Euthanasia, Legal atau Non Legal?

Euthanasia, Legal atau Non Legal?

Hipocrates bersabda kepada murid-muridnya untuk tidak melakukan praktek euthanasia dan melakukan pengguguran kandungan. Keinginan untuk mati merupakan hak asasi setiap manusia di atas segala hukum, baik hukum positif maupun kode etik profesi kedokteran. Pada dasawarsa ini para dokter dan petugas kesehatan lain menghadapi sejumlah masalah dalam bidang kesehatan yang cukup berat ditinjau dari sudut pandang medis-etis-yuridis.

Masalah yang dimaksud, antara lain: transplantasi organ manusia, inseminasi artificial, sterilisasi, bayi tabung, Abortus provocatus, dan euthanasia. Dari keenam masalah tersebut di atas maka euthanasia merupakan dilema yang menempatkan tenaga kesehatan pada situasi yang sangat sulit, karena sampai sekarang masih terus menjadi bahan perdebatan baik para ahli dari komponen agama, medis, dan etis belum memperoleh kesepakatan, akibat situasi ini semakin menempatkan dokter pada posisi yang sulit. Kelompok yang tidak setuju berpendapat bahwa euthanasia adalah suatu pembunuhan yang terselubung, sehingga bertentangan dengan kehendak Tuhan.

Kelompok ini berpendapat bahwa hidup adalah semata-mata diberikan oleh Tuhan sendiri, sehingga tak seorang manusia atau institusi manapun yang berhak mencabutnya. Dengan demikian manusia sebagai ciptaan Tuhan yang tidak memiliki hak untuk mati. Kelompok yang pro berpendapat bahwa tindakan euthanasia dilakukan dengan persetujuan dan tujuan utama untuk menghentikan penderitaan pasien. Salah satu prinsip yang menjadi pedoman kelompok ini adalah pandapat bahwa manusia tidak boleh dipaksa untuk menderita.

Jadi tujuan utamanya adalah meringankan penderitaan pasien dengan resiko hidupnya diperbaiki. Euthanasia (eu = baik, thanatos = mati) atau good death / easy death sering pula disebut “mercy killing” pada hakekatnya pembunuhan atas dasar perasaan kasihan, sebenarnya tidak lepas dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri (the right self of determination) pada diri pasien. Hak ini menjadi unsur utama hak asasi manusia dan seiring dengan kesadaran baru mengenai hak-hak tersebut. Demikian pula dengan berbagai perkembangan ilmu dan teknologi (khususnya dalam bidang kedokteran), telah mengakibatkan perubahan yang dramatis atas pemahaman mengenai euthanasia. Namun, uniknya, kemajuan dan perkembangan yang pesat ini rupanya tidak diikuti oleh perkembangan di bidang hukum dan etika. Pakar hukum kedokteran Prof. Separovic menyatakan bahwa konsep kematian dalam dunia kedokteran masa kini dihadapkan pada kontradiksi antara etika, moral, dan hukum di satu pihak, dengan kemampuan serta teknologi kedokteran yang sedemikian maju di pihak lain.

Jadi, pertanyaan-pertanyaan seputar euthanasia itu sebenarnya akar permasalahan dari kontradiksi tersebut yang antara lain adalah Bagaimana “posisi” etika, moral, dan hukum bagi dokter yang harus berhadapan dengan realita euthanasia tersebut di tengah masyarakat. Di dunia etik kedokteran kata euthanasia diartikan secara harfiah akan memiliki arti “mati baik”. Di dalam bukunya seorang penulis Yunani bernama Suetonius menjelaskan arti euthanasia sebagai “mati cepat tanpa derita”. Euthanasia Studi Grup dari KNMG Holland (Ikatan Dokter Belanda) menyatakan: “Euthanasia adalah perbuatan dengan sengaja untuk tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan semua ini dilakukan khusus untuk kepentingan pasien itu sendiri”.

Kemudian oleh komisi negara yang dibentuk oleh pemerintah Belanda tahun 1984 yang bernama “Staats Commissie Euthanasia” dirumuskan dalam sebuah definisi: “Euthanasia, tindakan mengakhiri hidup seseorang oleh orang lain dengan secara sengaja dan atas permintaan yang bersangkutan kepadanya”. Secara umum euthanasia diartikan sebagai tindakan mengakhiri hidup seseorang atas dasar kasihan karena menderita penyakit, kecideraan, atau ketidakberdayaan yang tak mempunyai harapan lagi untuk sembuh (the mercy killing of the hoplessly ill, injured or incapacitated). Dilihat dari cara melakukannya dikenal dua macam, yaitu euthanasia aktif jika dokter melakukan positive act yang secara langsung menyebabkan kematian dan euthanasia pasif jika dokter melakukan negative act tidak melakukan tindakan apa-apa yang secara tidak langsung menyebabkan kematian. Dilihat dari orang yang membuat keputusan euthanasia dibagi menjadi Voluntary euthanasia, jika yang membuat keputusan adalah orang yang sakit dan Involuntary euthanasia, jika yang membuat keputusan adalah orang lain seperti pihak keluarga atau dokter karena pasien mengalami koma medis. Selain pembagian-pembagian euthanasia seperti tersebut di atas terdapat pula beberapa istilah lain yang bisa dijadikan pertimbangan, yaitu: Auto-euthanasia, bila pasien secara tegas menolak dengan sadar untuk menerima perawatan medis dan ia mengetahui bahwa hal ini akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Dari penolakan tersebut ia membuat sebuah pernyataan tertulis Auto-euthanasia pada dasarnya adalah euthanasia pasif atas permintaan.

Pseudo euthanasia (Prof.Mr.H.J.J.Leenen), yaitu bentuk-bentuk pengakhiran hidup yang bukan euthanasia, tapi mirip dengan euthanasia, yang termasuk dalam penggolongan ini adalah pengakhiran perawatan pasien karena gejala brainstamdeath, keadaan yang bersifat emergency, perawatan medis yang tidak berguna lagi, dan pasien menolak perawatan medis. Banyak dokter merasa ragu, apakah tindakan menghentikan atau melepaskan alat-alat penunjang kehidupan yang sudah terlanjur dipasang dapat dikategorikan sebagai tindakan euthanasia pasive. Keraguan seperti itu mestinya tak perlu kalau dokter memahami bahwa keputusan medik itu menjadi tanggung jawab dokter dan tidak dapat diganggu gugat atau dipengaruhi oleh siapapun. Untuk menentukan kematian seseorang diperlukan kriteria diagnostik yang benar berdasarkan konsep diagnostik yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Kriteria diagnostik pertama yang dibuat oleh para ahli di bidang kedokteran adalah berdasarkan konsep “permanent of heart beating and respiration is death”.

Setelah ditemukannya respirator yang dapat mempertahankan fungsi paru-paru dan jantung maka disusunlah kriteria baru berdasarkan pada kansep “brain death is death”. Terakhir, konsep diagnostik tersebut diperbaiki lagi menjadi “brain stem death is death”. Di Indonesia, lkatan Dokter Indonesia (IDI) dengan surat keputusan Nomor 336/PB/A.4/88 merumuskan bahwa seseorang dinyatakan mati apabila fungsi spontan pernafasan dan jantung telah berhenti secara pasti (irreversible), atau apabila terbukti telah terjadi kematian batang otak. Seorang filosof Yunani yang meletakkan landasan legisme bagi sumpah dokter dan etika kedokteran, Hippocrates menuntut para muridnya untuk bersumpah tidak melakukan euthanasia dan pengguguran kandungan, kemudian PP Thun 1969 tentang Lafal Sumpah Dokter Indonesia yang bunyinya sama dengan Deklarasi Jenewa 1948 dan Deklarasi Sydney 1968. Dalam pasal 9, BAB II KODEKI tentang kewajiban dokter kepada pasien, disebutkan bahwa seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup mahluk insani menurut etik kedokteran, dokter tidak boleh menggugurkan kandungan dan mengakhiri hidup orang yang sakit meskipun menurut pengetahuan tidak mungkin sembuh. Ditegaskan pula dalam Surat Edaran IDI No.702/PB/H2/09/2004 yang menyatakan sebagai berikut: “Di Indonesia sebagai negara yang berazaskan Pancasila, dengan sila yang pertamanya adalah Ke Tuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin dapat menerima tindakan “euthanasia aktif” Namun apabila pasien dipastikan mengalami kematian otak maka pasien dinyatakan telah meninggal.

Tindakan penghentian terapeutik diputuskan oleh oleh dokter yang telah berpengalaman, selain harus pula dipertimbangkan keinginan pasien, keluarga pasien, dan kualitas hidup yang diharapkan. Sesuai dengan surat edaran IDI menyatakan: Sampaikan kepada pasien dan atau keluarganya keadaan yang sebenarnya dan sejujur-jujurnya mengenai penyakit yang diderita pasien. Dalam keadaan di mana ilmu dan teknologi kedokteran sudah tidak dapat lagi diharapkan untuk memberi kesembuhan, maka upaya perawatan pasien bukan lagi ditujukan untuk memperoleh kesembuhan melainkan harus lebih ditujukan untuk memperoleh kenyamanan dan meringankan penderitaannya. Bahwa tindakan menghentikan usia pasien pada tahap menjelang ajalnya, tidak dapat dianggap sebagai suatu dosa, bahkan patut dihormati. Namun demikian dokter wajib untuk terus merawatnya, sekalipun pasien dipindah ke fasilitas lainnya. MUI dalam fatwanya tidak memperbolehkan euthanasia karena tidak diperbolehkan agama.

Hal senada juga ditegaskan oleh PGI, hanya dengan catatan bila secara medis sudah tidak ada harapan sembuh dan kondisi pasien justru semakin menderita. Membunuh tidak dibenarkan dalam agama namun keputusan euthanasia atas seseorang hanya bisa dilakukan jika diambil dalam persidangan yang mendengarkan keterangan ahli hukum, etika kedokteran, dan agama pasien. Secara umum sebenarnya hukum tidak memberikan rumusan yang tegas mengenai kematian seseorang. Hanya, disebutkan bahwa kematian adalah hilangnya nyawa seseorang, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut. Padahal, dengan kemajuan iptek kedokteran masa kini, detak jantung dan napas seseorang dapat terus dipertahankan karena fungsi otonomnya (dengan bantuan peralatan medis tertentu), walaupun sebenarnya otak atau batang otaknya telah berhenti berfungsi.

Inilah yang di kalangan kedakteran dikenal sebagai keadaan vegetatif (vegetative state). Permasalahan yang timbul kemudian adalah bahwa pasien tidak dapat melakukan kegiatan selayaknya manusia, hidup dengan bantuan alat-alat yang tentunya akan semakin memperpanjang penderitaan. Pada kasus ini jelas bahwa pasien mengalami kematian batang otak di mana secara etik-moral dapat menghentikan tindakan terpeutik dengan tujuan untuk mengakhiri penderitaan. Tindakan ini menurut Prof.J.J.leennen digolongkan pseudo euthanasia. Masalah kemudian berkembang ketika menyentuh hak dasar pasien untuk menentukan dirinya sendiri (the right self of determination), di mana tentunya pasien yang diwakili oleh keluarga meminta untuk mengakhiri hidup dengan melepas alat-alat bantu tersebut. Dalam memandang kasus seperti ini kita memandang dari dua sisi, yaitu pertama, pasien memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan mempunyai hak untuk menolak perawatan, hal ini merupakan hak dasar yang tercantum di dalam UU HAM dan UU Kesehatan. Kedua, dokter mempunyai kewajiban bahwa di dalam menjalankan hak dan kebebasanya sebagai seorang dokter hendaknya menghormati hak dan kebebasan yang digunakan pasien untuk memenuhi tuntuntan yang adil sesuai dengan pertimbangan etik-moral.

Prof. Olga Lelacic dari fakultas hukum SPLIT mengemukakan bahwa seorang pasien yang meminta dokter untuk mengakhiri hidupnya sebetulnya tidak ingin mati tetapi ingin mengakhiri penderitaanya. Namun demikian di negara kita belum ada hukum yang jelas mengenai euthanasia ini. Dasar dari penentuan tindakan boleh dilakukan euthanasia atau tidak boleh dilakukan euthanasia adalah pedoman yang dikeluarkan oleh Pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, yaitu Surat Edaran No.702/PB/H.2/09/2004 tentang euthanasia. Dalam pandangan hukum, euthanasia bisa dilakukan jika pengadilan megijinkan. Namun bila euthanasia dilakukan tanpa dasar hukum, maka dokter dan rumah sakit bisa dianggap melanggar pasal 345 KUHP, yaitu menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan sarana. Dari sudut pandang hukum euthanasia aktif jelas melanggar, UU RI No. 39 tahun 1999 tentang HAM, yaitu Pasal 4, Pasal 9 ayat 1, Pasal 32, Pasal 51, Pasal 340, Pasal 344, dan Pasal 359.

Advertisements

PENYUSUNAN DAN PENGUNAAN KUESIONER

“ PENYUSUNAN DAN PENGUNAAN KUESIONER ”

Wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data dalam penelitian masyarakat, dengan langsung menyampaikan pertanyaan secara lisan kepada warga masyarakat yang diteliti, maka ada pulanya menyampaikan pertanyaan secara tertulis. Bagian pengantar dari kuesioner yaitu yang menerangkan kepada responden maksud dari penelitian, sponsornya, serta guna dari penelitian bagi seluruh masyarakat dan kuesioner merupakan suatu daftar yang berisikan suatu rangkaian pertanyaan sesuatu hal atau dalam sesuatu bidang, guna memperoleh data berupa jawaban-jawaban dari para responden.  Suatu sifat dari kuesioner antara lain sebagai berikut :

  • Dapat mengikuti suatu sistematika yang sesuai dengan masalah yang diteliti  serta cabang ilmu sistematika yang meliputi isi  dan tata urutan pertanyaaan.
  • Semua pertanyaan sudah ditetapkan  lebih dahulu terutama mengenai isinya, maka sukar sekali dengan menangkap kuesioner, sesuatu yang kusus dalam masyarakat pada waktu dijalankan pengumpulan data.
  • Sifat kuesioner kaku tidak sedikit memberikan kelusan untuk mengubah susunan pertanyaan agar lebih cocok dengan alam pikiran atau pengetahuan para penjawab.

Cara menggunakan kuesioner yang lebih efektif adalah apabila pengisian jawaban dilakukan diuniversitas atau sekolah lain dimana para mahasiswa atau para murid  diminta menjadi responden klasikal.

PENYUSUNAN KUESIONER DAN SIFAT-SIFAT PERTANYAAN

  1. Hipotesa sebagai pangkal pertanyaantelah  dalam kuesioner dan penggunaan kuesioner biasanya berpangkal kepada satu atau beberapa masalah yang telah dirumuskan sebelumnya dalam bentuk satu atau beberapa hipotesa.
  2. Bagian pengantar dari kuesioner,sebelum kita memperdalam masalah penyusunan dari bagian yang sesungguhnya dari kuesioner, kemudian tata urut dari pertanyaan kuesioner, serta soal detil mengenai perumusan dari berbagai macam bentuk pertanyaan dalam kuesioner, maka menerangkan pada responden maksud dari penelitian, yang guna hasil penelitian untuk semua warga masyarakat.
  3. Prinsip tata urutan dari pertanyaan, bahwa kuesioner itu dapat berjalan dari pertanyaan-pertanyaan  yang mudah, ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih sulit, untuk pada akhirnya menuju ke pertanyaan-pertanyaan yang paling sulit.
  4. Pertanyaan fakta konkret mengenai diri responden, yaitu pertanyaan-pertanyaan mengenai hal sebagai berikut : nama, tempat tinggal, jenis kelamin, umur, pendidikan, kawin atau tidak kawin, jumlah anak, agama, suku bangsa, pekerjaan, afiliasi politik dan sebagainya dari si responden.
  5. Pertanyaan penutup, yaitu pertanyaan akhir kuesioner untuk memeriksa kebenaran dari beberapa jawaban dari pertanyaan sebelumnya dalam kuesioner tersebut.
  6. Precoding, adalah pengolahan hasil atau diistilahkan  “diproses”, dengan menggunakan metode-metode kuantitatif yang ketat, atau dengan menggunakan computer.

Usaha  dalam memperoses data dalam penelitia yang bersifat kuantitatif, pada pokoknya menghitung  jawaban satu dengan jawaban yang lainnya. Dengan demikian dapat diungkapkan adanya korelasi antar jawaban, maka dapat diidentifikasi adanya sangkut-paut yang dipengaruh atau korelasi antara factor-faktor  yang lain. Lebih jauh lagi mungkin dapat diungkapkan hubungan antara sebab dan akibat, atau hubungan kausal antara factor dan factor yang lain.

Pertanyaan yang paling mudah dijawab oleh responden secara obyektif adalah sebagai berikut :

  • Pertanyaan fakta konkret mengenai diri pribadi.
  • Yang agak sukar adalah pertanyaan mengenai sikap, pendapat dan perasaan responden terhadap suatu peristiwa dan keadaan masyarakat.
  • Pertanyaan informasi mengenai gejala dan keadaan social yang nyata.
  • Dan sedangkan yang paling sukar adalah pertanyaan yang memcoba mengukur persepsi dari responden mengenai diri sendiri dalam hubungan dengan orang lain.

Cara yang paling sering digunakan dalam tes-tes psikologi guna untuk mengungkapkan perasaan yang benar-benar ada dalam sanubari seseorang, maka sering kali digunakan cara-cara yang selain kuesioner yang konvensional, antara lain adalah sebagai berikut :

a)      Sentence completion test, yaitu suatu tes di mana responden dipersilahkan menyelesaikan sendiri suatu kalimat yang sengaja belum selesai disusun.

b)      Picture completion test, yaitu suatu tes di mana responden diberikan sehelai kertas yang berisikan satu garis atau beberapa garis yang tak berarti dan diharap untuk membuat sesuatu gambar secara bebas, akan tetapi menggunakan penggaris dalam menggambar tersebut.

c)      Rorschah Ink blot test, yaitutes yang memakai sebagian alat untuk memancing respons, suatu seri dari sepuluh kartu dengan tetesan-tetesan tinta yang setandar bentuknya.

d)     Thematic apperception test, suatu tes yang memakai sebagai alat untuk memancing respon suatu seri dari kartu-kartu yang mengandung gambar-gambar  dari adegan  manusia dalam pergaulan antara satu dengan yang lainnya.

PERUMUSAN MASALAH

Yang sanggat diperhatikan dalam perumusan masalah adalah bahwa pertanyaan itu menyatakan dengan tegas dan jelas apa yang dimaksudkan, yang mengandung pertanyaan yang dapat diberikan satu interpretasi dan tak munhkin diberikan interpretasi lainnya. Pertanyaan yang senantiasa harus dihindari dalam penelitian ilmiah adalah pertanyaan yang menjurus (lending question), yaitu pertanyaan disusun dan dirumuskan dengan sudah diberikan nilai sebelumnya, sehingga jalan pikiran responden didorong oleh  satu jurusan  di mana terletak jawaban oleh si peneliti. Dan adapun pertanyaan contoh pertanyaan yang tidak jelas dan yang tidak tegas sebagai berikut :

Pertanyaan yang tidak tegas untuk responden, mengenai mobilitas masyarakat:

“Apakah saudara dulu pernah berpergian? ”. Kita dapat menyimpulkan bahwa pertanyaan tersebut menimbulkan banyak interpretasi diakibatkan dari ketidak konkretan pertanyaan tersebut.

Pertanyaan yang tidak jelas untuk responden, sebagai berikut :

“Apakah setuju dengan orang tua saudara? ”. Dari pertanyaan tersebut kita dapat menarik benang merah bahwa setuju atau tidak setuju pada umumnya tidak ditujukan pada orang, akan tetapi sikap itu mengenai suatu pendapat atau suatu usul atau saran.

BENTUK DAN SUSUNAN PERTANYAAN

Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam suatu kuesioner dapat mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda-beda, tergantung dari sifat dan maksud peneliti. Adapun bentuk yang lazim pada umumnya dipakai adalah a) Pertanyaan terbuka (Open Questions), b) Pertanyaan tertutup (Closed Questions), c) Pertanyaan proyektif, dan d) Pertanyaan menghubungkan.

Pertanyaan terbuka, yaitu merupakan pertanyaan-pertanyaan memberi kepada responden kebebasan sepenuhnya untuk menjawab pertanyaan dengan cara bebas, menurut pengertiannya sendiri, menurut logika sendiri, dengan memakai istilah dan gaya bahasa sendiri. Dan sedangkan pertanyaan tertutup adalah merupakan pertanyaan yang diberikan kepada responden dengan memberikan jawaban yang dipersempit dan diberi pola serta kerangka disusun lebih dahulu, dengan catatan yang diberi kerangka adalah jawabannya bukan pertanyaannya. Disamping itu ada pertanyaan yang paling ekstrem adalah pertanyaan yang diberikan jawaban dengan “ya” atau “tidak” kalau jumlah jawaban yang dapat dipilih itu lebih dari dua, maka pertanyaan-pertanyaan serupa sering disebut multiple choice questions. Pertanyaan proyektif adalah pertanyaan dengan bentuk tersusun dan pertanyaan tanpa tersusun, dan seolah-olah diperoyeksikan di depan responden dan kemudian ia diminta memberi pemecahannya. Ini biasanya digunakan dalam ilmu psikologi dan antropologi yang dimaksudkan uintuk memberikan pendirian dari si responden dalam suatu masalah  social tertentu. Pertanyaan menghubung, yaitu pertanyaan ini dipergunakan seolah-olah sebagai instruktusi-instruksi bagi responden ntu menghubungkan satu pertanyaan dengan pertanyaan berikutnya atau sebelumnya dalam kuesioner.

PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM

PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM

1. Pendahuluan

Fazlur Rahman (selanjutnya ditulis Rahman), sebagai seorang tokoh intelektual Muslim yang memiliki latar belakang yang menarik. Rahman, memiliki latar belakang tradisi keilmuan madrasah India – Pakistan yang tardisional dan keilmuan Barat yang liberal. Keduanya berpengaruh dalam membentuk intelektualismenya. Syafi’i Ma’arif, yang pernah berguru kepadanya, menyatakan bahwa dalam diri gurunya [Rahman] terkumpul ilmu seorang ‘alim yang ‘alim dan ilmu seorang orientalis yang beken(Syafi’i Ma’arif, 1984:p.vi).

Rahman menyuguhkan analisis perkembangan pendidikan tinggi Islam dan merumuskan alternatif metodologi pemikiran keislaman, sebagai rumusan jalan keluar dari seluruh kritisisme atas sejarah pemikiran keislaman. Krisis metodologi tampaknya sangat disadari oleh Rahman sebagai penyebab kemunduran pemikiran Islam, karena alternatif metodologi dipandangnya sebagai titik pusat penyelesaian krisis intelektualisme Islam. Implikasi dari alternatif metodologis ini, menurutnya merupakan proyek besar ummat Islam yang mengarah pada pembaharuan pemikiran Islam. Rahman, menyadari bahwa proyek besar tersebut selain memerlukan waktu yang panjang juga memerlukan sarana penunjuang. Menurutnya sarana penunjuang yang dimaksud tiada lain adalah sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan harus terlebih dahulu dimodernisasi, membuatnya mampu menyokong produktivitas intelektual Islam dengan cara menaikkan standar-standar intelektualnya(Rahman : 134).

Kesadaran Rahman terhadap pendidikan sebagai sarana utama penunjang pembaharuan, mendorongnya terjun dalam kritisme sistem pendidikan Islam yang berkembang pada periode kemunduran dan pada awal pembaharuan atau zaman modern(Ghufron A.Mas’adi,1997:23). Rahman, menyusun sebuah karya umum yang secara historis mengemukan sistem pendidikan Islam pada abad pertengahan berikut kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan utamanya, dan mengenai upaya-upaya modernisasi yang dilakukan sekitar abad yang lalu. Kemudia Rahman membangun suatu pemikiran pendidikan tinggi Islam yang disebut sebagai “intelektualisme Islam”.

Konsep pendidikan tinggi Islam yang dikemukakan oleh Rahman merupakan masalah yang menarik dan urgen untuk dibahas, karena penyelenggaran pendidikan tinggi Islam sekarang ini mengalami proses dikotomi yaitu menerapkan metode dan muatan pendidikan barat dengan menambah beberapa mata pelajaran agama Islam dengan metode dan muatan Islami yang berasal dari zaman klasik yang belum dimodernisasi secara mendasar. Penyelenggaran pendidikan Islam belum mengacu dan mengantisipasi zaman yang sedang berubah, tetapi hanya menjaga dan melestarikan segala warisan yang bersifat klasik. Dari pemikiran Rahman tersebut, timbul pertanyaan, apa yang menjadi perhatian utamanya? Posisi pemikirannya di antara pemikir-pemikir kontemporer Islam lainnya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tulisan ini mencoba mencermati dan menggali gagasan dan pemikiran Rahman tentang konsep pendidikan Islam dan pendidikan tinggi Islam.

2. Tradisi Intelektual Islam

Dalam tradisi intelektual Islam, pendidikan telah lama dikenal yaitu sejak awal Islam. Pada masa awal, pendidikan idektik dengan upaya da’wah Islamiyah, karena itu pendidikan berkembang sejalan dengan perkembangan agama itu sendiri. Rahman (Islam, 1997 : 263), menyatakan kedatangan Islam membawa untuk pertama kalinya

suatu instrumen pendidikan tertentu yang berbudayakan agama, yaitu al-Qur’an dan ajaran-ajaran Nabi. Tetapi, perlu dipahami bahwa pada masa awal perkembangan Islam, tentu saja pendidikan formal yang sistematis berlum terselenggara. Pendidikan yang berlangsung dapat dikatakan bersifat informal, dan inipun lebih berkait dengan upaya da’wah Islamiyah – penyebaran, penanaman dasar-dasar kepercayaan, dan ibadah Islam. Dalam kaitan itulah dapat dipahami kenapa proses pendidikan Islam pertama kali berlangsung di rumah, dan yang paling terkenal Dar al-Arqam, dan ketika masyarakat Islam sudah terbentuk, pendidikan diselenggarakan di mesjid dan proses pendidikan pada kedua tempat ini dilakukan dalam halaqah, lingkaran belajar(Azyumardi Azra,1994:v).

Tradisi belajar yang telah ada pada masa Nabi terus berkembang pada masa-masa sesudahnya, dan sebagaimana tercacat dalam sejarah bahwa puncak kemajuannya tercapai pada masa khalifah Harun al-Rasyid dan al-Makmun yang berpusat di Bagdad, dan pada masa kejayaan ‘Usmaniyah di Spanyol dan Cordova yang berlangsung sekitar delapan abad[711-1492 M] (Hasan Langgulung,1986:13), kemudian sistem pendidikan Islam itu diperluas dengan sistem madrasah yang mencapai puncaknya pada Madrasah Nidzamiyah yang didirikan di Bagdad oleh Nizam al-Mulk(Muhammad Munir Mursi, 1975 : 98). Pendidikan Islam pada waktu itu telah melahirkan cendekiawan-cendekiawan Muslim yang berkaliber dunia, yang dikenal sampai sekarang ini, maka secara epistemologi Noeng Muhajir sangat argumentatif berkesimpulan bahwa Yunani adalah induk ilmu murni dan Islam adalah induk teknologi (Hamid Hasan Bilgrami dan Sayid Ali Asyraf, 1989 : xi).

Rahman, menyatakan bahwa pada awal mula tersebarnya ilmu pengetahuan Islam berpusat pada individu-individu dan bukannya sekolah-sekolah. Kandungan pemikiran Islam juga bercirikan usaha-usaha individual yaitu tokoh-tokoh istimewa tertentu, yang telah mempelajari hadits dan membangun sistem-sistem teologi dan hukum mereka sendiri di seputarnya, kemudian menarik murid-murid dari daerah lain yang mau menimba ilmu pengetahuan dari mereka. Ciri utama pertama dari ilmu pengetahuan tersebut adalah pentingnya individu guru, karena sang guru setelah memberikan pelajaran seluruhnya, secara peribadi memberikan suatu sertifikat (ijazah) kepada muridnya untuk mengajar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada akhir abad pertengahan, mayoritas ilmuwan-ilmuwan yang termasyhur dan berkaliber dunia bukanlah produk madrasah-madrasah, tetapi merupakan bekas-bekas murid informal dari guru-guru individual tertentu. Sebagai contoh, bila akan menulis riwayat pemikir-pemikir yang besar dan orisinal dalam Islam, pasti tak akan banyak menemukan totoh-tokoh keluaran madrasah.

Tanpaknya, madrasah belum dapat memproduk ilmuan-ilmuan termasyhur, karena itu Rahman, menyatakan sistem madrasah yang secara luas didasarkan pada sponsor dan kontrol negara, umumnya telah dipandang sebagai sebab kemunduran dan kemacetan ilmu pengetahuan dan kesarjanaan Islam. Tetapi menurtnya madrasah dengan kurikulumnya yang terbatas, hanyalah gejala, bukan sebab sebenarnya dari kemunduran ini, walaupun sebenarnya persoalan tersebut mempercepat dan melestarikan kemacetan tersebut. Selanjutnya, Rahman menyatakan sebenarnya penurunan kualitas ilmu pengetahuan Islam adalah berasal dari kekeringan yang gradual dari ilmu-ilmu keagamaan, karena pengucilannya dari kehidupan intelektualisme awam yang juga kemudian mati (Rahman, Islam : 269-271).

Berdasarkan pemikiran di atas, Rahman menyatakan bahwa berkembangnnya ilmu dan semangat ilmiah dari abad ke-9 sampai abad ke-13 di kalanngan umat Islam berasal dari terlaksananya perintah al-Qur’an untuk mempelajari alam semesta, karena karya Allah tersebut memang diciptakan untuk kepentingan manusia,. Pada abad-abad pertengahan akhir, semangat penyelidikan di dunia Islam mengalami kemacetan dan

merosot, sedangkan dunia Barat telah melaksanakan kajian-kajian yang sebagian besar dipinjam dari ilmuan-ilmuan Muslim, sehingga mereka menjadi makmur, dan maju bahkan menjajah negeri-negeri Muslim. Dengan dasar ini, maka menurut Rahman, umat Islam dalam mempelajari ilmu baru dari dunia Barat yang maju, berarti meraih kembali masa lampau mereka dan sekaligus untuk memenuhi sekali lagi perintah-perintah al-Qur’an yang terlupakan (Fazlur Rahman, dikutip, Sayafi’i Ma’arif, 1997 : 6)

3. Esensi Pendidikan Islam

Esensi “Pendidikan Islam”, menurut Rahman tidaklah memaksdukan perlengkapan dan peralatan-peralatan fisik atau kuasi-fisik pengajaran seperti buku-buku yang diajarkan ataupun struktur eksternal pendidikan, tetapi adalah apa yang menurut Rahman sebagai “intelektualisme Islam”, dan bagi Rahman inilah esensi pendidikan tinggi Islam. Intelektualisme Islam merupakan pertumbuhan suatu pemikiran Islam yang asli dan memadai, yang harus memberikan kreteria untuk menilai keberhasilan atau kegagalan sebuah sistem pendidikan Islam. Perumusan pemikiran pendidikan tinggi Islam haruslah didasarkan kepada metoda penafsiran yang benar terhadap al-Qur’an. Mengapa al-Qur’an harus ditempatkan sebagai titik pusat intelektualisme Islam, jawabannya karena bagi Muslim, al-Qur’an adalah kalam Allah yang diwahyukan secara harfiah kepada Nabi Muhammad, dan barangkali tidak ada dokumen keagamaan lain yang dipegang seperti itu (Fazlur Rahman, 1982 : 1).

Dari pemikiran dan pandangan tersebut, Ahmad Syafii Maarif (1997 : 1), menyatakan jika proposisi Rahman ini dapat diterima, maka paradigma baru pendidikan tinggi Islam haruslah tetap berangkat dari pemahaman yang benar dan cerdas terhadap Kitab Suci al-Qur’an , yang berfungsi sebagai petunjuk, pencerahan, penawar, sekalipun kemungkinan resikonya adalah bahwa beberapa bangunan pemikiran Islam klasik harus ditolak atau diperkarakan. Cara ini terpaksa ditempuh karena semua bangunan pemikiran tentang filsafat, teologi, sufisme, sistem hukum, moral, pendidikan, sosial budaya, dan politik, pasti dipengaruhi oleh suasana ruang dan waktu. Analog dengan ini, maka hasil pemikiran kitapun juga akan diperkarakan oleh generasi sesudah kita kalau ternyata hasil pemikiran itu dinilai telah kehilangan kesegaran dan elan vital untuk menjawab persoalan-persoalan zaman yang salalu berubah.

Lebih lanjut, Ahmad Syafii Maarif (1997:3) menyatakan bahwa salah satu penyebab tersungkurnya dunia Islam adalah karena pendidikan yang diselenggarakan tidak lagi mengacu kepada dan mengantisipasi zaman yang sedang berubah dan bergulir. Umat sibuk “bernyanyi” di bawah payung kebesaran masa lampau dengan sistem politik dinasti yang otoriter. Proses penyadaran kembali terhadap tanggungjawab global umat ternyata memakan tempo yang lama sekali, karena pendidikan yang diselenggarakan sangat konservatif dalam arti menjaga dan melestarikan segala yang bersifat klasik. Daya kritis dan inovatif hampir-hampir lenyap samasekali dari ruangan madrasah, pondok, dan lembaga pendidikan lainnya di seluruh negeri Muslim.

Berkenaan dengan pemikiran di atas, Rahman, menawarkan perumusan pemikiran konsep pendidikan tinggi Islam haruslah didasarkan dan berangkat dari pemahaman yang benar dan pendalaman terhadap al-Qur’an, yang berfungsi sebagai petunjuk atau inspirasi bagi generasi muda Islam. Disertasi ‘Abdul Rahman Salih, menyatakan bahwa pendidikan berdasarkan al-Qur’an, karena “cara hidup Islami ditentukan dalam al-Qur’an; mengikuti ini, maka fondasi-fondasi teori pendidikan Islam pada dasarnya diambil dari al-Qur’an. Pendekatan apa pun yang mengabaikan fakta fundamental ini pasti akan menghasilkan persepsi-persepsi yang tidak akurat” (Abdul Rahman Salih ‘Abdullah, Eduucational Theory: a Qur’anic Qutlook., dalam A.Syafi’i Ma’arif : 8)

.

4. Pendidikan Tinggi Islam

Rahman, menyatakan terdapat kesadaran yang luas dan kadang-kadang mendalam akan adanya dikotomi dalam pendidikan, namum semua upaya ke arah integrasi yang asli sejauh ini, pada umumnya tidak membuahkan hasil. Rahman, mengatakan perlu mencermati ciri-ciri pokok dan upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbahrui pendidikan Islam. Pada dasarnya ada dua segi orientasi pembaharuan, salah satu pendekatannya yaitu menerima pendidikan sekuler modern sebagaimana telah berkembang secara umumnya di Barat dan mencoba untuk “mengislamkan”nya – yakni mengisinya dengan konsep kunci tertentu dari Islam. Pendekatan ini memiliki dua tujuan: Pertama, membentuk watak pelajar-pelajar/mahasiswa-mahasiswa dengan nilai Islam dalam kehidupan dan masyarakat, dan kedua, untuk memungkinkan para ahli yang berpendidikan modern untuk menamai bidang kajian masing-masing dengan nilai-nilai Islam pada perangkat-perangkat yang lebih tinggi; menggunakan perspektif Islam, untuk mengubah – di mana perlu – baik kandungan maupun orientasi kajian-kajian mereka. Kedua tujuan ini berkaitan erat dalam arti bahwa pembentukan watak dengan nilai-nilai Islam yang secara wajar dilakukan terutama pada pendidikan tingkat pertama ketika pelajar-pelajar masih dalam usia muda dan mudah menerima kesan(Rahman : 156).

Pandangan lain yang sedikit berbeda dengan Rahman, yaitu Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Ashraf (1979 : 21-22), yang menyatakan bahwa, pada saat sekarang ini ada dua sistem pendidikan. Pertama, sistem pendidikan tradisional, yang telah membatasi dirinya pada pengetahuan klasik, belum menunjukkan minat yang sungguh-sungguh pada cabang-cabang pengetahuan baru yang telah muncul di dunia Barat atau pada metode-metode baru untuk memperoleh pengetahuan yang penting dalam sistem pendidikan Barat. Sistem ini memang berguna untuk pengetahuan teologi klasik, tapi para ahli teologi klasik yang dilahirkan dari sistem ini pun tidak cukup mendapat bekal pengetahuan intetelektual atau suatu metoda guna menjawab tantangan-tantangan dari peradaban teknologi modern yang tak mengenal Tuhan. Kedua, sistem pendidikan yang didatangkan ke negeri-negeri Muslim, yang disokong dan didukung sepenuhnya oleh semua pemegang pemerintah, adalah sistem yang dipinjam dari dunia Barat. Puncak dari sistem ini adalah Universitas modern yang bersifat sekuler keseluruhannya dan karena tidak mengindahkan agama dalam pendekatannya terhadap pengetahuan. Orang-orang yang didik melalui sistem pendidikan baru ini yang dikenal sebagai pendidikan modern, pada umunya tidak menyadari akan tradisi dan warisan klasik mereka sendiri.

Selain kedua sistem ini, diciptakan pula sistem pendidikan alternatif, yaitu sistem ketiga yang mancakup sistem pendidikan terpadu, tetapi menurut Sajjad Husain dan Ali Ashraf, kepaduan kedua sistem ini bukanlah merupakan suatu proses yang gampang, karena ada kekhawatiran sistem perpaduan ini menuntut penghapusan total atas sistem pendidikan tradisonal, atau penurunan keududukan dari sistem itu sampai sedemikian rupa sehingga orang-orang akan memandang rendah padanya, atau tidak menghargai mereka yang ingin mengambil spesialisasi dalam cabang itu. Dengan demikian dualisme sistem pendidikan Islam dan pendidikan umum yang memisahkan kejian-kajian agama dengan ilmu pengetahuan, yang dikotomi ini menyebabkan pendidikan Islam belum mampu melahirkan mujtahid-mujtahid besar.

Pendidikan Islam merupakan lembaga pendidikan ilmu-ilmu keislaman efek pembaharuannya baru dirasakan dalam lapangan reorganisasi, dan tidak dalam kandungan ilmu-ilmu Islam seperti teologi dan filsafat. Pendidikan Tinggi Islam belum mampu membangun paradigma baru yang tetap berangkat dari pemahaman al-Qur’an, sehingga mampu melahirkan apa yang disebut dengan “intelektualisme Islam”. Tampaknya bagi Rahman, dikotomi tidak merupakan alasan, karena salah satu

tawarnnya adalah menerima pendidikan sekuler modern yang berkembang di dunia Barat, dengan mengisinya dengan konsep-konsep kunci tertentu dari Islam, yang mewarnai bidang-bidang kajian tingkat tinggi dengan nilai-nilai Islam. Masalah pokok yang dihadapi adalah bagaimana “memodernisasi” pendidikan Islam, yakni membuatnya mampu untuk produktivitas intelektual Islam yang kreatif dalam semua bidang usaha intelektual bersama-sama dengan keterikatan yang serius kepada Islam (Rahman, 156-160).

Rahman, melihat ada dua arah upaya pembaharuan yang sedemikian jauh telah dilakukan. Pertama, pembaharuan ini telah terjadi hampir seluruhnya dalam kerangka pendidikan tradisional sendiri. Perubahan ini sebagian besar digerakkan oleh fenomena pembahruan pra-modernis. Pembaharuan ini telah cenderung “menyederhanakan” silabus pendidikan tradisional, yang dilihatnya sarat dengan materi-materi “tambahan yang tak perlu” seperti theologi zaman pertengahan, cabang-cabang filsafat tertentu (seperti logika). Kedua, suatu keragaman perkembangan telah terjadi, yang bisa diringkas dengan mengatakan bahwa ragam-ragam perkembangan tersebut semuanya mencerminkan upaya untuk menggabungkan dan memadukan cabang-cabang pengetahuan modern dengan cabang-cabang pengetahuan lama.

Rahman, mencermati percobaan-percobaan pembaruan yang dilaukan oleh al-Azhar Mesir dan sistem baru pendidikan Islam diperkenalkan di Turki sejak akhir tahun-tahun 1940-an. Al-Azhar mempunyai jejak tradisi ilmu-ilmu keislaman zaman pertengahan. Maka dapat dipahami bila sifat konservatifnya dalam lapangan kajian-kajian keagamaan masih sangat kuat, sehingga konsekuensinya, kajian-kajian modern seperti filsafat, sosiologi dan psikologi tanpaknya tidak mempunyai dampak yang mendalam, karena kajian-kajian modern tersebut pada pokoknya ditempatkan di belakang ilmu-ilmu pengetahuan tradisional. Sebaliknya di Turki dalam upaya pembaruannya, pendidikan tradisional telah dimusnahkan sama sekali, pendidikan agama diperkenalkan lagi dalam keadaan baru, sementara disiplin-disiplin modern hampir berada pada taraf yang sama dengan di sekolah-sekolah umum di seluruh negeri-negeri berkembang. Turki menafsirkan warisan intelektual Islam zaman pertengahan dan memberinya sebuah bentuk yang baru(Fazlur Rahman, 1984 : 165-166).

Kemudian Rahman, juga menilai modernisasi al-Azhar, sebagai sampel lembaga pendidikan ilmu-ilmu keislaman, sekalipun telah diupayakan semenjak abad kesembilan belas, dapat dikatakan tak berubah dalam prosisi intelektual – spiritualnya. Namun menurut Rahman, efek pembaruan pada al-Azhar baru dirasakan dalam lapangan reorganisasi, sistem ujian, dan pengenalan pokok-pokok kajian baru, dan tidak dalam kandungan ilmu-ilmu Islam inti seperti teologi dan filsafat. Rahman, menilaia tesa yang dikemukakan oleh ‘Abdul Muta’al al-Sha’idi yang menyatakan bahwa pendidikan yang diberikan di al-Azhar tidak bisa melahirkan mujtahid-mujtahid besar, yakni orang-orang yang mempunyai kemampuan dan kehendak untuk melakukan pemikiran baru dalam berbagai aspek pemikiran Islam, sebagai sebuah “truisme” (Fazlur Rahman, terj. Ahsin Mohammad, 1985 : 117, 118, 119). Dalam perkembangan pemikirannya, Rahman, tidak hanya melihat perubahan sistem pendidikan di Turki, Mesir dan Pakistan, tetapi juga melihat percobaan pembaruan yang dilakukan di Indonesia. Upaya pembaruan yang dilakukan merupakan penggabungan ilmu-ilmu modern dengan ilmu-ilmu tradisional. Pembaruan yang dilakukan meliputi beberapa aspek yaitu sistem, metode dan materi. Segi sistem mulai dilaksanakannya sistem klasikal di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Pada segi metode tidak lagi semata-mata memakai sorogan, wetonan dan hafalan, akan tetapi beberapa metode mengajar lainnya mulai diperkenalkan. Sedangkan pada segi materi mulai diperkenalkan mata pelajaran umum pada lembaga-lembaga pendidikan Islam.

Upaya pembaruan pendidikan Islam di Indonesia, sebagai usaha untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan dan pengajaran, menyebabkan orientasi pendidikan dan pengajaran Islam di Indonesia mengalami perubahan. Namun, menurut Rahman, Indonesia sebagaimana negara-negara Muslim lainnya menghadapi masalah pokok dalam pembaruan pendidikan Islam. Masalah itu meneurutnya adalah “kelangkaan tenaga guru yang memadai untuk mengajar dan riset, dan bagaimana memproduksi tenaga seperti itu. Karenanya, tak bisa dihindarkan lagi dilakukannya percobaan-percoaan dalam penyempurnaan materi-materi pelajaran Islam klasik dengan pelajaran-pelajaran modern. Kedua mata pelajaran itu dicampurkan dalam berbagai proporsi, tergantung apakah lembaga pendidikan yang bersangkutan termasuk dalam sistem pendidikan umum. Pada tingkat pendidikan tinggi, melalui percobaan dengan berbagai lembaga yang disebut universitas-universitas Islam di Jakarta dan Yogayakarta yang akan menghasilkan sarjana-sarjana ilmu keislaman. Kurikulum yang dipakai tampaknya mengikuti pola empat fakultas di al-Azhar yaitu teologi (ushuluddin) dan syari’ah atau hukum Islam, pendidikan (tarbiyah) dan adab, atau humanika Islam, dengan penekanan khusus pada bahasa Arab. Rahman, mempunyai harapan besar untuk Indonesia, ia menyatakan walaupun sekarang ini pendidikan Islam di Indonesia sangat bergantung pada model al-Azhar, pasti akan mampu mengembangkan suatu tradisi Islam pribumi yang bermakna, yang akan benar-benar bersifat Islami dan kreatif(Fazlur Rahman, 1984 : 151-152), karena Rahman memandang Indonesia dan Turki adalah dua negara yang mengembangkan pemikiran liberal.

Pandangan Rahman tentang kurikulum, tampaknya kurikulum pendidikan Islam tingkat tinggi yang dikehendaki oleh Rahman adalah kurikulum terbuka bagi kajian-kajian filsafat dan sain-sain sosial. Rahman, sangat menekankan peranan filsafat sebagai kegiatan kritis analtis dalam melahirkan gagasan-gagasan yang bebas. Dalam hal ini menurutnya, filsafat berfungsi menyediakan alat-alat intelektual bagi teologi dalam menjalankan tugasnya untuk “membangun suatu pandangan dunia berdasarkan al-Qur’an”. Selain itu, Rahman juga memandang penting keterlibatan sains-sains sosial, karena sains-sains tersebut merupakan produk perkembangan modern yang berguna dalam memberikan keterangan kondisi obyektif suatu kehidupan dunia yang menjadi obyektif pengejawantahan ajaran-ajaran al-Qur’an(ibid, p. 157-160).

Selain Rahman, Hamid Hasan Bilgrami dan Sayid Ali Asyraf dalam bukunya Konsep Universitas Islam yang disimpulkan oleh Noeng Muhajir, menyatakan bahwa pembahasan dalam buku ini menawarkan tiga rekonstruksi dalam upaya Islamisasi Universitas. Pertama, rekonstruksi tentang konsep ilmu. Yaitu menawarkan memasukkan ilmu-ilmu naqliyyah, seperti al-Qur’an, Hadits, Fiqh, Tauhid, dan Metafisika sebagai mata kuliah dasar umum elektif bagi mahasiswa, melandasi disiplin ilmunya masing-masing yang aqliyyah sifatnya. Kedua, rekonstruksi kelembagaan, yaitu : menjadikan lembaga pengembangan studi ilmu-ilmu naqliyyah sebagai bagian dari universitas. Ketiga, rekonstruksi atau lebih tepatnya pengembangkan kepribadian individual, mulai dari dosennya sampai ke alumninya. Menurut Noeng Muhajir, rekonstruksi pertama banyak tergantung kepada pemegang otoritas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan. Rekonstruksi kedua lebih banyak tergantung kepada pemegang otoritas kelembagaan perguruan tinggi yang bersangkutan. Rekonstruksi ketiga memerlukan evolusi panjang bertahun-tahun, yang peningkatan kualitasnya merupakan pangaruh timbal balik dengan keberhasilan rekonstruksi kedua dan pertama (Hamid Hasan Bilgrami dan Sayid Ali Asyraf, 1989 : x-xi).

Jadi, menurut Rahman, pada pokoknya seluruh masalah “modernisasi” pendidikan Islam, yakni membuatnya mampu untuk produktivitas intelektual Islam yang kreatif dalam semua bidang usaha intelektual bersama-sama dengan keterkaitan yang serius kepada Islam. Modernisasi pendidikan Islam bukan pada perlengkapan dan

peralatan-peralatan fisik pengajaran seperti buku-buku, tetapi upaya modernisasi lebih pada membangun intelektualisme Islam. Untuk itu, perumusan pendidikan tinggi Islam haruslah didasarkan pada metode penafsiran yang benar terhadap al-Qur’an, karena al-Qur’an harus ditempatkan sebagai titik intelektualisme Islam. Pemahan yang benar dan mendalam terhadap al-Qur’an yang berfungsi sebagai petunjuk dan inspirasi bagi generasi muda Islam. Kemudian kurikulum yang tawarkan adalah kurikulum terbuka bagi kajian-kajian filsafat dan sain-sain sosial. Rahman menekankan peranan filsafat sebagai kegiatan kritis analitis dalam melahirkan gagasan-gagasan yang bebas, kretaif beradasarkan al-Qur’an.

5. Kesimpulan

Dari apa yang diuraikan di atas, Rahman menawarkan (1) perumusan pemikiran konsep pendidikan tinggi Islam yang hendak dikembangkan haruslah dibangun di atas sebuah paradigma yang kokoh spritual, unggul secara intelektual, dan anggung secara moral dengan al-Qur’an sebagai acuan yang pertama dan utama. Paradigma model inilah, orang boleh berharap bahwa peradaban yang akan datang tidak berubah menjadi kebiadaban yang liar dan brutal. (2) Tawaran kurikulum yang sifatnya terbuka bagi kajian-kajian filsafat dan sain-sain sosial. Rahman, sangat menekankan peranan filsafat sebagai kegiatan kritis analtis dalam melahirkan gagasan-gagasan yang bebas. Dalam hal ini filsafat berfungsi menyediakan alat-alat intelektual bagi teologi dalam menjalankan tugasnya “mem-bangun suatu pandangan dunia berdasarkan al-Qur’an” dan Rahman memandang bahwa penting keterlibatan sains-sains sosial dalam disain pendidikan tinggi Islam.

DAFATAR PUSTAKA

Ahmad Syafii Maarif, 1997, Pengembangan Pendidikan Tinggi Post Graduate Studi Islam Melalui Paradigma Baru yang Lebih Efektif, Makalah Seminar.

______, 1984, Fazlur Rahman, al-Qur’an dan Pemikirannya dalam Islam, Edisi Indonesia, Pustaka, Bandung.

Ali al-Jumbulati dan Abdul Futuh at-Tuwainisi, Dirasatun Muqaaranatun fit Tarbiyyatil Islamiyyah., terj. H.HM. Arifin, Rineka Cipta.

Azyumardi Azra, 1994, Pendidikan Tinggi Islam dan Kemajuan Sain (sebuah Pengantar), Pengantar dalam buku ; Charles Michael Stanton, Higher Learning in Islam, Terj. H.Afandi dan Hasan Asari, Logos Publishing House, Jakarta.

Fazlur Rahman, Islam, Anchor Books, New York, 1968, dilengkapi edisi The Checago University, 1979,. Tej. Ahsin Mohammad, 1997, Pustaka, cetakan III, Bandung.

______, Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition, The University of Chicago, Chicagi, 1982., terj. Ahsin Mohammad, 1985, Pustaka.

Ghufron A.Mas’adi, 1997, Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hamid Hasan Bilgrami dan Sayid Ali Asyraf, Universitas Islam, terj. 1989, Tiara Wacana,Yogyakarta.

Hasan Langgulung, 1986, Manusia dan Pendidikan Suatu Analisis Psikologi dan Pendidikan, Pustaka al-Husna, Jakarta.

M.Natsir, 1973, Kapita Selecta, Bulan Bintang, Jakarta.

Muhaimin, dkk., 1999, Kontraversi Pemikiran Fazlur Rahman, Studi Kritis Pembaharuan Pendidikan Islam, Pustaka Dinamika, Cirebon.

Syed Sajjad Husein dan Syed Ali Ashraf, Crisis Muslim Education, Hodder and Stoughton King Abdulaziz University, First Published 1979, King Abdulaziz University, Jeddah Saudi Arabia., terj. Rahmani Astuti, 1986, Risalah, Bandung.