilah Philip Nonet dan Pilip Selznik bahwa proses hukum dijalankan dengan menganggap hukum hanya sebagai hukum semata yang berupa pasal-pasal kaku dan tidak menyentuh kepentingan masyarakat. Hukum kemudian hanya dilihat sebagai aturan-aturan dan kepantasan prosedural yang akhirnya mendorong; “suatu konsep yang sempit tentang peranan hukum”. Hukum bertujuan untuk memunculkan legalisme dan formalism birokratis. Oleh karenanya hukum kemudian bersifat legalisme, fokus aturan-aturan, dan cenderung untuk mempersempit lingkup dari fakta yang mempunyai relevansi hukum. Konsekuensi legalisme ini, putusan pengadilan dianggap benar secara in abstracto jika prosedur formal terpenuhi tanpa memandang keadilan substantif.

Model-model penafsiran monopolistik menjadi satu-satunya cara menafsir hukum dan memutus perkara. Kaum posmodernis telah lama mengajukan kritik keras terhadap kerangka berpikir dan cara pandang hukum hakim demikian itu dengan menyatakan bahwa tafsir monopoli itu cermin hukum telah berpihak, yang menggerogoti konsep “equality before the law” yang begitu dihormati dan dibanggakan oleh negaranegara yang mengaku demokratis. Konsep tersebut dikritik telah direduksi sekadar retorika yang menyesatkan dalam kehidupan sehari-hari. Putusan-putusan pengadilan menjadi ajang “sandiwara” yang mahal, sementara kebenaran yang dikejar adalah formal-prosedural belaka. Sosiologi hukum, sebagai salah satu perspektif eksternal yang sangat berpengaruh, membuka mata para teoretisi dan filsuf hukum tentang dimensi hukum yang hidup (living law), sehingga nilai-nilai kemanfaatan menjadi penting untuk diakomodasi ke dalam putusan-putusan hakim. Putusan pengadilan oleh karenanya mestinya mencerminkan keadilan masyarakat terutama yang dapat diambil dari sumber hukum tidak tertulis dan mempunyai nilai lokalitas yang khas. Di samping itu, putusan pengadilan juga harus memberikan kepastian hukum dan nilai kegunaan yang memadai.

Kasus besar dan kasus kecil hanyalah kuantitas yang diukur berdasarkan nilai kerugian materiil dan publisitas media atas kasus tersebut. Mencuri uang negara atau sejatinya uang rakyat seratus rupiah atau 1 milyar pada hakekatnya sama, yaitu: sama-sama mencuri, sama melanggar hukum, sama-sama melanggar nilai-nilai kejujuran, dan sama-sama membahayakan masa depan peradaban manusia. Oleh sebab itulah, sebelum memutus suatu perkara, para hakim harus menakar rencana putusannya dengan perbagai dimensi di atas.

Seringkali di ungkapkan oleh banyak pakar hukum (Akademisi hukum) adalah hukum; sebuah pernyataan yang benar dan mendasar dari seorang hakim yang mengerti substansi seorang hakim (Judge), yang tidak sekadar corong undang-undang; bukan speaker of law (corong hukum), tetapi speaker of justice (sepeker keadilan). Vonis Majelis hakim Pengadilan Negeri Kediri seharusnya bertanya kepada kami, menerima tidaknya putusan 15 hari sebulan percobaan yang dijatuhkan Kholil dan Basar perkara pencurian semangka. Maka menarik benang merah dalam sebuah judul; “HAKIM hanya sebagai SPEAKER OF LAW bukan SPEAKER OF JUSTICE”. Dalam rumusan Masalah:Apakah Hakim di Indonesia sudah mencerminkan keadilan dalam putusannya?

BAB II

ANALISA

I. Pembahasan

Bertolak dari realitas tersebut di atas, untuk agar dapat hakim bisa adil dalam putusannya maka perlu kiranya hakim tidak sekedar menjadi Speaker of law tetapi speaker of justice, sekaligus menggali hukum dalam living law dan memperhatikan social-kultur masyarakat dimana hukum itu bekerja.

Dalam hal kasus pencurian semangka oleh Kholil dan Basar, seharusnya kasus ini di prapradilankan tidak perlu mempersidangkan dikarenakan kasus tersebut adalah merupakan kasus kecil. Wewenang prapradilan yang diberikan Pengadilan Negeri, untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHP tentang:

a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan.

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (pasal 77 huruf a KUHP).

c. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau pada tingkat penuntutan (pasal 77 huruf b KUHP).

Dapat disimpulkan dilakukannya praperadilan berkaitan dengan perlindungan hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secarahorizontal atau sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa, maka dapat di ketahui masalah tersebut bisa diberhentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan sehingga para tersengka mungkin untuk membayar uang ganti rugi seharga semangka yang dicuri.

Akan tetapi lembaga prapradilan tersebut sampai saat ini disayangkan telah berusia lebih dari dua puluh tahun ternyata dalam praktiknya hukum selama ini masyarakat pencari keadilan yang berupaya memohon perlindungan hukum kepada lembaga prapradilan sebagaian besar belum mencapai keberhasilan sebagaimana diharapkan bersama.

Dan Sayang sekali, hakim dalam perkara ini tidak bisa menjelma menjadi hukum, menjadi speaker of justice, tetapi sekadar pengeras suara dari undang-undang. Bangsa ini butuh hakim-hakim progresif, meminjam terminologi Prof. Satjipto Rahardjo, yang berjalan di atas dua dimensi, yakni: Pertama, bahwa fungsionaris hukumnya harus berpandangan komunalistik ketimbang liberal. Selain itu juga harus memperhatikan kepentingan dan keutuhan bangsa ketimbang bermain-main dengan pasal, doktrin dan prosedur, dan Kedua, kebangunan kalangan akademisi, ilmuan dan teoritisi yang mampu membebaskan diri dari doktrin filsafat hukum liberal.

Hakim dalam kasus pencurian semangka dilakukan oleh Kholil dan Basar ini sangat kurang mengindahkan nilai-nilai keadilan sebagaimna dipaparkan oleh Nonet dan Selznick, tujuan utama hukum adalah ketentraman umum, ”untuk menjaga kedamaian dalam setiap peristiwa dan dengan resiko apa pun.”

”Terpuaskannya keinginan masyarakat akan keamanan umum” adalah ”tujuan dari tatanan hukum.”

Putusan tersebut telah meletakkan kepentingan umum sebagai sebuah dasar dari pertimbangan amarnya.

Dalam kenyataan yang terjadi selama ini bahwa penegak hukum (termasuk majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini) didalam melaksanakan tugas penegakan hukum lebih mengutamakan kemerdekaan individu (pemikiran liberal) dengan mengenyampingkan keadilan yang luas bagi masyarakat sebagaimana kasus diatas. Dan hakin terkesan mempertahankan status quo, dalam artian menerima normativitas dan system yang ada tanpa ada usaha melihat kelemahan di dalam kasus tersebut. Kemerdekaan individu itu senjata utamanya adalah mewujudkan kepastian hukum. Paradigma positivism berpandangan demi kepastian, maka keadilan dan kemanfaatan boleh dikorbankan.

Dengan ini Satjipto Rahardjo sebagai penganut faham hukum progresif di negeri ini dengan penuh harap meminta Hakim untuk berani meninggalkan cara-cara konvensional dengan penegakan hukum progresif yang penuh greget. Namun demikian, menurut Romli Atmasasmita pemberantasan korupsi bukanlah perkara yang mudah dan segera dapat diatasi karena:

“Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mentabukan transparansi dan mengedepankan kerahasiaan dan ketertutupan; dengan menepiskan akuntabilitas publik dan mengedepankan pertanggungjawaban vertikal yang dilandaskan pada primordialisme; yang menggunakan sistem rekruitmen dan mutasi atas dasar koncoisme baik yang didasarkan kesamaan etnis, latar belakang politik, atau politik balas jasa”.

Dengan paradigma demikian itu, para hakim dalam memutus suatu perkara memiliki rasa hayat historis (historisch levengevoel), yaitu putusan yang bernilai sejarah. Di mata Soedjatmoko, kekinian memang ditentukan oleh kelampauan. Seharusnya hakim mempunyai semangat memberikan keadilan kepada rakyat (bringing justice to the people), sehingga memunculkan putusan-putusan hakim atas dasar keadilan rakyat yang bersifat progresif.

Akan tetapi, ia juga menyadari bahwa manusia pada hakikatnya mahluk yang bebas, sehingga iapun bertanggung jawab langsung dalam menentukan masa depan. Oleh sebab itu, para pengambil kebijakan sepatutnya sadar akan kelampauan, dilandasi kebebasan dalam kekinian, dan bertanggung jawab untuk turut menentukan keakanan.

Dalam meningkatkan profesinalitas kinerja penegakan hukum telah ditetapkan rumusan terakhir terakhir berkaitan dengan rencana rencara pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2004-2009) berdasarkan Perpres No.7/2005 tentang pembenahan system politik-hukum dalam lima tahun, diarahkan atas perbaikan subtansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum dan kultur (budaya) hukum. Sehingga agar hakim arif dalam memutus perkara atas keadilan masyarakat.

BAB III

PENUTUP

I. Simpulan

Ketidak percayaan masyarakat, khususnya pencari keadilan kepada pengadilan (hakim) sudah sangat tinggi. Karena itu, berakhirnya Orde Baru pada Mei 1998, atau 9 tahun otoritarian yang berkuasa 32 tahun, tetapi juga awal dari terbitnya harapan akan masa depan tegaknya nilai-nilai dan prinsip-prinsip negara hukum sehingga terdapat kepastian dan keadilan hukum bagi semua (justice for all), sebagaimana termaktub dalam UUD’45 Pasal 1 ayat (3) Bab I adanya kesamaan di hadapah hukum dan tidak melihat status sosial. Tetapi setelah hampir sepuluh tahun Orde Baru berakhir, harapan pada pengadilan, khususnya pada integritas moral dan intlektual hakim yang tangguh dan bermutu masih jauh panggang dari api. Isu mafi a peradilan, khususnya perilaku buruk hakim masih terjadi. Kepercayaan public (masyarakat) kepada hakim tidak membaik sama sekali. Bahkan ada kesan bahwa kebebasan dan kemerdekaan hakim yang diberikan UU di era pemerintahan pasca Orde Baru, apalagi setelah kewenangan KY diberangus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat hakim ”merdeka kembali” dan bertindak tidak terkontrol.

Apa yang harus dilakukan dalam rangka membangun peradilan yang seadil-adilnya secara materiil atau formil, adalah sebagai berikut:

Pertama, pembenahan pendidikan tinggi hukum mutlak dilakukan karena sumber daya hakim berasal dari sana. Pembenahan utama ditujukan kepada kurikulum, paradigma pengajaran dan metode pengajaran. Keseimbangan antara pendekatan normatif dan empiris harus dilakukan.

Kedua, putusan-putusan hakim harus terbuka dan dapat diakses seluas mungkin oleh masyarakat.

Ketiga, program-program eksaminasi terhadap putusan-putusan hakim oleh terutama KY bersama Perguruan Tinggi, kelompok profesi, dan LSM harus terus dilakukan untuk kemudian dipublikasi secara luas.

Keempat, UU tentang KY harus memberi kewenangan yang lebih tegas dan jelas dalam fungsinya sebagai institusi yang menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

II. Saran

Dalam kajian Sosiologi agama, maka hakim sangat perlu sekali dalam putusannya memerlukan institusi “istikharah” (berdo’a untuk meminta ketetapan hati untuk memilih satu di antara berbagai pilihan) setiap kali dia akan mengambil keputusan agar ia tidak salah dalam memutus, karena ia sadar benar bahwa setiap putusannya memiliki implikasi dan pertanggungjawaban vertikal dan horizontal. Secara vertikal, sebagai manusia, seorang hakim Bismar yakin benar bahwa ada hidup setelah mati, dan ada pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sebagai hakim. Secara horizontal, ia paham dan sadar benar dampak moril, sosial, dan psikologis dari putusan-putusannya. Maka Hakim perlu kiranya adanya penguatan nilai-nilai agama karena sangat berpengaruh dalam memutuskan suatu perkara.

Daftar Pustaka

Ali, Achmad (2002), Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya), Jakarta: Ghalia Indonesia.

H.M.A. Kuffal (2004), Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, Malang: UMM Press

Philippe Nonet dan Philip Selznick (2003), Hukum Responsif; Pilihan di Masa Transisi, Jakarta: HuMa.

Romli Atamasasmita (2004), Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Bandung: Mandar Maju.

Satjipto Rahardjo (2007), Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas.

Soetandyo Wignjosoebroto (2008), Hukum dan Masyarakat (Perkembangan dan Masalah sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum), Malang: Bayumedia Punlishing

UUD 1945

KUHP

KUHAP

UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

http://www.Beritajatim.com, Kecewa, Putusan PN Kota Kediri Abaikan JPU, Rabu, 16 Desember 2009. Diakses, tanggal 26 Desember 2009.

بيع النجاسة

بيع النجاسة

بحث علمى

لإستيفاء بعض الواجبات العلمية

السنة النها ئية

قدمه:

محمد سعيف

توضيح العنوان

هذه الرسلة السديحة قد مها الكاتب بالعنوان,

”  بيع النجاسة  “

ونرى الكاتب ان شرح المفردات مصفة جليه بسيطة قبل الخطوة إلى مابعدهامن الكلام امرلابد منه توضيحاله وابعاداعن الفهم السقيم فيه:

  • [1] البيع لغة, مقابلةبشئ.
  • [2] اصطلاحاً عند الحنفية, مبادلة مال بمال على وجه مخصوص أو هومبادلة شئ مرغوب فيه بمثله على وجه مفيد مخصوص أى يايجاب أو تعاطٍ.
  • البيع لغة بذل المثمّن واخذالثمن أواخذ الثمن وبذل الثمن وهو الاضداد.
  • [3] البيع اللة مقابلة شئ قمقابلةالسلعة تسمى تبعاً لغة كمقابلتها بالتقد. وأمالشراء فإنه ادخل ذات فى الملك بعوض أو تملك المال بالمال. الحنفة: قلوا, البيع يطلق فى اصطلاح الفقهاء على معنين: تعريف البيع بالمعنى الخاص, وهومبادلة السلعة بالنفد على وجه مخصوص, (الإيجابوالقبول). تعريف بالمعنى العالم, فهو مبادلة المال بالمال على وجه مخصوص.
  • [4] الحكمة فىمشروعية البيع , أن حاجة الإنسان تتعلق بمافى صاحبه غالباً وصاحبه قدلايذ له , ففى مشروعيه البيع إلى بلوغ الغرض من غير حرج وهو لغة: تمليك مال بمالوشرعاً, تمليك مال بمال بالترضى.
  • [5] النجس لغة: اسم الفاعل من نجس ومعناه غير طاهرٍ ولا نظيفٍ.
  • [6] النجس فى اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد, يقال نجست الصيد انجسه بالضم نجساً.
  • وفى الشرع الزيادة فى ثمن السلعة ممن لايريد شراء هاليقع غيره فيها. سمى بذلك لأن الباجس يثير الرغيبة فى السلعة ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجس, وقد يختص به البائع كمن يخير بأنه اشترى سلعة بأكثر ممااشتراها به ليغرغيره بذلك.
  • [7] النجس هو أن يمدح السلعة ليروجها, أو يزيد فى التمن ولا يريد شراءها ليضّر بذلك غيره, ولاتناجسوا: جئى بالتفاعل, لأن النجار يتعاضون فيفعل هذا بصاحبه على أن يكافئه بمثل ما فعل.

تحديد العنوان

إن البيان عن النجس واسع وتحتاج إلى البيان الواسع والواضح فلايمكن الكاتب ان يشرح ببيان كلها من الموضوع ولذلك يريد الكاتب تحديد هذهاالمسئلة من هذا البحث:

١.  أن شرح البيع الذى يريد الكاتب اعنى فى بيع النجاسة وعن معرفة كامتان اعنى البيع والنجس ببيان أحكامه.

٢. أن اختلاف العلماء التى يريد الكاتب اعى عن بيع الكلاب وغيرها من الحيواب غير المأكول.

٣. أن اختلاف العلماء التى يريد الكاتب عن الأعيان المحرمة بيعها وهذه على ضربين : نجاسات وغير نجاسات.

اهداف البحث

مؤسّسا على هذا العنوان فالأهداف التى يرمى إليها الكاتب فى بحثه هذا, هى :

١.  الكشف عن مفهوم معنى البيع والنجاسة.

٢.   الكشف عن معرفة البيوع الممنوعة فى الاسلام.

٣.  الكشف عن معرفة البيوع الممنوعة بسبب وصف أو شرط أو نهى شرعى.


[1] الدكتوروحبه الرخيلى , الفقه الاسلامى وادلته ج/ ٤, ص/ ٣٤٤ دارالفكر.

[2] المنجد فى اللغة ص/ ٥٧.

عبد الحمن الجزيرى ” كتاب الفقه على مذاهب الربعة” ج:٢/ ص.٢٣١/ دارالد يان للتراث.[3]

الحافط بن حخر العسقلان, ” بلوغ المرام”, ص:١٦٥/ مكتبة و مطبعة طه فرترا سماراعˆ. [4]

المنجد فى اللغة.[5]

للامام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلان,” فتح البارى “, ج:٤ / ص: ٤١٦/ دار الديان للتراث.[6]

للامام ابى عبد الله محمد بن ادريس الشافعى ,” كتاب الام “, ج:٤/ ص: ١٤/ دار الكتب العلمية. البحث[7]

EKONOMI SYARI’AH

SINERGITAS EKONOMI ISLAM (SYARI’AH)

Oleh: Mochmad Soef, SH., S.HI

ABSTRAK

Ekonomi Islam

Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi dalam Islam yang disyariatkan adalah agar tidak hidup bermewah-mewah, tidak berusaha pada kerja-kerja yang dilarang, membayar zakat dan menjauhi riba, merupakan rangkuman dari akidah, ahklak dan syariah Islam yang menjadi rujukan dalam pengembangan sistem ekonomi Islam. Nilai-nilai moral tidak hanya bertumpu pada aktifitas individu tapi juga pada interaksi secara kolektif, bahkan keterkaitan antara individu dan kolektif tidak bisa didikotomikan. Individu dan kolektif menjadi kaniscayaan nilai yang harus selalu hadir dalam pengembangan sistem, terlebih lagi ada kecenderungan nilai moral dan praktek yang mendahulukan kepentingan kolektif dibandingkan kepentingan individual.

Preferensi ekonomi baik individu dan kolektif dari ekonomi Islam akhirnya memiliki karakternya sendiri dengan bentuk aktifitasnya yang khas. Dan Umer Chapra menawarkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, ada tiga aspek adalah sebagai berikut; a). Ketauhidan, b). Khilafah dan e). Keadilan. Tiga prinsip tersebut tidak bisa dipisahkan, dikarenakan saling berkaitan untuk terciptanya prekonomian yang baik dan stabil. Teologi (Allah) harus digunakan untuk merefleksikan tujuan syariah antara lain yaitu; pemenuhan kebutuhan (need fullfillment), menghargai sumber pendapatan (recpectable source of earning), distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang merata (equitable distribution of income and wealth) serta stabilitas dan pertumbuhan (growth and stability)

Kata kunci: Ekonomi Islam, tauhid, khilafah, dan keadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

Kita mengetahui bahwa ekonomi modern tidak memiliki batasan improvisasi dalam berekonomi, kecuali mereka harus berhadapan dengan kekuatan pasar yang biasa diklaim sebagai invisible hand. Oleh sebab itu, tumpuan perhatian masalah ekonomi lebih ditujukan pada bagaimana mengatasi kondisi kelangkaan akan sumber daya ekonomi yang dihadapi setiap individu. Kemajuan berupa kelengkapan infrastruktur, fasilitas dan kemajuan teknologi yang semakin memudahkan hidup dan kehidupan manusia menjadi klaim sebuah kesuksesan pembangunan ekonomi modern. Gedung-gedung yang megah, transportasi yang semakin memendekkan waktu, telekomunikasi yang semakin mengecilkan luasnya dunia menjadi prasasti ekonomi modern. Semua itu menjadi jejak betapa ekonomi modern telah berperan dalam pembangunan peradaban umat manusia. Hingga saat ini kekuatan pasar telah menjadi prinsip umum yang secara konsisten dipertahankan dalam pengembangannya. Kepuasan individu menjadi rujukan teori dan praktek berekonomi. Instrumen-instrumen yang tercipta berikut barang dan jasa yang diproduksi dalam pembangunan ekonomi akhirnya konsisten dengan prinsip umum tersebut. Selanjutnya sebagai implikasi dari kecenderungan tersebut, parameter atau ukuran kemegahan dan keberhasilan pembangunan ekonomi direfleksikan oleh variabel-variabel jumlah materi yang dihasilkan oleh pelaku pelaku ekonomi. Tidak heran jika kemudian prilaku ekonomi dari individu individunya juga sangat konsisten dengan paradigma kekuatan pasar (kapitalisme), kepuasan individual (individualisme) dan materialistic (materialisme).

Namun dalam aplikasinya selama ini, tujuan dan praktek ekonomi modern ternyata tidak berjalan seiring. Keduanya tidak pernah bertemu pada puncak pencapaian ekonomi. Yang terjadi adalah kontradiksi dan paradok-paradok antara praktek dan tujuan, kerja dan harapan serta prilaku dan cita-cita. Kekacauan ekonomi kerap dan selalu terjadi, baik berupa krisis ekonomi maupun berbentuk kekacauan sosial. Pembangunan tidak malah memberikan kemakmuran yang merata namun semakin menunjukkan ketimpangan yang semakin dalam. Kemegahan ekonomi tidak semakin membuat individu-individu ekonomi semakin bersifat sosial yang mengedepankan nilai persaudaraan dan kekeluargaan tetapi malah membentuk dan menciptakan manusia-manusia yang rakus. Kemiskinan dan kesenjangan sosial di sebuah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan mayoritas penduduknya beragama muslim, seperti Indonesia, merupakan suatu keprihatinan. Jumlah penduduk miskin terus bertambah jumlahnya sejak krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga saat ini. Pengabaian atau ketidak seriusan penanganan terhadap nasib dan masa depan puluhan juta kaum orang tidak mampu “dhuafa” yang tersebar di seluruh tanah air merupakan sikap yang berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial. Menurut Kepala Ekonom Bank Dunia William E Wallace, Rabu 10 Desember 2009 mengatakan, pihaknya memerkirakan pada 2008 angka kemiskinan menjadi 15,4 persen atau 33,8 juta jiwa (bila penduduk 220 juta jiwa) bila pertumbuhan ekonomi di akhir tahun mencapai 6,1 persen. Jumlah itu lebih rendah 1,2 persen dibandingkan pada 2007 yang mencapai 16,6 persen.[1]

Tidak sedikit setelah terjadinya krisis ekonomi tersebut diatas para usaha keci menengah banyak yang gulung tikar karena terkena dampak krisis. Islam telah merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dari sistem-sistem lainnya. Hal ini karena Islam memiliki akad dari syari’ah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Islam memiliki tujuan-tujuan syari’ah (maqasid asy-syari’ah) serta petunjuk operasional (strategy) untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan itu sendiri selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio ekonomi, serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan rohani.[2] Maka penulis berpandangan kiranya sangat penting untuk mengkaji dalam Teori Ekonomi Islam.

BAB II

PEMBAHASAN

I. Sejarah Pencetus Dasar Ilmu Ekonomi Islam

Di antara sekian banyak pemikir masa lampau yang mengkaji ekonomi Islam, Ibnu Khaldun merupakan salah satu ilmuwan yang paling menonjol. Nama lengkap beliau adalah Abu Zayd ‘Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun al-Hadrami (lahir 27 Mei 1332/ 732H, wafat 19 Maret 1406/ 808 H) adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah (Pendahuluan). Ibnu Khaldun sering disebut sebagai raksasa intelektual paling terkemuka di dunia. Ia bukan saja Bapak sosiologi tetapi juga Bapak ilmu Ekonomi, karena banyak teori ekonominya yang jauh mendahului Adam Smith dan Ricardo. Artinya, ia lebih dari tiga abad mendahului para pemikir Barat modern tersebut. Ibnu Khaldun membahas aneka ragam masalah ekonomi yang luas, termasuk ajaran tentang tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan, konsumsi dan produksi, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, makro ekonomi dari pajak dan pengeluaran publik, daur perdagangan, pertanian, indusrtri dan perdagangan, hak milik dan kemakmuran, dan sebagainya. Ia juga membahas berbagai tahapan yang dilewati masyarakat dalam perkembangan ekonominya.

Ibnu Khaldun telah menemukan sejumlah besar ide dan pemikiran ekonomi fundamental, beberapa abad sebelum kelahiran ”resminya” (di Eropa). Ia menemukan keutamaan dan kebutuhan suatu pembagian kerja sebelum ditemukan Smith dan prinsip tentang nilai kerja sebelum Ricardo. Oleh karena besarnya sumbangan Ibnu Khaldun dalam pemikiran ekonomi, maka Boulakia mengatakan, “Sangat bisa dipertanggung jawabkan jika kita menyebut Ibnu Khaldun sebagai salah seorang Bapak ilmu ekonomi.”

Ada tiga sistem ekonomi yang ada di muka bumi ini yaitu Kapitalis, sosialis dan Mix Economic. Sistem ekonomi tersebut merupakan sistem ekonomi yang berkembang berdasarkan pemikiran barat. Selain itu, tidak ada diantara sistem ekonomi yang ada secara penuh berhasil diterapkan dalam perekonomian di banyak negara. Sistem ekonomi sosialis atau komando hancur dengan bubarnya Uni Soviet. Dengan hancurnya komunisme dan sistem ekonomi sosialis pada awal tahun 90-an membuat sistem kapitalisme disanjung sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang sahih. Tetapi ternyata, sistem ekonomi kapitalis membawa akibat negatif dan lebih buruk, karena banyak negara miskin bertambah miskin dan negara kaya yang jumlahnya relatif sedikit semakin kaya.

II. Pengertian dan Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menurut Umer Chapra [6] adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid.

Tauhid adalah fondasi keimanan Islam. Ini bermakna bahwa segala apa yang di alam semesta ini didesain dan dicipta dengan sengaja oleh Allah SWT, bukan kebetulan, dan semuanya pasti memiliki tujuan. Tujuan inilah yang memberikan signifikansi dan makna pada eksistensi jagat raya, termasuk manusia yang menjadi salah satu penghuni di dalamnya.

Prinsip Tauhid menjadi landasan utama bagi setiap umat Muslim dalam menjalankan aktivitasnya termasuk aktivitas ekonomi. Prinsip ini merefleksikan bahwa penguasa dan pemilik tunggal atas jagad raya ini adalah Allah SWT. Prinsip Tauhid ini pula yang mendasari pemikiran kehidupan Islam yaitu Khilafah (Khalifah) dan ‘Adalah (keadilan)

2. Prinsip Khilafah.

Khilafah mempresentasikan bahwa manusia adalah khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini dengan dianugerahi seperangkat potensi spiritual dan mental serta kelengkapan sumberdaya materi yang dapat digunakan untuk hidup dalam rangka menyebarkan misi hidupnya. Ini berarti bahwa, dengan potensi yang dimiliki, manusia diminta untuk menggunakan sumberdaya yang ada dalam rangka mengaktualisasikan kepen-tingan dirinya dan masyarakat sesuai dengan kemampuan mereka dalam rangka mengabdi kepada Sang Pencipta, Allah SWT

3. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah salah satu misi utama ajaran Islam. Implikasi dari prinsip ini adalah:[7] (1) pemenuhan kebutuhan pokok manusia, (2) sumber-sumber pendapatan yang halal dan tayyib, (3) distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, (4) pertumbuhan dan stabilitas.

Prinsip ‘Adalah (keadilan) menurut Chapra merupakan konsep yang tidak terpisahkan dengan Tauhid dan Khilafah, karena prinsip ‘Adalah adalah merupakan bagian yang integral dengan tujuan syariah (maqasid al Syariah). Konsekuensi dari prinsip Khilafah dan ‘Adalah menuntut bahwa semua sumberdaya yang merupakan amanah dari Allah harus digunakan untuk merefleksikan tujuan syariah antara lain yaitu; pemenuhan kebutuhan (need fullfillment), menghargai sumber pendapatan (recpectable source of earning), distribusi pendapatan dan kesejah-teraan yang merata (equitable distribution of income and wealth) serta stabilitas dan pertumbuhan (growth and stability).

II.a.   Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan utama Syari‘at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahahan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ini sesuai dengan misi Islam secara keseluruhan yang rahmatan lil‘alamin. Al-Syatibi dalam al-Muwafaqat [8] menegaskan yang artinya: “Telah diketahui bahwa syariat Islam itu disyariatkan atau diundangkan untuk mewujudkan kemaslahahan makhluk secara mutlak”. Dalam ungkapan yang lain Yusuf al-Qaradawi menyatakan yang artinya: “Di mana ada maslahah, di sanalah hukum Allah”.[9]

Dua ungkapan tersebut menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungkait antara Syariat Islam dengan kemaslahahan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-tayyibah).[10] Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

1)    Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.

2)    Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil dibidang ekonomi.[11]

3)    Penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak membazir.

4)    Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata.

5)    Menjamin kebebasan individu.

6)    Kesamaan hak dan peluang.

7)    Kerjasama dan keadilan.

II.b.  Metodologi Ekonomi Islam

Para pakar ekonomi Islam (seperti Masudul Alam Chaoudoury, M Fahim Khan, Monzer Khaf, M. Abdul Mannan, dan lain-lain) telah merumuskan metodologi ekonomi Islam secara berbeda, tetapi dapat ditarik garis persamaan bahwa semunya bermuara pada ajaran Islam. Metodologi Ekonomi Islam, dapat diringkaskan sebagai berikut :

  1. Ekonomi Islam dibentuk berdasarkan pada sumber-sumber wahyu, yaitu al-Quran dan al-Sunnah. Penafsiran terhadap dua sumber tersebut mestilah mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan oleh para ulama muktabar, bukan secara membabi buta dan ngawur.[12]
  2. Metodologi ekonomi Islam lebih mengutamakan penggunaan metode induktif.
  3. Ekonomi Islam dibangun di atas nilai dan etika luhur yang berdasarkan Syariat Islam, seperti nilai keadilan, sederhana, dermawan, suka berkorban dan lain-lain.
  4. Kajian ekonomi Islam bersifat normatif dan positif.
  5. Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai falah (kemenangan) di dunia dan akhirat.

II.b.  Indikator Kesejahteraan Islami

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan  hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan keruhanian. Tujuan-tujuan tersebut tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian kehidupan, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Salah satu cara menguji realisasi tujuan-tujuan tersebut adalah dengan:

  1. melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua;
  2. terpenuhinya kesempatan untuk bekerja atau berusaha bagi semua masyarakat;
  3. terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan;
  4. stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi;
  5. tidak tingginya penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat  diperbaharui, atau ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan;

Cara lain menguji realisasi tujuan kesejahteraan tersebut adalah dengan melihat perwujudan tingkat solidaritas keluarga dan sosial yang dicerminkan pada tingkat tanggungjawab bersama dalam masyarakat, khususnya terhadap anak-anak, usia lanjut, orang sakit dan cacat, fakir miskin, keluarga yang  bermasalah, dan penangulangan kenakalan remaja, kriminalitas, dan kekacauan  sosial.

Berlandaskan Kerangka Dinamika Sosial Ekonomi Islami, suatu pemerintahan harus dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lingkungan  yang sesuai untuk aktualisasi pembangunan dan keadilan melalui implementasi Syariah. Hal itu terwujud dalam pembangunan dan pemerataan distribusi kekayaan  yang dilakukan untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang. Sebuah masyarakat bisa saja mencapai puncak kemakmuran dari segi materi, tetapi kejayaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama apabila lapisan moral individu dan sosial sangat lemah, terjadi disintegrasi keluarga, ketegangan sosial dan anomie masyarakat meningkat, serta pemerintah tidak dapat berperan sesuai dengan porsi dan sebagaimana mestinya. Salah satu cara yang paling konstruktif dalam merealisasikan visi  kesejahteraan lahir dan bathin bagi masyarakat yang sebagian masih berada di garis kemiskinan, adalah dengan menggunakan sumber daya manusia secara efisien dan produktif dengan suatu cara yang membuat setiap individu mampu mempergunakan kemampuan artistik dan kreatif yang dimiliki oleh setiap individu tersebut dalam merealisasikan kesejahteraan mereka masing-masing. Hal ini tidak akan dapat dicapai jika tingkat pengangguran dan semi pengangguran yang tinggi tetap berlangsung.

Ibnu Khaldun, menjadikan syariah sebagai variabel terikat di dalam teori  Model Dinamika, tetapi syariah  hanya memberikan prinsip-prinsip dasar yang  dibutuhkan untuk menyusun apa yang seusai dengan kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah seiring perubahan tempat dan waktu. Syariah harus diimplementasikan, dan akan terlaksana jika kaum ulama tidak terlalu liberal atau tidak terlalu kaku dan realistis. Implementasi syariah tidak dapat  diwujudkan jika kekuasaan politik menjadi sekuler dan korup serta tidak bersedia menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Apabila masyarakat terlalu miskin, acuh dan tertindas, maka mereka juga akan menggunakan pengaruh yang ada. Jadi, syariah tidak akan efektif bila pemerintah dan masyarakat (termasuk kaum ulama) tidak menjalankan perannya dengan tepat.

BAB III

ANALISIS

A. Perbandingan Paradigma, Dasar dan Filosofi Sistem Ekonomi

Dari penjelasan yang telah paparkan di atas menyangkut sistem ekonomi yang ada, maka ada tiga sistem ekonomi yang utama saat ini, yang diterapkan oleh negara-negara di muka bumi ini. Tiga sistem ekonomi utama tersebut adalah sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi syariah. Ke tiga sistem ekonomi tersebut mempunyai paradigma, dasar dan fisolofi yang berbeda dan bertolak belakang satu dengan yang lain. Perbedaan yang mendasar menyangkut paradigma, dasar dan filosofi ke tiga sistem ekonomi tersebut terlihat pada Gambar 1.a.

Dari bagan pada Gambar 1.a terlihat bahwa, untuk sistem ekonomi sosialis, paradigma yang digunakan adalah Marxis yaitu paradigma yang tidak mengakui pemilikan secara individual. Semua kegiatan, baik produksi maupun yang lainnya ditentukan oleh negara dan didistribusikan secara merata menurut kepen-tingan negara. Dasar yang digunakan dalam ekonomi sosialis yaitu bahwa, pemilikan faktor produksi pribadi tidak diakui. Sedangkan filosofinya yaitu bahwa, semua anggota masyarakat merupakan satu kesatuan yang mempunyai kesamaan hak, kesamaan tanggungjawab dan kesamaan lainnya. Dalam sistem ekonomi sosialis ini, semua orang harus sama tidak boleh ada perbedaan.

Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang mempunyai paradigma bahwa, kegiatan ekonomi ditentukan oleh mekanisme pasar. Semua aktivitas ekonomi ditentukan oleh mekanisme pasar. Dasar pemikiran yang digunakan adalah bahwa, semua orang merupakan makhluk ekonomi yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dan akan terus berusaha memenuhinya sekuat kemampuannya. Individualisme merupakan filosofi yang digunakan. Dalam hal ini, semua orang berhak untuk memenuhi kebutuhannya sebanyak-banyaknya dan berhak atas kekayaan yang dimilikinya secara penuh. Faktor-faktor produksi dapat dikuasai secara individu dan digunakan oleh yang bersang-kutan sesuai dengan keinginannya tanpa dibatasi sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

EKONOMI

SISTEM EKONOMI

SOSIAL

KAPITALIS

SYARIAH

PARADIKMA MARXIS

PARADIKMA PASAR

PARADIKMA SYARIAH

DASAR, Non privat ownership of the means of production DASAR, Ekonomi man DASAR, Muslim (Ahsani Taqwim)

PHILOSOPHI,  Sosialis

PHILOSOPHI, Individualisme

PHILOSOPHI, Tauhit

Gambar 1.a.

Paradigma, dasar dan filosofi sistem ekonomi

Selanjutnya, sistem ekonomi syariah mempunyai paradigma bahwa, segala sesuatu yang ada dan kegiatan yang dilakukan harus didasarkan pada Al Qur’an dan Hadist atau Syariah Islam. Dalam kegiatan ekonomi, dasar yang digunakan adalah bahwa, sebagai umat Muslim setiap orang mempunyai kewajiban untuk melakukan semua aktivitas sesuai dengan ajaran Islam. Filosofi yang diterapkan yaitu bahwa, semua manusia adalah makhluk Allah, karenanya harus selalu mengabdi kepada-Nya. Semua aktivitas yang dilakukan termasuk aktivitas ekonomi merupakan ibadah kepada Allah.

sebagai ajaran baik-buruk, benar-salah, atau ajaran tentang moral khususnya dalam perilaku dan tindakan ekonomi, bersumber terutama dari ajaran agama. Itulah sebabnya banyak ajaran dan paham dalam ekonomi Barat merujuk pada kitab Injil (Bible), dan etika ekonomi Yahudi banyak merujuk pada lebih dari seperlima ayat-ayat yang dimuat dalam Al-Qur’an. Namun jika etika agama Kristen-Protestan telah melahirkan semangat (spirit) kapitalisme, maka etika agama Islam tidak mengarah pada Kapitalisme maupun Sosialisme. Jika Kapitalisme menonjolkan sifat individualisme dari manusia, dan Sosialisme pada kolektivisme, maka Islam menekankan empat sifat sekaligus yaitu :

  1. Kesatuan (unity)
  2. Keseimbangan (equilibrium)
  3. Kebebasan (free will)
  4. Tanggungjawab (responsibility)

Manusia sebagai wakil atau kalifah Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaannya di bumi.

Sistem ekonomi syariah berbeda dari Kapitalisme, Sosialisme, maupun Negara Kesejahteraan (Welfare State). Berbeda dari Kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Dalam kitab suci al-qur’an terlah disebutkan sebagai berikut;

”Kecelakaanlah bagi setiap..…yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung” (Q.S Al-Humazah, 2).[13]

Orang miskin dalam Islam tidak dihujat sebagai kelompok yang malas dan yang tidak suka menabung atau berinvestasi. Ajaran Islam yang paling nyata menjunjung tinggi upaya pemerataan untuk mewujudkan keadilan social. Dalam kitab suci al-qur’an terlah disebutkan sebagai berikut;

”jangan sampai kekayaan hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja diantara kamu” (QS, Al-Hasyr, 7).[14]

Disejajarkan dengan Sosialisme, Islam berbeda dalam hal kekuasaan negara, yang dalam Sosialisme sangat kuat dan menentukan. Kebebasan perorangan yang dinilai tinggi dalam Islam jelas bertentangan dengan ajaran Sosialisme.

Akhirnya ajaran Ekonomi Kesejahteraan (Welfare State) yang berada di tengah-tengah antara Kapitalisme dan Sosialisme memang lebih dekat ke ajaran Islam. Bedanya hanyalah bahwa dalam Islam etika benar-benar dijadikan pedoman perilaku ekonomi sedangkan dalam Welfare State tidak demikian, karena etika Welfare State adalah sekuler yang tidak mengarahkan pada ”integrasi vertikal” antara aspirasi materi dan spiritual. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam Islam pemenuhan kebutuhan materil dan spiritual benar-benar dijaga keseimbangannya, dan pengaturan oleh negara, meskipun ada, tidak akan bersifat otoriter.

B. Analisa Prinsip Syariah dalam kegiatan Ekonomi

Teori ekonomi dalam Islam bergeser pada system nilai yang lebih luas, yaitu manfaat yang didapatkan bukanlah sekedar hanya sekedar pada manfaat di setiap akhir kegiatan, melainkan pada setiap proses transaksi. Setiap transaksi harus mengandung nilai-nilai konsep kemaslahatan dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan.

Bahwa prinsip yang dimaksud adalah mewajibkan para pelaku ekonomi agar selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum menurut Islam dalam hal kegiatan ekonomi. Realisasi konsep syariah dalam sistem ekonomi Islam (syariah), memiliki tiga ciri mendasar yaitu;[15] a). perinsip keadilan, b). menghindari kegiatan yang dilarang, dan c). memperhatikan aspek kemanfaatan. Maka ketiga ciri system tersebut saling berkaitan sehingga tidak bias dipisahkan dan dalam menerapkan semua prinsip syariah tersebut dalam sistem ekonomi yang seimbang yaitu keseimbangan mekanisme keuntungan dengan pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan oprasionalnya.

Sehingga dapat dilihat atas potensi manfaat keberadaan sistem ekonomi yang ditujukan kepada bukan hanya untuk umat Islam melainkan untuk seluruh umat manusia dimuka bumi ini (rahmatan lil ‘alamin-rahmat bagi seluruh alam semesta). Dari paparan diatas tersebut dapat diklasifikasikan dalam bentuk gambar 1.b mengenai apa saja yang mendasari system ekonomi Islam (syariah), adalah sebagai berikut;[16]

Keadilan Menghindari Aktivitas yang Terlarang Kemanfaatan
Transparansi dan kejujuran Larangan produk jasa dan proses yang merugikan dan berbahaya Produktif dan tidak spekulatif
Transaksi yang fair Tidak menggunakan SDM illegal dan secara tidak adil Menghindari penggunaan SDM yang tidak efisien
Persaingan yang sehat Akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh SDM.

Perjanjian yang saling menguntungkan

Gambar 1.b.

Kemaslahatan bagi masyarakat berdasarkan ekonomi Islam (syariah)

BAB IV

A. KESIMPULAN

Perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada filosofi ekonomi, bukan pada ilmu ekonominya. Filosofi ekonomi memberikan ruh pemikiran dengan nilai-nilai Islam dan batasan-batasan syariah. Sedangkan ilmu ekonomi berisi alat-alat analisa ekonomi yang dapat digunakan. Bahwa ekonomi islam adalah sebuah ajaran atau doctrine dan bukannya ilmu murni (science), karena apa yang terkandung dalam ekonomi Islam bertujuan memberikan sebuah solusi hidup yang paling baik. Sedangkan ilmu ekonomi hanya akan mengantarkan kita kepada pemahaman bagaimana kegiatan ekonomi berjalan. Tiga prinsip teori Ekonomi Islam menurut Umer Chapra adalah sebagai berikut: a). Prinsip Tauhid, b). Prinsip Khalifah, dan e). Prinsip Keadilan. Prinsip ‘Adalah (keadilan) menurut Chapra merupakan konsep yang tidak terpisahkan dengan Tawhid dan Khilafah, karena prinsip ‘Adalah adalah merupakan bagian yang integral dengan tujuan syariah (maqasid al Syariah). Adapun maqasid al syariah dalam ekonomi islam adalah untuk terciptanya kesejahtraan indivudu, masyarakat serta negara, obtimalisasi sumber daya secara efisien, adanya distribusi harta secara adil, terciptanya kesamaan hak dan peluang pada pelaku ekonomi khususnya ekonomi Islam (syariah).

B. KERITIK dan SARAN

Adapun kelemahan (weaknesses) dalam ekonomi islam; sebagai sistem ekonomi yang baru diterapkan di dunia perbankan khususnya di negara Indonesia terdapat management syariah (ekonomi Islam) yang kurang professional. Untuk jastifikasi kurang proposional management syariah banyaknya dorongan motivasi primordial yaitu motivasi keinginan untuk mengaplikasikan ajaran agama kedalam dunia nyata. Harus adanya komitmen para pakar Ekonom Islam untuk menyokong dan mengembangkan sistem ekonomi Islam. Dan para pakar ekonom Islam lebih aktif lagi dalam membantu sosialisasi sistem ekonomi Islam ini karena kita mengetahui masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam sehingga ini adalah sebagai peluang pertumbuhan ekonomi Islam yang menjanjikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Syatibi (t.t.), al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, Beirut: Dar al-Fikr, juz 2.

Departemen Agama R.I, (2000), Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: Diponegoro.

M. Abdul Mannan (1986), Islamic Economics; Theory and Practice, Cambride: Houder and Stoughton Ltd.

Muhammad Nejatullah Siddiqi (1991), “Islamic Economic Thought: Foundations, Evolution and Needed Direction”, dalam AbulHasan M. Sadeq et al. (eds.), Development and Finance in Islamic, Petaling Jaya: International Islamic University Press.

M. B. Hendrie Anto (2003), Pengantar Ekonomika Mikro Islami, Yogyakarta: Ekonisia.

M. Umer Chapra (2001), Masa Depan Ilmu Ekonomi, (terj.) Ikhwan Abidin, The Future of Economics: An Islamic Perspective, Jakarta: Gema Insani Press.

Tim Pengembangan Perbankan Syari’ah Institut Bankir Indonesia (2003), Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari’ah , Jakarta: Djambatan.

Warkum Sumito (2004), Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait. Cet ke empat, Raja grafindo Persada: Jakarta.

Yusuf al-Qaradawi (1998), al-Ijtihad al-Mu‘asir, Beirut: al-Maktab al-Islami.

Zainuddin Ali (2008), Hukum Perbankan Syariah, cet pertama, Sinar Grafindo: Jakarta

Di akses dalam http://www.menkokesra.go.id/content/view/9999/39/, tanggal 26 Oktober 2009.


Footnotes

[1] Di akses dalam http://www.menkokesra.go.id/content/view/9999/39/, tanggal 26 Oktober 2009.

[2] Tim Pengembangan Perbankan Syari’ah Institut Bankir Indonesia, Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari’ah , Jakarta: Djambatan, 2003, hlm.10.

[3] M. Abdul Mannan (1986), Islamic Economics; Theory and Practice, Cambride: Houder and Stoughton Ltd., hlm. 18.

[4] Muhammad Nejatullah Siddiqi (1991), “Islamic Economic Thought: Foundations, Evolution and Needed Direction”, dalam AbulHasan M. Sadeq et al. (eds.), Development and Finance in Islamic, Petaling Jaya: International Islamic University Press, hlm. 21

[5] M. B. Hendrie Anto (2003), Pengantar Ekonomika Mikro Islami, Yogyakarta: Ekonisia, hlm. 10-11

[6] M. Umer Chapra (2001), Masa Depan Ilmu Ekonomi, (terj.) Ikhwan Abidin, The Future of Economics: An Islamic Perspective, Jakarta: Gema Insani Press, hh. 202-206.

[7] Ibid.

[8] Al-Syatibi (t.t.), al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, Beirut: Dar al-Fikr, juz 2, hlm. 19.

[9] Yusuf al-Qaradawi (1998), al-Ijtihad al-Mu‘asir, Beirut: al-Maktab al-Islami, h. 68.

[10] M. B. Hendrie Anto (2003), op.cit., h. 7.

[11] Warkum Sumito (2004), Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait. Cet ke empat, Raja grafindo Persada: Jakarta, hlm.17.

[12] M. Abdul Mannan (1986), op.cit., hlm. 13-27.

[13] Departemen Agama R.I (2000), Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: Diponegoro, QS. Al-Humazah, 2.

[14] Departemen Agama R.I, Ibid., QS, Al-Hasyr, 7.

[15] Zainuddin Ali (2008), Hukum Perbankan Syariah, cet pertama, Sinar Grafindo: Jakarta, hlm.20.

[16] Zainuddin Ali (2008), Ibid., hlm. 21

SOSIOLOGI HUKUM ATAS PERKEMBANGAN SOSIAL-POLITIK

SOSIOLOGI HUKUM ATAS PERKEMBANGAN SOSIAL-POLITIK

A.RESUME

Masyarakat industry dalam perkembangannya menumbuhkan tatanan hukum untuk memberikan kepastian-kepastian untuk memprediksi dan perencanaan usaha. Masyarkat industrial mengharapkan terciptanya norma-norma hukum positif. System Hukum tersebut dibangaun atas landasan aliran legisme formalism sebagaimana diatur oleh kaum positivis. Menurut kaum positivis bahwa hukum digunakan untuk alat control sehingga terjaminlah kepastian hukum sebagaimana tugal intitusi hukum yaitu badan legistalif, eksekutif dan yudisial. Fungsi hukum bagi masyarakat industrial adalah sebagai rujukan resmi dalam penyelasaian perkara baik yang rekontruktif maupun edukatif. Semakin kecil ragam organisasi dalam kehidupan tradisional maka semakin kecil juga hukum yang digunakan dan mereka tidak banyak mobilitas serta gerak memaku dalam suatu posisi dan setatus tertentu, sehingga komunitas tradisional dikuasai oleh norma-norma social yang tidak diundangkan. Lainhalnya dengan masyarakat industrial modern yang banyak bergerak serta berpindah dalam makna social dan okupansional. Berambisi untuk mengejar setatus social dalam jenis kegiatan dan pekerjaan yang sifatnya kontraktual sebagaimana dikatakan oleh Hendry Maine adalah “a movement from status to contract”. Hukum dalam masyarakat tradisional berorentasi pada setatus social karena masyarakat tradisional.

Doktrin Hukum Modern Kaum Legis-Positivism, sesunggunhnya transformasi praktek dan pemikiran yang mendasari hukum modern ini yang semula hanya dimaksudkan untuk merespons kebutuhan hukum serta merupakan hukum konseptual dan perkembangannya untuk merespon kebutuhan kehidupan nasional dengan refleksi dan aktualisasi suatu ideal hukum yang telah dicita-citakan. Subtansi dari hukum modern adalah alamiah positivasi hukum serta sistematisasinya sebagai corpus juris yang berkoheren tinggi dan perlu adanya pengelolaan dan perawatan guna kepentingan ajudikasi dalam proses yudisial. Akan tetapi berlakunya hukum harus adanya pengukuhan dan penegakan dalam ranah politik atau power pemerintah, tidak cukup hanya dengan legitimasi dari dunia akademis dan/atau profesi. Perubahan social dan terjadinya legal gap, dalam perkembangannya pemikir filsafat dalam ilmu hukum dikontruksikan oleh kaum libral dengan mengakui dogma legisme positivistis kurang realistis terkesan gagal dalam menjawab berbagai permasalahan yang timbul dalam perubahannya. Kebenaran dalam doktrin positivism dalam pemikiran ilmu hukum atas dasar “everybody is equal before the law/ everybody is born free to pursuit its happiness”. Suatu intitusi yang netral dan independen adalah merupakan sebuah harapan kosong belaka karena hanyalah idealis semboyan dan hanya retorika padahal dalam implementasinya nihil dikarenakan kuatnya hegemoni dan subordinasi penguasa dalam kancah percaturan politik. Efektifitas hukum dalam pengontrolan serta pengelolaannya ada tiga pemikiran aliran, yaitu;

1) The Sociological Jurisprudence, adalah merupakan pemikiran Roscoe Pound merujuk pada paham formalism klasik, berbeda dengan pandangan Langdell bahwa ilmu hukum merupakan golongan ilmu eksakta yang merupakan hasil sebuah temuan hubungan sebab-akibat. Pound mengutarakan bahawa hukum merupakan sebuah “law is a tool of social engineering” social control bagi kesetabilan-keseimbangan dalam masyarakat.

2) Legal Realism/ The realist Jurisprudence, adalah merupakan pemikiran Roscoe Pound merujuk pada paham formalism klasik, berbeda dengan pandangan Langdell bahwa ilmu hukum merupakan golongan ilmu eksakta yang merupakan hasil sebuah temuan hubungan sebab-akibat. Pound mengutarakan bahawa hukum merupakan sebuah “law is a tool of social engineering” social control bagi kesetabilan-keseimbangan dalam masyarakat. The Realistic Jurisprudence juga disebut Legal Realism merupakan buah pikiran Pound abad 20-an, sebagai gerakan social dalam pembaruan hukum sebagaimana di utarakan Milovanovic dan berkembang sehingga dibedakan the realist dan the sociologist akan tetapi perbedaannya tidak dasar prinsipil. Kaum realist memfokuskan dalam dinamisasi perubahan masyarakat dikarenakan kompleksitas dan intervensi kebijakan oleh pemerintah yang condong pada paham kaum liberal berdasarkan realis formal yang mendahulukan kapitalisme, individualism dan konstitusionalisme sehingga kinerjanya menjadi skeptisisme.

3) The Critical Legal Study Movement, adalah pemikiran Milovanovic sebagai pemikiran kritik dibidang praktik dan teori hukum, serta berpandangan tidak adanya idealisasi dala hukum. Kaum positivis-formalis merupakan kubu birokrasi-militer sehingga disebut “the establishment”. Maka kebijakan pemerintah sulit bersifat netral sebagai “supremasi hukum” dikarenakan kuatnya pengaruh legitimasi dominasi para elit politik, bukan lagi hukum sebagai “rule of law” akan tetapi menjadi “rule of men” pengaruh pemegang kekuasaan sehingga para penegak hukum hanyalah sebagai boneka-boneka dan robot-robot dengan kerja system normatif mekanis hanya sekedar pemenuhan norma procedural sehingga mengabaikan rasionalitas subtantif. Sebagai contoh rekontruksi dan dekontroksi dalam tatanan masyarakat serta tatanan hukum yang ditawarka oleh Roberto Unger, yang memfokuskan pada permasalahan perempuan dalam peraturan hukum yang disebut “The Feminist Jusisprudence” pada pembahasan hak-hak kaum perempuan yang selama ini tersesan termarjinalkan. Yang menitik beratkan responsifitas atas tuntutan public serata kepekaan pada permasalahan yang berkembang dalam masyarakat yang dihubungkan dengan tek dan kontek kenyataan masyarakat tersebut.

B. ANALITIS

Inti dari suatu system hukum antara aturan utama (primary rules), kewajiban masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup dan aturan tambahan (secondary rules); a) Rules of recognition (aturan utama sangat diperlukan berdasarkan hierarki urutannya); b) Rules of change (mengesahkan aturan pertama diberlakukan); c) Rules of adjudication (memberikan hak perorangan untuk menentukan sanksi pada suatu peristiwa peraturan utama dilanggar);. Sosiologi yang berorentasi Hukum adalah bahwa dalam setiap masyarakat, selalu ada solidaritas organis (masyarakat modern, hukum bersifat restitutif seperti hukum perdata) dan solidaritas mekanis (masyarakat sederhada, hukum yg bersifat represif seperti hukum pidana). Max Weber, ada 4 tipe ideal, a).irasional formal, b).irasional material, c).rasional material (berdasarkan konsep hukum), d).rasional material.

Memprediksi, suatu hukum sesuai atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu (perbedaan yang mendasar antara pendekatan yuridis normative yaitu tunduk pada hukum, antara yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu menguji dengan data empiris, kenyataan hukum dalam masyarakat). Social Control atau Social Engineering diartikan sebagai suatu proses, baik yang direncanakan ataupun yang tidak direncanakan, yg bersifat mendidik, atau mengajak bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah dan nilai yang berlaku. Yang berupa pemidanaan, kopensasi, terapi, maupun konsiliasi. Patokan suatu pemidanaan adalah larangan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan (sanksi negatif) bagi pelanggarnya.

Pada dewasa ini Negara Indonesia telah kehilangan jati diri atas keadilan, dikarenakan kuatnya hegemoni kekuasaan dalam segala aspek. Sebagaimana hangatnya masalah Konspirasi Kriminalisasi KPK (Buaya vs Cicak) inilah salah satu contoh hegemoni kekuasaan pemerintah yang membungkam “supremasi hukum” dalam mengungkap tabir kebenaran.

Negara Indonesia dalam kancah dan pergelutan politik-hukum dalam kaitannya dengan hukum dan kekuatan social sangat erat sekali kaitannya, yaitu contoh adanya tawar-menawar dalam penyelesaian kasus Kasus Bank Century bukanlah sekadar kasus perbankan ataupun pengingkaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Namun, kasus ini telah memasuki ranah politik, dengan terbangunnya perdebatan antarelite politik mengenai layak tidaknya bank tersebut mendapatkan bantuan. Persoalan ini juga kembali mencederai kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan kita beserta dengan para pelakunya. Bantuan bailout dan sejumlah dana yang dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali diperdebatkan. Bahwa pada dasarnya hukum sangat erat dengan kekuatan social dalam kontek politik uang sebagaimana kasus Bank Century diatas, adapun kekuatan social dalam politik dibagi menjadi 4 (empat) bagian, adalah sebagai berikut; (1).Kekuatan Uang, (2). Kekuatan Politik, (3). Kekuatan Massa, dan (4). Kekuatan Teknologi Baru.

Hukum adalah berfungsi sebagai “social control” sebagai pengubah masyarakat menjadi “social engineering” yaitu melalui hakim sebagai interpretasi dalam mengadilan kasus-kasus yang dihadapinya secara seimbang “balance”. Dengan memperhatikan beberapa hal, adalah sebagai berikut:

a. Studi tentang aspek social yang aktual dari lembaga hukum.

b. Tujuan pembuatan peraturan yang efektif.

c. Studi tentang sosiologi dlm mempersiapkan hukum.

d. Studi tentang metodologi hukum.

e. Sejarah hukum.

f. Arti penting tentang alasan-alasan dan solusi dari kasus-kasus individual yang berisikan keadilan abstrak dari hukum yang abstrak pula.

 “Fiat Justitia Ruat Caelum” (hukum harus ditegakkan walau langit akan runtuh).

Positivisme dan Idealisme Hukum dalam Filsafat Hukum Islam

Positivisme dan Idealisme Hukum dalam Filsafat Hukum Islam

Mochamad Soef, SH., S.HI

PENDAHULUAN

Perdebatan tak kunjung habis teori-teori sosial tentang peran hukum dalam perubahan masyarakat tidak seharusnya menghasilkan keraguan tentang keharusan melakukan perubahan mendasar atas sistem hukum dan pranata hukum untuk mengatur dan menunjang kehidupan masyarakat modern yang harus demokratis, transparan dan berkeadilan. Oleh karenanya tidak menjadi penting benar apakah hukum yang mengatur perubahan masyarakat sebagaimana diteorikan Roscoe Pond atau hukum mengikuti dengan rajin dari belakang perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.. Pada akhirnya jika sistem hukum dan pranata keadilan dibutuhkannya untuk menyelesaikan perbedaan nilai atau konflik kepentingan yang sudah ada disana, maka harus siap untuk digunakan oleh pencari keadilan dengan nilai-nilai kekiniannya yang diterima mayoritas anggota masyarakat melalui sistem perwakilan dan debat publik yang luas. Yang menjadi sorot utama pada negara Indonesia selama ini sekaligus juga menjadi kelemahan. Pada zaman Orde Lama dan Orde Baru prioritas utama lebih ditujukan pada penyesuaian hukum Belanda dan hukum adat dengan nilai-nilai Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Di sela-sela usaha tersebut banyak lahir kebijakan publik yang menekankan perlindungan kelanggengan penguasa (kekuasaan) dan sekelompok tertentu yang berada dalam sistem perlindungan penguasa.

Kondisi Indonesia saat ini mengalami masa transisi setelah munculnya reformasi Mei 1998. Kondisi ini juga diperparah dengan terjadinya keterpurukan hukum di Indonesia. Kendala utama untuk membebaskan dari kondisi ini terletak pada legal thought yang masih teramat legalistik-positivistik yang dianut oleh sebagian besar kalangan hukum Indonesia. Akibatnya teori hukum yang dipelajari dan yang kemudian ingin dijadikan andalan untuk menemukan solusi terhadap keterpurukan tersebut hanyalah sekedar ilmu hukum positif yang sangat sempit sehingga mustahil melahirkan solusi terhadap situasi yang serius ini. Pembahasan ini mencoba ingin meletakkan teori hukum pada posisi yang sebenarnya sehingga mampu menjadi alat yang efektif untuk membebaskan Indonesia dari keterpurukannya di bidang hokum khususnya.

PEMBAHASAN

A. Filosofi Positivisme Hukum dalam Filsafat Hukum Islam

Seiring dengan itu dapat dipahami bahwa orang-orang sudah beranggapan bahwa dunia hukum Indonesia dan dunia peradilan Indonesia sangat bobrok. Oleh sebab itu jika kebenaran sepenuhnya hanya diserahkan kepada pengadilan yang unfair jelaslah hukum di suatu negara tidak akan pernah bersentuh dengan keadilan yang sesungguhnya. Juga jelaslah bahwa ide kepastian hukum yang sering digaungkan oleh kaum positivisme tidak selalu benar-benar kepastian hukum, sebab kemungkinan ia hanyalah kepastian undang-undang. Oleh sebab itu perlu kiranya menghapus pemikiran yang selalu mengindentikkan hukum sebagai undang-undang saja. Secara ilmiah dapat dikatakan tidak benar bahwa kepastian hukum segera muncul begitu ada peraturan hukum yang dibuat. Pemikiran positivism hukum lahir bersama dengan kelahiran negara modern pada akhir abad ke 18. Sebelumnya masyarakat masih menggunakan hukum yang dinamakan interactional law atau customary law. Sebaliknya, positivisme kental dengan ide pendokumenan dan pemformalan hukum dalam wujudnya sebagai the statutoriness of law yang menurut Roberto M. Unger disebut bureaucratic law.

Dalam teori hukum legalistik-positivistik hukum berfungsi sebagai pranata pengaturan yang mekanistik dan deterministik. Dengan kata lain positivisme telah melakukan penyederhanaan-penyederhanaan yang agak berlebihan. Dalam pandangan positivis hukum adalah suatu keteraturan. John Austin (1932) seorang eksponen utama positivism memandang bahwa menurut kaum positivisme, hukum tidak lain dari perintah yang bersumber dari otoritas yang berdaulat di dalam masyarakat. Suatu perintah yang merupakan ungkapan dari keinginan yang diarahkan oleh otoritas yang berdaulat, yang mengharuskan orang atau orang-orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal. Perintah itu bersandar karena adanya ancaman keburukan yang akan dipaksakan berlakunya jika perintah itu tidak ditaati. Keburukan yang mengancam bagi mereka yang tidak taat adalah berwujud sanksi yang berada di belakang setiap perintah itu. Suatu perintah, suatu kewajiban untuk menaati dan suatu sanksi merupakan tiga unsur esensial hukum dalam pandagan positivism, tidak ada hukum selain hukum positif, yaitu hukum yang didasarkan pada otoritas yang berdaulat. Sistem hukum dalam paradigma positivis, tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat melainkan sekedar melindungi kemerdekaan individu. Kemerdekaan individu itu senjata utamanya adalah kepastian hukum. Paradigma positivisme berpandangan demi kepastian maka keadilan dan kemanfaatan boleh dikorbankan. Demikianlah dalam kenyataannya, sistem hukum yang lebih menonjolkan kemerdekaan individu daripada pencarian kebenaran dan keadilan telah banyak memakan korban baik di negara Barat maupun di negara-negara yang menganut positivisme. Sebagai contoh di Amerika Serikat puluhan putusan pengadilan kemudian terbukti sebagai putusan sesat baik putusan-putusan pengadilan yang telah menghukum orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah maupun putusan-putusan pengadilan yang telah membebaskan orang-orang yang sebenarnya harus dipidana.

B. Filosofi Idealisme Hukum dalam Filsafat Hukum Islam

Pasangan pilihan ketiga yang telah mempengaruhi perkembangan fiqh adalah pilihan antara idealisme dan realisme, antara cita-cita dan kenyataan. Kita mengetahui dari sejarah, bahwa kitab-kitab fiqh itu pada umumnya ditulis para fuqaha, jurist, atau para ahli hukum, dan bukan oleh para hakim di pengadilan agama. Bahkan kita mengetahui banyak fuqaha menolak jabatan qadi atau hakim, meskipun untuk itu mereka harus masuk penjara. Ini berarti sejarah telah membuktikannya fiqh pada umumnya dirumuskan para teoritisi belakang meja daripada praktisi di lapangan. Sebagai akibatnya, fiqh yang dihasilkannya lebih mengekspresikan hal-hal yang ideal daripada real, lebih menekankan segala sesuatunya pada hal-hal yang maksimal daripada minimal. Akibat lain dari pilihan atas idealisme daripada realisme itu, ialah: fiqh semakin hari semakin jauh dari kenyataan masyarakat. Ini telah terjadi pada saat kitab fiqh itu dituliskan, apalagi ketika kitab-kitab fiqh itu menjadi remote dari masyarakat yang mengamalkannya, baik remote waktu maupun tempat. Sepertihalnya, Kita mengetahui terdapat berbagai madzhab dalam fiqh.

Sekarang kita melihat madzhab-madzhab itu sebagai aliran-aliran dalam hukum Islam, tapi dulunya lebih merupakan ekspresi lokal. Demikianlah perkembangan hukum Islam. Orang harus melakukan pilihan antara pandangan yang mengatakan hukum Islam itu universal, dengan pandangan yang mengatakan hukum Islam itu partikular . Kita mengetahui dalam sejarah, bahwa pandangan pertama telah mendominasi benak kaum Muslim selama berabad-abad, dan sebagai hasilnya fiqh selalu resisten terhadap perubahan. Bagi kita kaum Muslim Indonesia, lebih ironis lagi. Hukum Islam yang dianggap universal itu sebenarnya adalah produk fuqaha dari suatu lingkungan kultur tertentu, dan dari suatu masa tertentu di masa silam. Kitab-kitab fiqh yang kita pelajari sekarang di Indonesia ini, dan sebagian diterjemahkan atau disadur dalam bahasa Indonesia, adalah kitab-kitab fiqh yang ditulis lima atau enam abad yang lalu, dan merupakan ekspresi dari kultur tertentu di sekitar Timur Tengah. Jadi, selain sudah tua, kitab-kitab fiqh yang kita pelajari itu mengandung ekspresi lokal di Timur Tengah sana. Artinya kitab-kitab fiqh itu partikularistik. Tapi justru kitab-kitab yang dipandang sebagai hukum Islam itu di Indonesia dipandang universal tadi. Begitulah, mengidentikkan fiqh dengan hukum Islam yang universal, telah mengakibatkan mandeknya perkembangan fiqh, seperti yang kita saksikan selama ini. Langkah-langkah Reaktualisasi Uraian di atas dapat disimpulkan: Kemandekan pemikiran fiqh di dunia Islam selama ini adalah karena kekeliruan menetapkan pilihan dari pasangan-pasangan pilihan tersebut di atas, atau sekurang-kurangnya kekeliruan dalam menentukan bobot masing-masing pilihan itu. Fiqh telah dipandang sebagai ekspresi kesatuan hukum Islam yang universal daripada sebagai ekspresi keragaman partikular. Fiqh telah mewakili hukum dalam bentuk cita-cita daripada sebagai respon atau refleksi kenyataan yang ada secara realis. Fiqh juga telah memilih stabilitas daripada perubahan. Semua itu, telah mengakibatkan kemandekan pemikiran fiqh di dunia Islam selama ini. Jika kita hendak mereaktualisasikan ajaran-ajaran Islam, khususnya dalam bidang hukum, dan lebih khusus lagi dalam bidang fiqh, maka kita harus membalik pilihan-pilihan tersebut di atas. Kita harus memandang fiqh sebagai produk dominan akal ketimbang wahyu dan Fiqh harus dipandang sebagai varian suatu keragaman yang bersifat partikularistik yang terkait dengan tempat dan waktu. Fiqh harus dikembangkan dari yurisprudensi pengadilan yang bertumpu pada realisme. Pendek kata, fiqh harus dilihat sebagai mata rantai perubahan yang tak henti-hentinya tanpa harus dipersoalkan keabsahannya karena toh pada akhirnya fiqh itu hanya menyangkut soal cabang dari agama. Tapi untuk melakukan pilihan-pilihan yang tepat diperlukan beberapa syarat, sedikitnya ada tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu: Pertama, adanya tingkat pendidikan dan tingkat keterbukaan yang tinggi dari masyarakat Muslim. Kedua, adanya keberanian di kalangan umat Islam untuk mengambil pilihan-pilihan yang tidak konvensional dari pasangan-pasangan pilihan tersebut di atas. Dan ketiga, memahami faktor-faktor sosiokultural dan politik yang melatarbelakangi lahirnya suatu produk pemikiran fiqhiyah tertentu, agar dapat memahami partikularisme dari produk pemikiran hukum itu. Dengan demikian, jika di tempat lain atau pada waktu lain ditemukan unsur-unsur partikularisme yang berbeda, maka produk pemikiran hukum itu dengan sendirinya harus dirubah. Dengan demikian dinamika hukum Islam dapat terus dijaga dan dikembangkan.

Maka kita dapat menarik sebuah benang merah dari penjabaran diatas yang berkenaan dengan kritik positivisme juga datang dari berbagai kalangan, ada yang bersifat teoritis, ada juga yang praktis. Kritikan yang bersifat teoritis antara lain:

Pertama,. Tidak semua hukum lahir dari keinginan pihak yang berdaulat. Kebiasankebiasaan yang diperkenalkan oleh pengadilan, sama sekali tidak merupakan ungkapan keinginan pihak yang berdaulat.

Kedua. Bahwasannya hukum lebih mendekati hukum pidana yang membebankan kewajiban-kewajiban. Banyak hukum yang tidak membebankan kewajiban dan juga tidak membutuhkan penghukuman. Ada pendelegasian kekuasaan atau memungkinkan undang-undang memberikan kekuasaan kepada pengadilan untuk menyelesaikan persengketaan atau kekuasaan bagi para legislator dalam membuat undang-undang ataupun membolehkan persorangan menuangkan keinginan atau mengambil bagian dalam pembuatan kontrak. Hukum perkawinan tidak memerintahkan seseorang untuk kawin. Ia hanya mengemukakan kondisi-kondisi dimana orang-orang boleh kawin dan prosedur yang harus mereka ikuti agar perkawinan mereka menjadi sah.

Ketiga. Rasa takut bukan satu-satunya motif sehingga orang menaati hukum. Terdapat banyak motif lain sehingga orang menaati hukum, seperti respek terhadap hukum simpati terhadap pemeliharaan tertib hukum, atau alasan yang sifatnya manusiawi. Rasa takut hanya motif tambahan. Hukum juga di August 16, 2006 akut untuk ditangkap atau dihukum.

Keempat. Definisi hukum dari kaum positivis tidak dapat diterapkan terhadap Hukum Tata Negara, karena Hukum Tata Negara tidak dapat digolongkan dalam perintah yang berdaulat.

PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM PERPEKTIF POSITIVISME

PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM
PERPEKTIF POSITIVISME
[1]

MOCHAMAD SOEF, SH, S.HI [2]

ABSTRAK

Penulis makalah mencoba membahas tentang perkembangan filsafat hukum menurut perpektif positivise. Sebagaimana positivisme diperkenalkan oleh John Austin dan dipopulerkan serta dikembangkan oleh August Comte (1798-1857). Comte membagi perkembangan pemikiran manusia kedalam tiga fase, yang menurutnya hal tersebut merupakan sebuah rentetan ketentuan umum yang sudah ditetapkan. Tiga tahap tersebut melalui teori comte tentang kemajuan manusia adalah sebagai berikut; Tahap teologis, Tahap metafisis dan Tahap positif/ ilmiah.
Paradigma positivistik berpandangan demi kepastian hukum, maka keadilan dan kemanfaatan boleh diabaikan. Pandangan positivistik juga telah mereduksi hukum dalam kenyataannya sebagai pranata pengaturan yang kompleks menjadi sesuatu yang sederhana, linear, mekanistik dan deterministik. Hukum tidak lagi dilihat sebagai pranata manusia, melainkan hanya sekedar media profesi. Akan tetapi karena sifatnya yang deterministik, aliran ini memberikan suatu jaminan kepastian hukum yang sangat tinggi.
Kata kunci: Perkembangan, filsafat hukum, positivisme.

I. PENDAHULUAN

Pendapat yang menyatakan bahwa induk dari segala macam ilmu pengetahuan adalah Filsafat merupakan argumen yang hampir diterima oleh semua kalangan. Hal ini terbukti dengan adanya hubungan yang erat antara ilmu pengetahuan tertentu dengan filsafat tertentu, seperti filsafat hukum yang melahirkan ilmu hukum dan seterusnya. Filsafat hukum adalah refleksi teoretis (intelektual) tentang hukum yang paling tua, dan dapat dikatakan merupakan induk dari semua refleksi teoretis tentang hukum.[3] Filsafat hukum adalah filsafat atau bagian dari filsafat yang mengarahkan (memusatkan) refleksinya terhadap hukum atau gejala hukum. Sebagai refleksi kefilsafatan, filsafat hukum tidak ditujukan untuk mempersoalkan hukum positif[4] tertentu, melainkan merefleksi hukum dalam keumumannya atau hukum sebagai demikian (law as such). Filsafat hukum berusaha mengungkapkan hakikat hukum dengan menemukan landasan terdalam dari keberadaan hukum sejauh yang mampu dijangkau oleh akal budi manusia.[5]
Gagasan tiga tahap August Comte[6]; menurutnya sejarah pemikiran manusia berevolusi dalam tiga tahap; tahap teologis (mistis) dimana manusia memecahkan berbagai persoalan dengan meminta bantuan kepada Tuhan atau dewa-dewa, yang tidak terjangkau oleh panca indera; tahap falsafi dimana pada tahap ini hakekat benda-benda merupakan keterangan terakhir dari semua; dan tahap positivis, tahap dimana dunia fakta yang dapat diamati dengan panca indera merupakan satu-satunya obyek pengetahuan manusia. Pada tahap terakhir inilah dunia Tuhan dan dunia filsafat telah ditinggalkan. Tulisan sederhana ini tidak bermaksud untuk membahas berbagai persoalan tersebut, hanya untuk mencari jawaban bagaimana pengaruh positivisme dalam pemikiran hukum.

II. PEMBAHASAN
Istilah Positivisme Hukum pertama kali oleh Saint Simon (1760-1825) dari prancis sebagai metode dan sekaligus sebagai perkembangan dalam arah pemikiran filsafat. Positivisme Hukum sebagai sebuah aliran pemikiran filsafat hukum mendasarkan pemikirannya pada pemikiran seorang ahli filsafat Prancis terkemuka yang pertama kali menggunakan istilah Positivisme, yaitu August Comte (1798-1857). Pemikiran Comte merupakan ekspersi suatu periode kultur Eropa yang ditandai dan diwarnai perkembangan pesat ilmu-ilmu eksakta berikut penerapannya. Comte membagi perkembangan pemikiran manusia kedalam tiga taraf/ fase, yang menurutnya hal tersebut merupakan sebuah rentetan ketentuan umum yang sudah ditetapkan. Tiga tahap tersebut melalui teori comte tentang kemajuan manusia adalah sebagai berikut[7] :
1. Tahap teologis (dimana manusia dan alam seisinya di jelaskan oleh supranatural).
2. Tahap metafisis (menjelaskan alam serta gejala didalamnya dengan mengandalkan kemampuan rasio atau akal budi).
3. Tahap positif/ ilmiah (tahapan dimana seluruh pengalaman memberikan inspirasi kepada manusia untuk merumuskan hukum).
Comte menuangkan gagasan positivisnya dalam bukunya the Course of Positivie Philosoph, yang merupakan sebuah ensiklopedi mengenai evolusi filosofis dari semua ilmu dan merupakan suatu pernyataan yang sistematis yang semuanya itu tewujud dalam tahap akhir perkembangan. Perkembangan ini diletakkan dalam hubungan statika dan dinamika, dimana statika yang dimaksud adalah kaitan organis antara gejala-gejala (diinspirasi dari de Bonald), sedangkan dinamika adalah urutan gejala-gejala (diinspirasi dari filsafat sejarah Condorcet).
Bagi Comte untuk menciptakan masyarakat yang adil, diperlukan metode positif yang kepastiannya tidak dapat digugat. Metode positif ini mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu :
a. Metode ini diarahkan pada fakta-fakta
b. Metode ini diarahkan pada perbaikan terus-meneurs dari syarat-syarat hidup
c. Metode ini berusaha ke arah kepastian
d. Metode ini berusaha ke arah kecermatan.
Metode positif juga mempunyai sarana-sarana bantu yaitu pengamatan, perbandingan, eksperimen dan metode historis. Tiga yang pertama itu biasa dilakukan dalam ilmu-ilmu alam, tetapi metode historis khusus berlaku bagi masyarakat yaitu untuk mengungkapkan hukum-hukum yang menguasai perkambangan gagasan-gagasan.
Sehingga positivisme adalah merupakan sebagai ilmu pengetahuan sehingga menurut pandangan para pakar positivism. Tugas pokok filsafat adalah menemukan prinsip umum bagi semua ilmu pengetahuan dan yang selanjutnya digunakan panduan prilaku manusia, sekaligus menjadi basis organisasi sosial.[8]
Pengertian pokok dalam istilah positivisme hukum (Morawetz) dan Legal Positivism (Paul Edwards), adalah sebagi berikut:[9]
1. Positivisme hukum digunakan untuk menunjuk konsep hukum yang mendefinisikan hukum sebagai komando, sebagaimana diperkenalkan oleh pakar filsafat inggris yaitu John Austin. Akan tetapi pemikiran ini ditolak oleh H.L.A Hart, karena definisi Austin tidak cukup memadai dikarenakan mengabaikan peraturan lainnya yang berfungsi sebagai hukum meskipun tidak harus dalam artian komando dari seorang yang berdaulat. Jadi menurut Hart semua undang-undang dan kontitusi serta hukum Internasional dapat dimasukkan dalam kategori positivisme. Dan dapat diperluas meliputi hukum adat dan hukum yang dibuat oleh hakim dalam proses pengadilan (Yurisprudensi).
2. Istilah positivisme digunakan untuk menandai perkembangan penting dalam konsep hukum terdapat dua ciri, yaitu (a). Hukum harus netral dipisahkan dari moral dan politik hukum yang disebut hukum murni dikembangkan oleh Hans Kelsen. Dan (b). Hukum tidak mengenal hukum yang ideal, melainkan hukum denga aktual (hukum yang ada). Pemisahan tersebut positivisme untuk hukum dari pernyataan moral yang tidak ilmiah (konsep fundamental seperti halnya hak, kewajiban, kepemilikan, dan person hukum).
3. Positivisme hukum merupakan cara berfikir dalam proses judisial dimana hakim menasarkan putusannya kepada peraturan yang ada (pengandalan kemanpuan berfikir yang logis).
4. Positivisme hukum juga merupakan cara pandang berfikir penilaian moral kalau dipandang perlu harus didasarkan dengan bukti-bukti faktual atau argument rasional. Sebagaimana pandangan Joseph Raz melalui gagasannya ”mitos moralitas bersama” (the myth of common morality), bahawa kesatuan tercipta karena adanya moralitas yang diterima dalam masyarakat.
5. Positivisme sosiologis, yaitu positivisme menuntuk menunjuk pandangan hukum yang ada bila tidak adil harus dipatuhi. Dengan kata lain validitas hukum tidak tergantung dengan validitas moral sebagaimana yang dituntul oleh hukum kodrat.
Bagi Comte yang penting adalah stadium/ tahap ilmiah, sebagai tahap terakhir dan tertinggi pemikiran manusia, dimana pada tahap ini pemikiran manusia sampai pada suatu pengetahuan yang ultim. Dasar dari pengetahuan adalah fakta-fakta yang dapat diobservasi. Pemikiran Ilmiah berikhtiar untuk mencari dan menelusuri hubungan-hubungan dan ketentuan-ketentuan umum antara fakta-fakta melalui cara yang dapat diawasi, artinya melalui metode eksperimental.
Melalui positivisme, hukum ditinjau dari sudut pandang positivisme yuridis dalam arti yang mutlak. Artinya adalah ilmu pengetahuan hukum adalah undang-undang positif yang diketahui dan disistematikan dalam bentuk kodifikasi-kodifikasi yang ada. Positivisme hukum juga berpandangan bahwa perlu dipisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya / antara das Sollen dan das Sein). Dalam kacamata positivis tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (law is command from the lawgivers). Bahkan bagi sebagian aliran Positivisme Hukum yang disebut juga Legisme, berpendapat bahwa hukum itu identik dengan Undang-undang. Positivisme Hukum juga sangat mengedepankan hukum sebagai pranata pengaturan yang mekanistik dan deterministik.
Salah satu pemikir Positivisme yang terkemuka adalah John Austin (1790-1859). Bagi Austin hukum adalah perintah dari penguasa. Hakikat hukum sendiri menurutnya terletak pada unsur “perintah” (command). Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Austin menyatakan “ a law is a command which obliges a person or person. Laws and other commands are said to proceed from superior, and to bind or oblige inferiors”[10]. Austin pertama-tama membedakan hukum dalam dua jenis :[11]
1. Hukum dari Tuhan untuk manusia (the divine laws), dan
2. Hukum yang dibuat oleh manusia, yang dibagi lagi kedalam dua bagian:
a. hukum yang sebenarnya.
b. hukum yang tidak sebenarnya.
Penjelasan hukum dalam arti yang sebenarnya ini (disebut juga hukum positif) meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum.
Senada dengan Austin, tokoh dari aliran Positivisme Hukum lainnya yaitu Hans Kelsen (1881-1973), mengatakan bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir asing yang non-yuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikirannya ini dikenal sebagai Teori Hukum Murni (the pure theory of law).[12] Bagi Kelsen hukum adalah suatu sollens kategori (kategori keharusan) bukannya sein kategorie (kategori faktual). Hukum dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai mahluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukalah ”bagaimana hukum itu seharusnya“ (what the law ought to be) melainkan “apa hukumnya” (what is the law). Dengan demikian hukum itu merupakan hukum positif an sich.
Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu dijunjung apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut, karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Dari sini nampak bahwa bagi kaum positivistik adalah kepastian hukum yang dijamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi

III. PENUTUP

Dalam paradigma postivistik sistem hukum tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, melainkan sekedar melindungi kemerdekaan individu (person). Kemerdekaan individu tersebut senjata utamanya adalah kepastian hukum. Paradigma positivistik berpandangan demi kepastian, maka keadilan dan kemanfaatan boleh diabaikan. Pandangan positivistik juga telah mereduksi hukum dalam kenyataannya sebagai pranata pengaturan yang kompleks menjadi sesuatu yang sederhana, linear, mekanistik dan deterministik. Hukum tidak lagi dilihat sebagai pranata manusia, melainkan hanya sekedar media profesi. Akan tetapi karena sifatnya yang deterministik, aliran ini memberikan suatu jaminan kepastian hukum yang sangat tinggi. Artinya masyarakat dapat hidup dengan suatu acuan yang jelas dan ketaatan hukum demi tertib masyarakat merupakan suatu keharusan dalam positivisme hukum.

DAFTAR PUSTAKA
Andre Ata Ujan, 2008, Pembangunan Hukum membela keadilan filsafat hukum, Cetakan ke-5, Kanisius: Yogyakarta.

B. Arif Sidharta, 2008, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Cetakan kedua, Refika Aditama: Bandung.

Lili Rasjidi, dalam Bernard Arif Sidharta, 2000, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju: Bandung.

John Austin, The Province Of Jurisprudence, dikutip dari Darji Darmodiharjo, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Gramedia: Jakarta.

J.J. H. Bruggink, Alih bahasa Arif Sidharta, 1999, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Footnotes
1. Makalah untuk dipresentasikan dalam Mata Kuliah Filsafat Hukum Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya tentang Gagasan tujuan hukum: Perkembangan Filsafat Hukum dari Pandangan Positifisme, 19 Oktober 2009, Malang.
2. Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, angkatan 2009.
3. Lili Rasjidi, dalam Bernard Arif Sidharta, 2000, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan lmu hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum nasional Indonesia), Mandar Maju: Bandung, hlm.119.
4. Hukum positif adalah ialah terjemahan dari ius positum dalam bahasa latin, secara harfiah berarti hukum yang ditetapkan (gesteld recht). Jadi, hukum positif adalah hukum yang ditetapkan oleh manusia, karena itu dalam ungkapan kuno disebut “stellig recht”. Lihat J.J. H. Bruggink, Alih bahasa Arif Sidharta, 1999, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm 142.
5. Ibid
6. Ibid, hlm.42.
7. Andre Ata Ujan, 2008, Pembangunan Hukum membela keadilan filsafat hukum, Cet ke-5, Yogyakarta: Kanisius, hlm.64.
8. Ibid., 65
9. Ibid., 66-68.
10. John Austin, The Province Of Jurisprudence, dikutip dari Darji Darmodiharjo, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Gramedia, Jakarta, 2004, hal 114
11. Ibid
12. Andre Ata Ujan, Op.cit., hlm 82